Luhut Yakin Dana Desa Meningkat Rp6-8 M per Tahun Berkat MBG

tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini alokasi anggaran dana desa bisa mengalami peningkatan berkat program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Luhut, dana desa bisa meningkat dari Rp1,1 miliar menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per desa setiap tahunnya.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kita memiliki program dana desa, dengan anggaran Rp1,1 miliar per desa setiap tahun. Namun, dengan program MBG, anggaran ini bisa meningkat menjadi Rp6 hingga Rp8 miliar per desa,” kata Luhut di Soehana Hall, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Luhut optimsitis pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak karena program MBG. Sebab, perputaran ekonomi di desa-desa akan menjadi lebih efisien, sehingga menciptakan lebih banyak aktivitas ekonomi.

“Jadi, Anda bisa bayangkan sekarang, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat karena ekonomi yang berputar di sekitar penduduk desa tentu akan lebih efisien dan menghasilkan kegiatan di sana,” ucap Luhut.

Luhut mengaku belum lama ini melakukan petemuan dengan mitranya di Amerika Serikat (AS) ihwal perkembangan program-program yang berjalan di pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya MBG.

“Banyak orang belum menyadari bahwa program ini sebenarnya dapat membantu menciptakan kesetaraan, karena mencakup sekitar 74.000 desa di seluruh negeri. Kami telah membahas program ini,” tukas Luhut.

Dia menyebut lembaga nirlaba asing asal Amerika Serikat (AS) bernama Rockefeller Foundation menyatakan ketertarikannya mendukung program MBG yang tengah berjalan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menambahkan Rockefeller Foundation memuji program MBG yang katanya hampir serupa dengan program yang diterapkan 130 negara di dunia.

“Saya sangat optimistis karena Rockefeller Foundation memberi tahu saya tadi malam bahwa program serupa telah dilakukan di 130 negara. Mereka sangat antusias mendukung kami,” kata Luhut.

Namun, dia menekankan rencana keterlibatan Rockefeller bukanlah soal pendanaan. Menurut Luhut, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) milik RI cukup untuk mendanai program MBG.

“Pendanaan bukanlah masalah, karena anggaran negara kita mencukupi,” jelas Luhut.