tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut menyebut adanya penambahan desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama bersama Komisi XI DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan siang tadi (4/11/2019).
Penambahan jumlah desa tersebut menurutnya tak wajar sebab berdasarkan laporan yang ia terima, ada desa tak berpenduduk yang tetap menikmati guyuran dana dari pemerintah pusat.
"Karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan [dana desa]," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Lantaran itu lah, kata dia, kementeriannya akan meminta kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk melakukan identifikasi lanjutan atas laporan tersebut.
"Sebetulnya ada pembentukan mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement-statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya di mana dan bagaimana transfernya," imbuhnya.
Di samping itu, Mulyani juga menyebut bahwa kinerja dana desa masih belum optimal mengingat jumlah desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal masih cukup banyak.
Padahal, besaran anggaran untuk dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. "Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia
Hingga 30 September 2019, lanjutnya, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp42,2 triliun atau 62,9 persen dari total alokasi dana desa pada APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.
Meski demikian, capaian tersebut menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2 persen.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Gilang Ramadhan
