Indeks Dana Desa

BLT Dana Desa Mei 2021 sudah cair ke 49.095 desa. Anda bisa mengecek apakah penerima bansos di sid.kemendesa.go.id

Mendagri Tito membolehkan daerah menggunakan APBDesa untuk penanganan COVID-19 selama PSBB di Jawa-Bali berlaku.

Kementerian Desa menganggarkan anggaran penanganan Corona Rp71 triliun.

Mendes Abdul Halim menyebut hampir 2,5 juta dari total 8 juta penerima BLT desa merupakan perempuan kepala keluarga.

Keberadaan tenaga penyuluh dari kurang lebih 12 kementerian dianggap tumpang tindih dan tak optimal bekerja membangun desa.

Jokowi ingin ada sinergi dan integrasi program di setiap kementerian dalam membangun perekonomian di desa.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp796,3 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.

PTKD diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat desa dan tidak mewajibkan mereka yang berpartisipasi harus memiliki kemampuan khusus atau pengalaman.

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per keluarga.

BLT Dana Desa telah tersalurkan ke 40.086 titik, kata Mendes.

Angka itu berasal dari dana BLT-DD yang sudah disalurkan ke 23.963 desa per 21 Mei 2020.

Pemerintah Pusat mempercepat skema pencairan BLT Dana Desa tanpa perlu persetujuan bupati/wali kota.

Mendes Abdul Halim Iskandar mengatakan BLT COVID-19 dari kas dana desa sudah cair di 12.829 desa.

Masyarakat yang kehilangan pendapatan selama pandemi COVID -19 berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa termasuk bagi warga yang tidak memiliki KTP.

Cara mendapatkan bansos yang disediakan pemerintah, pemprov DKI Jakarta hingga Polri bagi warga miskin dan terdampak Covid-19.

Kementerian Keuangan menggeser anggaran dana desa untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di luar jabodetabek.

Presiden Jokowi menyindir realisasi dana desa yang masih minim, padahal akan menggiatkan program padat karya bisa dijalankan dengan skema dana desa.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya, tapi sulit memahami masalah keuangan negara.

Bank Dunia mengkritik penyaluran dana desa yang terjadi saat ini malah menyebabkan ketimpangan alokasi per kapita antar-wilayah penerima.

Sri Mulyani mendapati ada tren aneh dari dampak kebijakan dana desa ini, yaitu semakin banyak orang tertarik menjadi kepala desa.