tirto.id - Managing Director Akuo Energy Indonesia, M. Refi Kunaefi mengatakan dana desa dapat digunakan juga untuk membantu penyediaan listrik di wilayah tersebut.
Meskipun jumlahnya tidak besar atau berkisar Rp1 hingga Rp1,5 miliar per desa, paling tidak dana itu dapat membantu penyediaan sambungan listrik ke rumah-rumah warga.
“Jadi bukan spending bikin jalan terus abis. Memang kalau infrastruktur dasar seperti pembangkit ya enggak akan cukup. Tapi Dana ini bisa dipinjamkan ke masyarakat kalau butuh meteran, lampu dasar dan segala macamnya,” ucap Refi di sela paparan bertajuk "Indonesia's Solar Policies Designed to Fail?" di Plaza Kuningan pada Rabu (27/2/2019).
Nantinya, kata Refi, uang yang dipinjamkan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dikembalikan secara berangsur untuk keperluan pembangunan lainnya.
Dengan demikian, dana desa yang jumlahnya terbatas dapat membantu capaian elektrifikasi di desa yang bersangkutan.
Selain itu, Refi mengusulkan agar upaya penyediaan listrik di desa dapat dilakukan bersamaan dengan masyarakat desa, swasta, dan PLN.
Bagi swasta, Refi menuturkan perannya dapat berkisar pada pembangunan pembangkit terutama yang berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Hal ini untuk menjawab berbagai hambatan penyediaan listrik di pedesaan dan daerah terpencil yang seringkali memiliki biaya investasi yang mahal bila sepenuhnya ditanggung PLN.
Di satu sisi, PLN menurut Refi dapat berperan sebagai pihak yang menyalurkan listrik kepada warga.
Hal itu tentu dilakukan setelah rumah-rumah warga memiliki alat-alat yang dapat menerima sambungan listrik.
“Di desa itu harusnya bisa kolaborasi semua. Swasta, kementerian, sampai BUMDes-nya,” ucap Refi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
