Indeks Tenaga Pendamping Desa

Riza menegaskan, tenaga pendamping profesional (TPP) atau pendamping desa menerima uang negara sehingga tidak boleh maju legislatif.

Wamendes, Riza mengatakan lembaganya tengah menindaklanjuti dugaan PHK sepihak Pendamping Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pendamping desa mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Ombudsman RI.

Keberadaan tenaga penyuluh dari kurang lebih 12 kementerian dianggap tumpang tindih dan tak optimal bekerja membangun desa.

"Di republik ini mana ada tidak ada titipan orang? Tapi saya selalu mengatakan: yang mengerjakan bukan kami. Ada tim seleksi."

Pendaftaran calon kuota TPP dilaksanakan secara online melalui website resmi http://pendamping2017.kemendesa.go.id/home.php.