tirto.id - Presiden berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melalukan kemitraan dengan sektor swasta besar serta pemasaran produknya bisa tersambung dengan rantai pasok nasional.
"Mulai dibuka 'channel' distribusi sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke 'marketplace' baik 'marketplace' nasional maupun global," kata Jokowi dalam rapat terbatas bertopik "Penyaluran Dana Desa Tahun 2020" di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (11/12/2019).
Dia juga meminta agar BUMDes direvitalisasi agar bisa menggerakkan perekonomian desa.
"Saya minta BUMDes di 'skilling up', mulai disambungkan, diintegrasikan dengan 'supply chain' nasional," kata Presiden.
Presiden menjelaskan dirinya mendapatkan data bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi. Sementara terdapat 1.670 BUMDes yang beroperasi namun belum optimal memberikan kontribusi perekonomian bagi desa.
Ia mengatakan industrialisasi pedesaan harus dimulai sebagai penciptaan lapangan kerja besar-besaran di desa.
Dalam rapat itu Jokowi meminta penggunaan anggaran dana desa dapat dimaksimalkan membangun sarana dan prasarana ke sektor-sektor produktif seperti pengolahan pasca panen, industri kecil UMKM di desa, budidaya perikanan, dan desa wisata.
Dalam 5 tahun, anggaran dana desa yang dialokasikan APBN sebesar Rp329 triliun.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
