Komisi V DPR 'Baper' Sri Mulyani Sebut Ada Desa Fiktif

Komisi V DPR RI kompak tak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal penyebutan desa fiktif.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Komisi V DPR RI mendesak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar segera berbicara meluruskan persoalan tersebut.

"Pak Menteri harus ngomong, dong. Apa yang disampaikan Menkeu itu kan bikin baper. Mana ada desa fiktif, apalagi desa siluman," ujar anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan Herson Mayulu di ruang rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Anggota Komisi V DPR RI Irwan dari fraksi Partai Demokrat juga menyatakan ketidaksetujuannya akan keberadaan desa fiktif. Menurutnya pembangunan desa saat ini betul-betul menunjukkan bagaimana bentuk gotong-royong di Indonesia.

"Tiba-tiba kalau kemudian ada satu isu desa fiktif, desa siluman, kemudian kebijakan menetapkan anggaran Kementerian desa menjadi sesuatu yang kita cermati bersama," jelas Irwan.

Adapula anggota Komisi V dari Fraksi Partai Nasdem Tamanuri yang menyebut perlu adanya evalusi menyeluruh terhadap pendataan desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Pendataan ini agar tak ada lagi sebuah desa yang dicap sebagai desa fiktif bahka desa siluman.

Menurutnya, desa-desa yang disebut fiktif hanyalah desa yang kurang memenuhi administrasi sebagai desa resmi. Salah satu indikatornya menurut dia, yakni kurangnya penduduk dalam desa tersebut.

"Kemudian kita perlu evaluasi bagi desa-desa namanya itu, bukan hantu, bukan. Desa hantu hantuan mungkin ada karena dia hanya ada 50-100 kepala keluarga (KK)," ucap Tamanuri.

Sementara itu, di sela-sela rapat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah adanya desa fiktif atau desa siluman. Ia mengklaim kementeriannya tak pernah mencairkan dana desa untuk desa yang tak berpenduduk dan tak digunakan untuk membangun desa.

Kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu juga mengklaim kementeriannya selalu melakukan pemantauan terhadap desa-desa yang sudah diberikan dana desa.

"Semua dana yang sudah disalurkan kemudian dicairkan ke desa itu sudah kita pantau betul dan itu sudah digunakan untuk membangun dan tahapan laporannya juga sudah berjalan," jelas Abdul Halim.

Baca juga artikel terkait DANA DESA atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto