Indeks Dana Desa

Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.

Usulan DPR soal penggunaan TKDD untuk bantu tambal defisit BPJS Kesehatan ditolak Kementerian Keuangan.

Transfer ke daerah dan dana desa 2020 mencapai Rp856,95 triliun naik 5,2 persen dari alokasi anggaran APBN tahun ini sebesar Rp814,42 triliun.

Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes ditujukan untuk menyederhanakan pelaporan keuangan desa. Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Jokowi mengatakan kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa.

Pembangunan di desa kurang ekspansif meski dana yang digelontorkan cukup besar. Akibatnya, masih banyak warga desa terus pergi dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar.

Tsamara Amany menilai angka kemiskinan di perdesaan bisa ditekan jika penyaluran dana desa dan kualitas pengelolaannya terus ditingkatkan. 

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan tanggapan perihal hasil rilis yang menyebutkan wilayah pedesaan Indonesia makin sejahtera.

Persentase stunting di Indonesia saat ini berkisar 30,8 persen, akan dirancang program untuk dikurangi dengan sumber anggaran dari dana desa.

Pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp1,2 triliun untuk wilayah Sulawesi Utara. 

Refi Kunaefi mengatakan dana desa dapat digunakan juga untuk membantu penyediaan listrik di suatu wilayah dengan sistem pinjaman melalui BUMDes dan dikembalikan secara berangsur.

Kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan berlaku efektif mulai 2020.

TKN menyarankan kepada kubu Prabowo untuk mengukur sendiri jalan desa yang dibangun di era Jokowi, jika masih meragukannya. 

Prabowo-Sandi ternyata lebih populer ketimbang Jokowi-Ma'ruf di kalangan PNS dan pejabat desa/kelurahan. Ini bukti kalau program petahana tak serta merta terkonversi jadi dukungan politik.

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Pengembangan potensi wisata seperti yang diinginkan Jokowi sangat mungkin, tapi tidak dapat dipaksakan pada semua desa.

Pemanfaatan dana desa, baik untuk pariwisata maupun pembangunan infrastruktur diputuskan lewat musyawarah desa.

Kebijakan Dana Desa dibangun atas asumsi keliru bahwa penduduk desa niscaya 'gotong royong'. Hasilnya, ketimpangan bertambah besar.

Jokowi mengatakan dana desa telah dikucurkan sebanyak Rp147 triliun dalam empat tahun ini untuk 74.000 desa di seluruh Tanah Air.