Menuju konten utama

Menko PMK Akui Banyak Kementerian Tak Kompak Membangun Desa

Keberadaan tenaga penyuluh dari kurang lebih 12 kementerian dianggap tumpang tindih dan tak optimal bekerja membangun desa.

Menko PMK Akui Banyak Kementerian Tak Kompak Membangun Desa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) tentang Pemulangan WNI ABK Kapal World Dream di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/02/2020). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan contoh ketidaksinkronan masing-masing kementerian dalam mengembangkan desa yang dimaksud Presiden Joko Widodo. Salah satu contoh adalah keberadaan tenaga penyuluh yang berasal dari setidaknya 12 kementerian yang tidak bekerja dengan optimal.

"Salah satunya misalnya yang perlu saya kutip adalah belum integrasinya tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian/lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa," kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Jokowi secara daring, Kamis (24/9/2020).

Pemerintah mencatat ada 306.267 tenaga pendamping dan penyuluh di desa dari 12 kementerian maupun lembaga. Sementara itu, Kemendes hanya memiliki tenaga pendamping sebanyak 36.384 orang. Jumlah ini menurut Muhadjir masih jauh dari cukup karena jumlah desa sendiri mencapai 74.953 desa.

"Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," kata Muhadjir.

Presiden Jokowi sebelumnya menyinggung soal ketidakharmonisan kementerian dalam mengembangkan desa.

Jokowi ingin agar program-program kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan desa. Ia melihat setiap kementerian punya program sendiri-sendiri untuk desa seperti Kementerian Desa dalam penggunaan dana desa secara produktif, Kementerian PUPR penyediaan infrastruktur dasar desa maupun Kementerian Sosial yang fokus pada penanganan warga yang kurang mampu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang perlu ada sinergi dan integrasi program agar berjalan optimal.

"Saya banyak sekali yang bisa dilakukan tapi kalau tidak terintegrasi lepas-lepas ini akan Apa hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu semuanya dijalankan dalam strategi besar yang Solid dan terintegrasi," kata Jokowi dalam rapat terbatas tentang "Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa" secara daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Baca juga artikel terkait TENAGA PENDAMPING DESA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto