tirto.id - Saat membahas evaluasi kinerja 2019 di hadapan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan adanya penambahan desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun.
Namun, kata Menkeu, bermunculannya desa-desa baru itu dinilai tidak wajar. Pasalnya, dari laporan yang ia terima, terdapat desa baru yang tidak berpenduduk. Parahnya, desa itu juga mendapatkan guyuran dana dari pemerintah pusat.
"Karena adanya transfer ajeg dari APBN maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan [dana desa]," ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia pada 4 November 2019.
Atas temuan itu, Kemenkeu bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa yang dianggap tak berpenduduk itu guna mencegah kebocoran anggaran.
Apalagi anggaran dana desa tidak kecil. Alokasinya pun terus meningkat setiap tahun. Tahun ini saja, total alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun. Adapun, serapan dana desa hingga September sudah mencapai 63 persen atau Rp42,2 triliun.
Pertambahan Desa Baru Tidak Secepat SBY
Lantas benarkah jumlah desa di Indonesia bertambah seiring dengan program dana desa?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa yang ada di Indonesia memang terus bertambah sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari 2014 hingga 2018, jumlah desa baru bertambah mencapai 1.741 desa.
Namun kenaikan itu tampaknya tidak serta merta didorong dana desa. Pasalnya, jumlah desa baru saat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru tumbuh lebih kencang, meski tanpa dana desa. Dari 2011-2014, terdapat 3.581 desa baru.
Meski begitu, toh tak menutup kemungkinan juga kemunculan desa baru didorong dana desa. Bagaimanapun duit yang digelontorkan pemerintah untuk setiap desa menggiurkan. Tahun ini saja, Kemenkeu mencatat alokasi dana yang bisa didapat setiap desa sekitar Rp1,37 miliar.
Tren alokasi anggaran dana desa pun meningkat tajam. Dalam lima tahun terakhir, anggaran dana desa melonjak hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp72 triliun pada 2020.
Apa yang dikeluhkan Sri Mulyani pun didukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian yang saat ini dipimpin Tito Karnavian itu menemukan sedikitnya ada empat desa yang minim penduduk.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengatakan keempat desa yang minim penduduk itu berada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tim Kemendagri pun saat ini sudah menelusuri desa minim penduduk atau fiktif itu.
"Memang ada empat desa. Setelah kami turun ternyata hanya ada tujuh orang penduduknya. Kami cek langsung dengan bupati, gubernur dan sebagainya. Sekarang sedang proses untuk pencabutan," kata Nata kepada reporter Tirto, Selasa (6/11/2019).
Seiring dengan temuan itu, Irawan menjelaskan bahwa pemerintah akan memperketat proses perizinan untuk wilayah desa yang dimekarkan. Meski diusulkan bupati atau gubernur, desa baru harus tetap memenuhi seluruh persyaratan.
Persoalan desa fiktif itu juga sebenarnya hanya sebagian dari persoalan yang ditimbulkan dari dana desa. Pada 2016 saja, Kemendes PDTT mendapatkan 932 berkas pengaduan. Dari total itu, 200 laporan di antaranya diserahkan kepada KPK, 167 laporan diserahkan kepada kepolisian.
Dalam perjalanannya, dari jumlah tersebut, sebanyak 67 kasus yang mendapat vonis. Selang setahun, laporan pengaduan terkait dana desa juga masih tinggi, yakni sekitar 300 pengaduan dan dipantau oleh Satgas Dana Desa.
Bantah Kebobolan Desa Fiktif
Meski terdapat temuan, toh Kemendegri menampik jika pihaknya dianggap kebobolan. Pasalnya, desa yang minim penduduk belum tentu dibuat-buat atau fiktif, namun lebih karena ditinggal oleh penduduknya, sehingga menjadi temuan sebagai desa fiktif.
"Jadi kami enggak kebobolan, kan, semua prosesnya terstruktur,” kata Nata.
Namun, ia mengakui pemerintah masih ada kekurangan, terutama dalam pendataan desa. Menurutnya, Kemendagri dan BPS harus bersinergi dalam menyediakan data valid, sehingga temuan desa fiktif seperti yang dikeluhkan Sri Mulyani tidak terulang.
Kekurangan dalam pendataan desa yang dimaksud adalah ketidaksesuaian data jumlah desa antara Kemendagri dan BPS. Perbedaan ini juga diakui oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Kemendes PDTT Arief Roesadi.
Berdasarkan data Kemendagri, jumlah desa baru dari 2015 hingga 2018 hanya sebanyak 861 desa, tidak seperti BPS yang sudah melampaui 1.741 desa. Namun menurut Arief, data BPS tetap yang lebih valid.
"Yang paing valid yang punya BPS. Tapi kalau data soal desa mana saja yang siap untuk dimekarkan, itu paling valid di Kemendagri. Tapi di BPS belum tercatat tuh yang rencana menjadi desa," kata Arief.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai isu desa fiktif sebenarnya sudah lama terdengar, dan menjadi tantangan yang harus dilalui dalam program dana desa.
"Desa fiktif muncul sejak bergulirnya dana desa. Nama-nama desa itu pun juga dipasok dari Kemendagri. Cuma persoalannya ini harus diverifikasi. Jangan sampai melakukan verifikasi, tanpa observasi ke lapangan,” tuturnya.
Trubus mengusulkan pemerintah pusat membentuk tim khusus yang bekerja di lapangan guna memeriksa kelaikan desa-desa yang masuk dalam daftar penerima bantuan dana desa guna mencegah kebocoran anggaran.
Dia juga berharap tim yang dibentuk juga lintas kementerian dan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar semua bisa ikut memantau tersalurnya dana desa pada desa yang benar-benar membutuhkan.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Ringkang Gumiwang
