Indeks Dana Desa

"Laporan dua atau tiga lembar cukup, tapi bisa dikontrol, bisa dicek, barangnya ada atau tidak, tapi ternyata membuat seperti itu juga tidak mudah."

Sri Mulyani menilai penyaluran dana desa menjadi lebih merata dan tidak sporadis.

"Kami juga ada satgas (satuan tugas). Saya yakin tidak mungkin tidak ketahuan.”

"Maka kami mengusulkan ada anggaran sendiri untuk kepala desa dan perangkat desa," kata Mendagri

Rp302 miliar dana desa untuk Tolikara dikorupsi. Pemerintah telah berupaya agar itu tak terjadi, tapi toh tetap saja kebobolan.

Mendes PDTT sebut tugas pemerintah adalah mengatasi persoalan prodram dana desa, bukan malah menghentikannya.

Eko Putro Sandjojo mengklaim IFAD, Unicef dan Bank Dunia sedang berkerja sama untuk mengadopsi konsep Bursa Inovasi Desa untuk diterapkan di negara-negara lain.

Hasil pemeriksaan BPK, dana desa di Kabupaten Tolikara tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Rumah Sahabat Desa bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat desa untuk berkegiatan ekonomi sekaligus edukasi dari berbagai aspek.

Jumlah orang miskin di desa memang berkurang, tapi faktornya belum tentu dana desa semata.

Penggunaan dana desa sendiri harus dibicarakan melalui musyawarah desa terlebih dahulu untuk selanjutnya dibuatkan Peraturan Desa.

Sepanjang 6 bulan pertama 2018, ICW mencatat 27 kasus penyelewengan dana desa yang sudah naik ke tahap penyidikan.

Jokowi mengklaim dana desa berhasil menurunkan angka kemiskinan di desa. Namun data BPS justru menyebut angka pengangguran di desa justru meningkat.

Dana kelurahan dianggap digunakan
sebagai serangan politik maupun
pendulang elektabilitas bagi Jokowi-Ma’ruf.

Zulkifli tak khawatir pengucuran dana kelurahan menjelang Pilpres 2019 digunakan Jokowi yang menjadi capres sebagai alat kampanye.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan rencana pemotongan Rp3 triliun tersebut relatif kecil dan tidak akan mengganggu stabilitas dana desa.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.

"Saya mengimbau kepada pihak oposisi dukung ini. Ini untuk negara, ini investasi"

Pemerintah berencana mengalokasikan Rp3 triliun untuk 8.300 kelurahan.

Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri siap mengawal dan mendampingi dana kelurahan, yang akan dikucurkan pemerintah tahun 2019.