Indeks Dana Desa

Cara mendapatkan bansos yang disediakan pemerintah, pemprov DKI Jakarta hingga Polri bagi warga miskin dan terdampak Covid-19.

Kementerian Keuangan menggeser anggaran dana desa untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di luar jabodetabek.

Presiden Jokowi menyindir realisasi dana desa yang masih minim, padahal akan menggiatkan program padat karya bisa dijalankan dengan skema dana desa.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

Bank Dunia mengkritik penyaluran dana desa yang terjadi saat ini malah menyebabkan ketimpangan alokasi per kapita antar-wilayah penerima.

Sri Mulyani mendapati ada tren aneh dari dampak kebijakan dana desa ini, yaitu semakin banyak orang tertarik menjadi kepala desa.

Alokasi kinerja yang dipatok dalam skema ini adalah sebesar 1,5 persen atau Rp2 T dari total anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun untuk alokasi kinerja.

Rata-rata dana desa tahun 2020 naik menjadi Rp960 juta per desa.

Kemenkeu merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019 yang memuat mekanisme baru penyaluran dana desa.

Jokowi berharap BUMDes kerja dengan swasta besar demi klop dengan rantai pasok nasional.

Polri menyelidiki kasus dugaan dana desa yang dialirkan untuk Kelompok Bersenjata termasuk tujuh desa fiktif di Manokwari, Papua Barat.

Komisi V DPR RI tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal desa fiktif.

Kementerian Keuangan menghentikan sementara penyaluran dana desa sembari menunggu evaluasi Kemendagri. Per Oktober 2017 realisasi penyaluran dana desa tercatat Rp52 triliun atau 74,23 persen dari target APBN.

Tito Karnavian meminta kepala daerah memverifikasi ulang daerah di wilayahnya.

Menurut Kemendagri, empat desa yang disebut fiktif merupakan desa yang sah secara historis dan sosiologis.

ICW menemukan 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018 dengan beragam modus.

Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali dana desa yang digelontorkan bila ada desa yang terbukti fiktif.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

13 orang utusan Kementerian dalam Negeri berangkat ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mengusut dugaan 'desa fiktif'.

Polisi temukan dua desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali tidak berpenduduk, hanya ada papan nama desa dan kantor desa yang terbuat dari rumah kayu.