tirto.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes dan PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah berita terkait keberadaan desa fiktif.
Ia juga mengklaim, kementeriannya sudah menerapkan program indeks pembangunan desa, sehingga memonitor masalah keberadaan desa fiktif.
"Laporan pembangunanan dana desa dari termin ke termin semua desa yang sudah dikucurkan anggaran Kemenkeu ada semua [dalam web indeks desa membangun]," kata Abdul di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
"Nah, berangkat dari pencermatan kita di situ. Maka sejak awal sudah kita katakan bahwa dari perspektif Kemendes tidak ditemukan adanya desa yang disebut-sebut itu," lanjut Abdul.
Pernyataan ini bertolak belakang dari ungkapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan sejumlah instansi negara lain seperti KPK. Sri bilang, desa fiktif dibuat untuk memperoleh dana desa.
KPK juga menyebut ada 34 desa bermasalah. Sebanyak 31 desa lainnya bermasalah karena pembentukannya dengan tanggal yang dimundurkan dan 3 desa lainnya fiktif berada di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Per 30 September 2019, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga Rp42,2 triliun atau 62,9 persen dari total alokasi dana desa pada APBN 2019 sebesar Rp70 triliun.
Terkait dana desa pada desa fiaktif, Mendes Abdul menampiknya.
Ia justru mengklaim penggunaan dana desa ada yang tidak optimal. Ia malah berkelakar, ada 'desa siluman' di Indonesia.
"Loh, kan ada itu kepala desa yang kena kasus hukum itukan penggunaan desa yg kurang sesuai bukan desanya fiktif gitu aja. Tapi satu kalau tanya, desa siluman ada? Ada desa di Subang namanya 'Desa Siluman'. Itu betul," ujar Abdul.
Pria yang juga saudara Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar itu menegaskan tidak ada desa yang tidak berpenduduk.
Ia mengatakan, penerima dana desa merupakan daerah yang dihuni warga.
"Gak ada. Dari data yang kita miliki tidak ada desa yang gak berpenduduk. Yang menerima dana desa dan dilakukan proses pembangunan dan desa," ujarnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
