Pagar Tinggi Mal dan Dilema Keamanan Investasi Dalam Negeri

tirto.id - Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal terjadi dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Setidaknya, mal di bawah Pakuwon Group di Surabaya dan Kota Kasablanka, Jakarta, telah melakukan hal tersebut. Sementara itu, mal lain Blok M Plaza juga membangun pagar tinggi di Jakarta. Namun, berdasarkan pantauan reporter Tirto hingga hari ini, pagar itu belum terbentang, meski tiang penyangganya sudah berdiri.

Di Kota Kasablanka sendiri, tak lama pagar itu berdiri tegak, sebab Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memerintahkan pengelola mal untuk mencopotnya. Terbukti, sejak kemarin, Minggu (2/8/2026), pagar itu tak lagi membentang di sepanjang area mal Kota Kasablanka.

Perintah pencopotan pagar tinggi di mal-mal oleh Pramono keluar karena pembangunan pagar tinggi disebut meresahkan warga dan memicu kepanikan di masyarakat. Walaupun tidak ada landasan hukum pelarangan pembentangan pagar tinggi, namun Pramono tetap menilai respons pengelola mal terhadap situasi tertentu harusnya dengan cara lain.

"Untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik, tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan, mengganggu apa ya, Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik," tuturnya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Ia berkeinginan agar Ibu Kota DKI Jakarta menjadi tempat yang aman untuk masyarakat, termasuk untuk pelaku usaha. Oleh karena itu, Pramono menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak berkoordinasi dengan aparat keamanan-penegak hukum untuk memastikan kondisi Jakarta.

"Saya tetap berkeinginan apa pun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis, termasuk pemilik mal, properti, perkantoran, dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan," urai politikus PDIP tersebut.

Di sisi lain, pendiri Pakuwon Group, Alexander Tedja, memastikan pagar yang sempat dipasang di Mal Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta Selatan, akan segera dibongkar. Menurut Alex, pemasangan pagar tersebut merupakan keputusan manajemen lokal tanpa arahan dari pemegang saham maupun kantor pusat.

“Itu kebijakan manajemen lokal dan akan segera dibongkar,” kata Alex dalam rilis tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Terpisah, Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja, mengakui bahwa pemasangan pagar itu merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi kerusuhan. Tujuan utama pemasangan pagar adalah untuk menertibkan akses keluar-masuk pengunjung dan memberikan batas keamanan bagi mal yang berada di dekat titik rawan demonstrasi.

"Ya sebetulnya kan tujuan utamanya adalah untuk supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dari mana saja bisa keluar dari mana saja begitu. Sehingga itu kan membahayakan lalu lintas sekitar," ujar dia di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (31/7/2026) .

Menurutnya, pemasangan pagar di mal bukanlah hal baru. Sejumlah pusat belanja sudah berdiri sejak awal dengan desain berpagar untuk mengelola arus pengunjung.

Berbeda dari sejumlah mal di bawah naungan Pakuwon Group, pihak Lippo Group justru menilai bahwa ketakutan, yang ditunjukkan dengan pemasangan pagar, tidak harus dilakukan. Pihak Lippo Group pun dipastikan tidak akan memasang pagar tinggi di setiap mal di bawah mereka.

"Pasti tidak (akan pasang pagar tinggi). Yang terjadi 10 tahun ini ada pagar itu semua mal-mal Lippo, kita bongkar, kita turunkan, ya. Jadi mari kita semangat semua," ucap Ketua Lippo Group, James Riady, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Tepatkah Pemasangan Pagar atau Kepanikan Belaka?

Rekam jejak peristiwa demo Agustus tahun lalu tak terlepaskan dari benak masyarakat, tak terlepas para pengusaha. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa pemasangan pagar tinggi itu tentu berkaitan dengan peristiwa tersebut.

"Iya, karena itu ada kekhawatiran kan. Mmm, kayak Agustus tahun lalu kan sempat ramai pembakaran-pembakaran kan. Jadi mungkin pelaku usaha itu, pengusaha-pengusaha kan ketakutan kalau propertinya jadi ini toh, tempat penjarahan, tempat kemarahan kan gitu masalahnya," ungkap Trubus saat dihubungi reporter Tirto, Senin (3/8/2028).

Trubus menilai, area mal adalah kekuasaan penuh pemilik modal yang seharusnya berlaku otoritas berdasarkan ketentuan investor. Dia pun mewajarkan pemasangan pagar tinggi tersebut. Trubus pun mengungkapkan, Gedung DPR/MPR sendiri dipasangi pagar tinggi sebagai bentuk menjaga keamanan. Fungsinya pun dinilai sama antara pagar di DPR dengan di mal.

"Sebenarnya pagar tinggi itu ya gak masalah karena selama ini memang yang terjadi di Jakarta seperti itu, kalau Pak Pramono Anung kenapa nggak meminta aja itu pagar DPR itu dirobohin aja itu. Itu kan sangat tinggi," ucap Trubus.

Sebagai pembayar pajak, kata Trubus, para pengelola mal seharusnya tidak serta merta begitu saja menurunkan pagar seperti yang diminta Gubernur Jakarta. Sebab, setiap pengelola memiliki manajemen risiko tersendiri.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh tirto.id (@tirtoid)

Lebih lanjut Trubus mengungkap, aksi demo besar Agustus tahun lalu tentu menjadikan sejumlah pihak mengantisipasi terulangnya kerusuhan 1998. Apalagi, kata dia, kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak menunjukkan kesejahteraan yang meningkat, justru sebaliknya.

Trubus mengakui, pemerintah seharusnya mengupayakan jaminan investasi di Indonesia agar para pemilik modal mempercayakan keamanannya. Caranya, dengan penegakan hukum yang bernar-benar berkeadilan.

"Jaminannya ya di hukum itu. Makanya gak perlu sebenarnya Gubernur seperti Pak Anung itu mengeluarkan pernyataan seperti itu. Karena kan semuanya negara hukum, semua diproses hukum kalau ada yang melanggar ya dihukum," ujar dia.

Hal tidak jauh berbeda diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Menurut dia, Gubernur Jakarta yang meminta pagar itu dicopor harus menjamin keamanan investasi para pemilik modal, bukan hanya sekadar memberikan imbauan.

Kepolisian ataupun Satpol PP dinilai Agus harus dikerahkan untuk menjamin mal tetap dalam kondisi aman. Pemerintah pun didesak lebih tanggap dengan situasi yang terjadi sebenarnya dan segera melakukan pembenahan demi memberikan jaminan keamanan berinvestasi.

"Ya kalau sekarang Gubernur minta turun, ya artinya Gubernur akan menjamin keselamatan mal itu. Ya orang pemilik mal kan pasti insecure karena eskalasi demo sudah meningkat terus. Kalau itu dibongkar dan risikonya tinggi, ya Gubernur tanggung jawab," tutur Agus kepada Tirto.

Sementara itu, Polda Metro Jaya terus meningkatkan kewaspadaan dan upaya menjaga keamanan publik. Mereka melakukan pemantauan dunia maya dan memperkuat langkah antisipasi berdasarkan hasil analisis intelijen di lapangan.

"Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk Tim Preventive Strike yang terdiri dari direktorat operasional. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan. Akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Senada, Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Fadil Imran, menyatakan situasi di Indonesia kondusif terkait narasi isu pagar tinggi di berbagai pusat perbelanjaan. Dia mengajak publik untuk tidak terpancing narasi negatif dari pembangunan pagar tersebut.

“Saya kira orang pagari rumahnya kan biasa. Jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah kalau bangun pagar akan terjadi sesuatu. Saya kira tidak seperti itu tafsir dan terjemahannya,” ucap Fadhil, Sabtu (1/8/2026).