tirto.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat anggaran penanganan Corona di desa sudah terserap Rp37 triliun (52 persen).
Staf Khusus Menteri Desa PDTT, Abdul Malik Haramain, menyebut ada syarat administrasi sehingga penyerapan belum maksimal. Setiap calon penerima bantuan perlu mendapat persetujuan dalam musyawarah desa.
“Ada data kemiskinan dan sebagainya dan tentu saja BLT dana desa itu yang diputuskan dalam musdes di masing-masing desa dan kita menyisir masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam data DTKS [data terpadu kesejahteraan sosial],” kata dia dalam diskusi virtual Mengungkit Perekonomian Nasional Lewat BLT Dana Desa bersama Tirto, Selasa (10/11/2020).
Anggaran jaring pengaman sosial (JPS), kata Abdul Malik, baru cair sebagian dari total anggaran sebesar Rp71 triliun untuk penanganan COVID-19 di desa.
Ia merinci Rp37 triliun dana tersebut terbagi ke beberapa program, untuk program desa tanggap COVID-19 sudah disalurkan sekitar Rp8 triliun, BLT Dana Desa sekitar Rp18,4 triliun, dan untuk program padat karya mencapai sekitar Rp10 triliun.
Khusus untuk BLT dana desa, ujar Abdul Malik, sebagian besar sudah diterima oleh petani, buruh tani, pedagang, UMKM dan nelayan.
Penerima BLT dana desa paling banyak adalah petani dan buruh tani sekitar 7,4 juta (80 persen). Kemudian nelayan dan buruh 323 ribu (4 persen). Lalu buruh pabrik 163 ribu (2 persen) dan buruh 68 ribu (1 persen), pedagang dan UMKM 404 ribu (5 persen).
"Bantuan totalnya yang sudah kita salurkan BLT dana desa 8 juta orang,” terang dia.
Ia berharap dengan adanya bantuan langsung tunai di kawasan pedesaan, masyarakat miskin di desa akan semakin terbantu.
“Kami ingin BLT dana desa ini bisa membantu meringankan masyarakat miskin, terdampak COVID-19. Sehingga diharapkan tidak menambah beban orang miskin dan tidak memunculkan warga miskin baru. Semoga itu bisa kita tekan,” terang dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
