Mendes: 2,5 Juta Penerima BLT Desa adalah Kepala Keluarga Perempuan

tirto.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyebut ada hampir 2,5 juta dari total 8 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT) desa merupakan perempuan kepala keluarga. Selama ini, klaim Halim, tidak pernah menerima bantuan pemerintah di masa pandemi COVID-19.

“2,47 juta atau hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah Pekka, Perempuan Kepala Keluarga yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapat jaring pengaman sosial tapi belum terdata sehingga dapat terdeteksi melalui BLT desa," kata Halim usai rapat bersama Presiden Jokowi secara daring, Kamis (24/9/2020).

Pekka merupakan perempuan yang menjadi kepala keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga. Ada perempuan yang menjadi kepala keluarga karena bercerai dengan suami, suami tidak bisa menjadi pencari nafkah karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami pergi lama tanpa memberikan nafkah, serta belum menikah tetapi memiliki tanggungan keluarga.

Halim pun menuturkan, total dana desa yang sudah disalurkan ke rekening desa mencapai Rp52 triliun. Uang tersebut sudah digunakan untuk desa tanggap COVID-a9, padat karya tunai desa dan pembangunan infrastruktur mencapai Rp11,9 triliun.

Sementara itu, anggaran BLT desa yang disalurkan sudah mencapai Rp15,4 triliun sehingga dana yang sudah terserap total Rp 27,345 T.

"Yang tersisa masih ada Rp43 T itu dibagi dua, yang Rp13,06 T untuk melanjutkan BLT sampai Desember 2020, sehingga ga bisa diotak atik," kata Halim.

Dalam catatan politikus PKB ini, persentase penerima BLT desa terdiri atas 88 persen adalah petani dan buruh tani. Kemudian 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh pabrik, 1 persen guru, dan 5 persen pedagang UMKM.

"Ini gambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan," kata Halim.

Ia mencatat masih ada Rp30,793 T dana belum digunakan. Pemerintah akan memfokuskan kepada program padat karya tunai desa. Ia memperkirakan, dana tersebut bisa digunakan untuk menyerap 7.056.751 pekerja di desa.

"Nah dari angka yang masih ada itu terbagi dua: pertama sudah masuk di RKDes (Rekening Kas Desa) sebesar Rp 11,752 T dan masih di RKUN (Rekening Kas Umum Negara) dalam proses pencairan ada Rp 19,4 triliun. Tapi pada Desember pasti semua sudah tersalurkan ke RKDes," kata dia.