Indeks Dana Desa

Alokasi kinerja yang dipatok dalam skema ini adalah sebesar 1,5 persen atau Rp2 T dari total anggaran dana desa yang sebesar Rp72 triliun untuk alokasi kinerja.

Rata-rata dana desa tahun 2020 naik menjadi Rp960 juta per desa.

Kemenkeu merilis Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2019 yang memuat mekanisme baru penyaluran dana desa.

Jokowi berharap BUMDes kerja dengan swasta besar demi klop dengan rantai pasok nasional.

Polri menyelidiki kasus dugaan dana desa yang dialirkan untuk Kelompok Bersenjata termasuk tujuh desa fiktif di Manokwari, Papua Barat.

Komisi V DPR RI tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal desa fiktif.

Kementerian Keuangan menghentikan sementara penyaluran dana desa sembari menunggu evaluasi Kemendagri. Per Oktober 2017 realisasi penyaluran dana desa tercatat Rp52 triliun atau 74,23 persen dari target APBN.

Tito Karnavian meminta kepala daerah memverifikasi ulang daerah di wilayahnya.

Menurut Kemendagri, empat desa yang disebut fiktif merupakan desa yang sah secara historis dan sosiologis.

ICW menemukan 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018 dengan beragam modus.

Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali dana desa yang digelontorkan bila ada desa yang terbukti fiktif.

Kemendes mengklaim punya ukuran sendiri untuk menilai desa fiktif, sehingga saat ini disebut tak ada.

13 orang utusan Kementerian dalam Negeri berangkat ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, guna mengusut dugaan 'desa fiktif'.

Polisi temukan dua desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali tidak berpenduduk, hanya ada papan nama desa dan kantor desa yang terbuat dari rumah kayu.

Ganjar Pranowo berpendapat, munculnya desa siluman bisa menjadi titik balik evaluasi dan perbaikan data pemerintah.

Wapres mengatakan hal itu mencegah kemunculan desa fiktif dan memperbaiki data statistik jumlah desa.

Mendes Abdul Halim Iskandar menyatakan tidak ada desa fiktif.

Selain desa fiktif, penyelewengan dana desa juga termasuk proyek palsu. 

ICW menilai kemunculan desa fiktif merupakan risiko terbesar dari pengawasan dana desa.

Juru Bicara KPK mengatakan bahwa KPK belum bisa bergerak sendiri terkait kasus itu karena perlu data awal.