Indeks Dana Desa

Indonesia saat ini memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa.

Menteri Sri Mulyani mengeluhkan kemunculan desa-desa minim penduduk atau fiktif sejak digulirkannya program dana desa. Seperti apa?

Tito Karnavian mengaku telah meminta Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdisyam untuk menindak pelaku desa fiktif itu.

KPK mencatat 34 desa bermasalah, tiga di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada namun SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Sri Mulyani menyebut menyebut adanya penambahan desa baru seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa. Tapi, beberapa desa di antaranya tak berpenduduk.

Isu terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masih menjadi masalah yang tak kunjung usai dalam periode pertama pemerintahan Jokowi.

Usulan DPR soal penggunaan TKDD untuk bantu tambal defisit BPJS Kesehatan ditolak Kementerian Keuangan.

Transfer ke daerah dan dana desa 2020 mencapai Rp856,95 triliun naik 5,2 persen dari alokasi anggaran APBN tahun ini sebesar Rp814,42 triliun.

Interkoneksi OMSPAN dengan Siskeudes ditujukan untuk menyederhanakan pelaporan keuangan desa. Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Jokowi mengatakan kenaikan anggaran dana desa ini ditujukan untuk pengembangan ekonomi desa.

Pembangunan di desa kurang ekspansif meski dana yang digelontorkan cukup besar. Akibatnya, masih banyak warga desa terus pergi dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar.

Tsamara Amany menilai angka kemiskinan di perdesaan bisa ditekan jika penyaluran dana desa dan kualitas pengelolaannya terus ditingkatkan. 

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo memberikan tanggapan perihal hasil rilis yang menyebutkan wilayah pedesaan Indonesia makin sejahtera.

Persentase stunting di Indonesia saat ini berkisar 30,8 persen, akan dirancang program untuk dikurangi dengan sumber anggaran dari dana desa.

Pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp1,2 triliun untuk wilayah Sulawesi Utara. 

Refi Kunaefi mengatakan dana desa dapat digunakan juga untuk membantu penyediaan listrik di suatu wilayah dengan sistem pinjaman melalui BUMDes dan dikembalikan secara berangsur.

Kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan berlaku efektif mulai 2020.

TKN menyarankan kepada kubu Prabowo untuk mengukur sendiri jalan desa yang dibangun di era Jokowi, jika masih meragukannya. 

Prabowo-Sandi ternyata lebih populer ketimbang Jokowi-Ma'ruf di kalangan PNS dan pejabat desa/kelurahan. Ini bukti kalau program petahana tak serta merta terkonversi jadi dukungan politik.