Indeks Dana Desa

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan tanggapan perihal hasil rilis yang menyebutkan wilayah pedesaan Indonesia makin sejahtera.

Persentase stunting di Indonesia saat ini berkisar 30,8 persen, akan dirancang program untuk dikurangi dengan sumber anggaran dari dana desa.

Pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp1,2 triliun untuk wilayah Sulawesi Utara. 

Refi Kunaefi mengatakan dana desa dapat digunakan juga untuk membantu penyediaan listrik di suatu wilayah dengan sistem pinjaman melalui BUMDes dan dikembalikan secara berangsur.

Kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan berlaku efektif mulai 2020.

TKN menyarankan kepada kubu Prabowo untuk mengukur sendiri jalan desa yang dibangun di era Jokowi, jika masih meragukannya. 

Prabowo-Sandi ternyata lebih populer ketimbang Jokowi-Ma'ruf di kalangan PNS dan pejabat desa/kelurahan. Ini bukti kalau program petahana tak serta merta terkonversi jadi dukungan politik.

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Pengembangan potensi wisata seperti yang diinginkan Jokowi sangat mungkin, tapi tidak dapat dipaksakan pada semua desa.

Pemanfaatan dana desa, baik untuk pariwisata maupun pembangunan infrastruktur diputuskan lewat musyawarah desa.

Kebijakan Dana Desa dibangun atas asumsi keliru bahwa penduduk desa niscaya 'gotong royong'. Hasilnya, ketimpangan bertambah besar.

Jokowi mengatakan dana desa telah dikucurkan sebanyak Rp147 triliun dalam empat tahun ini untuk 74.000 desa di seluruh Tanah Air.

"Laporan dua atau tiga lembar cukup, tapi bisa dikontrol, bisa dicek, barangnya ada atau tidak, tapi ternyata membuat seperti itu juga tidak mudah."

Sri Mulyani menilai penyaluran dana desa menjadi lebih merata dan tidak sporadis.

"Kami juga ada satgas (satuan tugas). Saya yakin tidak mungkin tidak ketahuan.”

"Maka kami mengusulkan ada anggaran sendiri untuk kepala desa dan perangkat desa," kata Mendagri

Rp302 miliar dana desa untuk Tolikara dikorupsi. Pemerintah telah berupaya agar itu tak terjadi, tapi toh tetap saja kebobolan.

Mendes PDTT sebut tugas pemerintah adalah mengatasi persoalan prodram dana desa, bukan malah menghentikannya.

Eko Putro Sandjojo mengklaim IFAD, Unicef dan Bank Dunia sedang berkerja sama untuk mengadopsi konsep Bursa Inovasi Desa untuk diterapkan di negara-negara lain.