Siasat Bisnis Yakuza Pengawal Sukarno

tirto.id - Yakuza, sindikat kejahatan terorganisasi di Jepang acap kali lekat dengan sentimen negatif: pembunuhan, teror, dan bisnis kotor. Sebagaimana mafia Italia atau gembong kartel di Amerika, pelicin roda mereka adalah uang kotor sampai anyir darah manusia.

Akan tetapi sebagaimana ungkapan Latin, "Pecunia non olet (uang tidak bau)," jasa yakuza laksana primadona di dunia yang serba tak aman. Tak jarang orang-orang berpengaruh menyewa jasa mereka untuk urusan keamanan.

Mereka awalnya dikenal sebagai kabuki-mono (orang gila) yang meneror siapa saja sebagai kesenangan. Aksi kejam mereka justru menarik perhatian Keshogunan Tokugawa (pemerintahan militer di Jepang). Para kriminal bengis ini disulap menjadi loyalis pengawal shogun dan dipelihara negara.

Loyalis Shogun Tokugawa perdana pada awal 1612 itu dikenal dengan geng hatamoto-yakko atau "hamba shogun", yang terdiri dari para penjudi, samurai tanpa tuan (ronin), dan gelandangan urakan. Mereka memegang teguh prinsip yubitsume (potong jari) sebagai bentuk penyesalan atau hukuman.

Alternatif Keamanan untuk Bung Besar

Jelang lawatan Sukarno ke Jepang pada akhir Januari 1958, Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, gelagapan mencari metode pengawalan untuk keamanan presiden.

Kebuntuan melanda, sebab Kepolisian Metropolitan Tokyo menolak bertanggung jawab terhadap keselamatan Bung Besar. Dalihnya, lawatan itu bersifat tidak resmi, dan tak ada keharusan bagi instansi negara mengerahkan pasukan secara cuma-cuma. Alasan lain adalah keengganan campur tangan pihak kepolisian Jepang dengan intrik politik di Indonesia.

Beberapa waktu sebelum jadwal kunjungan dibuat, beredar rumor yang menggemparkan Tokyo. Kelompok PRRI/Permesta yang anti-Sukarno telah menyusup ke Jepang dan berniat membunuh sang Proklamator.

Kepepet tenggat nan situasi gawat, Iskandar Ishak akhirnya menghubungi Kodama Yoshio, salah satu politisi sayap kanan berpengaruh yang berkuasa atas jaringan organisasi bawah tanah Jepang.

Menurut Masashi Nishihara dalam The Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations, 1951-1966 (1976: 112), nama Kodama Yoshio diperoleh Iskandar Ishak atas rekomendasi Kolonel Sambas Atmadinata.

Kala itu, sang kolonel menjabat Asisten Menteri Urusan Veteran. Dia kenal akrab dengan Oguchi Masami, sejawat pensiunan tentara semasa Perang Dunia II. Oguchi menyarankan, sebaiknya Sukarno menggunakan "pengawal pribadi", dan Yakuza dianggap memiliki profil yang paling cocok.

Kodama menyerahkan tanggung jawab pengawalan kepada salah satu pengikutnya yang terkemuka, Kobayashi Kusuo. Kobayashi adalah Presiden Dai Nihon Kyogyo (perusahaan konstruksi Jepang) yang membawahi kriminal bawah tanah dan berjuluk "Polisi Ginza".

"Organisasi ini sangat berpengaruh di wilayah Ginza Tokyo, dan juga merupakan penasihat kelompok monarki patriotik, Kusunoki Kodotai (Komando Aksi Kusunoki untuk Mendukung Jalan Kekaisaran)," tulis Shakai Mondai Kenkyukai dalam Uyoku jiten (1971: 33).

Sebanyak 20 orang anggota dikerahkan. Merekalah yang menjadi pengawal pribadi Sukarno selama lawatan di Jepang.

Selain itu, Kodama juga berafiliasi dengan rekan bisnisnya, Kubo Masao, presiden perusahaan dagang Tonichi Trading Company. Kubo ditugasi sebagai narahubung antara Yakuza dengan kepolisian setempat, sekaligus komunikator presiden.

Kodama memilihnya lantaran kepiawaiannya berbahasa Inggris. Selain itu, posisi Kodama dalam dewan direksi perusahaan dagang yang dikomandani Kubo membuat seolah dirinya berutang bisnis.

"Benturan" Kelompok Anti-Komunis

Sebelum Sukarno mendarat di Jepang, enam orang anggota PRRI/Permesta telah mengintainya sejak 28 Januari 1955. Mereka menginap di Hotel Nikkatsu yang lokasinya dekat dengan Hotel Imperial tempat rombongan Sukarno menginap.

Namun, selama dua minggu Sukarno bertandang ke Jepang, tak terjadi tindakan yang berarti. Selama kurun waktu itu, mata Kubo tak berhenti mengawasi, termasuk dua puluh anggota Yakuza juga mengawal presiden ke mana pun dia pergi.

Ironisnya, Sukarno sang politikus kiri pencetus Nasakom itu justru menggunakan pengawalan dari kelompok anti-komunis. Orang-orang suruhan Kodama Yoshio itu bedolan Liberal Democratic Party (LDC) yang konservatif dan anti-komunis.

Lain itu, mereka juga kacung feodal, penganut fasisme ultranasionalis. Geng-geng Yakuza yang dibesarkan shogun mengobarkan harapan bahwa kehormatan dan kemuliaan Kekaisaran Jepang suatu hari nanti dapat pulih. Utamanya, setelah kekalahan telak pada Perang Dunia II dan kemerosotan paham monarki di pemerintahan modern.

Di sisi lain, Permesta yang diisi para perwira militer di Indonesia Timur mencemaskan pengaruh orang-orang PKI di pemerintahan Sukarno. Artinya, mereka dibenturkan dengan Yakuza yang sayap kanan garis keras. Kendati semangat kebangsaan Indonesia Timur tak bersinggungan sama sekali dengan paham ultranasionalisme Jepang, musuh mereka sama: komunisme.

Sebagaimana penggalan naskah proklamasi yang dibacakan Letkol Ventje Sumual yang disebutnya Staat van Oorlog en Beleg (SOB), "Kami ingin komunisme dihapus dari Indonesia. Kalau saja usaha PRRI/Permesta berhasil, pemberontakan PKI pada 1965 tidak akan terjadi."

Namun, itu bukan satu-satunya substansi yang menerangkan kegagalan pembunuhan ini serasa janggal.

Kodama Yoshio yang lahir pada 1911 dikenal sebagai aktivis patriotik semasa praperang dan konsisten mendukung gerakan ultranasionalisme Jepang. Tetapi semasa perang hingga sesudahnya, haluan idealismenya layak dicap ambivalen.

Mula-mula, dia bekerja sama dengan manuver politik dan militer Jepang di Tiongkok. Kerja sama itu mencakup suplai informasi intelijen untuk kebutuhan legitimasi ultranasionalisme Jepang di Tiongkok lewat organisasi buatannya, Kodama Kikan.

Artinya, Kodama bertahun-tahun membangun citra agar mendapat tempat di kancah politik internasional. Kedoknya manjur. Dia bahkan sempat diangkat sebagai penasihat kabinet Pangeran Higashikuni Nomiya pada Agustus 1945.

Dia jeli memanfaatkan situasi perang. Motif utamanya sederhana: mengeruk kekayaan dari bisnis pasar gelap dengan kaum nasionalis dan komunis, lalu berkilah seolah dia pendukung sayap kanan yang taat.

Pengawalan Sukarno di Jepang oleh Yakuza jadi ladang susupan. Antara ideologi dan bisnis silang sengkarut.

Kepincut Ratna Sari Dewi

Sementara Kubo Masao lain lagi. Pada 16 Juni 1959 ketika Sukarno kembali berkunjung ke Jepang, Kubo memperkenalkan presiden dengan seorang pramugari berusia sembilan belas tahun bernama Naoko Nemoto. Tetapi ada pendapat yang menyebut bahwa ia adalah seorang geisha.

Kelak, Naoko Nemoto dipinang Sukarno, menjadi istrinya yang ke-5, dan namanya diganti menjadi Ratna Sari Dewi. Kubo seolah tahu celah fatal sang presiden: mudah terpincut pada perempuan.

Watak Sukarno itu selaras dengan yang ditulis Ratna Sari Dewi dalam memoar pribadinya, berjudul "Daitoryo fujin e no ketsubetsu" yang dimuat di majalah Shukan Gendai pada 25 Desember 1969. Ia Ratna Sari Dewi mengaku bertemu Sukarno dua kali lagi di Hotel Imperial sebelum sang presiden kembali ke Tanah Air.

Sejak pertemuan itu, kisah selanjutnya menjelma "surat-surat penuh kasih sayang" yang dikirim Sukarno langsung kepada Naoko Nemoto melalui Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Mereka bertukar surat beberapa kali sebelum Sukarno—dalam surat tertanggal 18 Agustus—mengundang Naoko Nemoto dalam sebuah jamuan romantis ke Indonesia selama dua minggu.

Dalam kondisi asmara yang masih berbunga-bunga, Sukarno tak lupa membeberkan kedekatannya dengan Naoko Nemoto kepada Kubo Masao. Fujiwara Hirotatsu dalam Hadaka no Devi fujin (1970: 43) menulis, Naoko Nemoto berangkat ke Indonesia dengan siasat menyamar sebagai karyawan Tonichi dan ditemani Kubo langsung.

Baru setelah ia tiba di Jakarta pada 15 September, Naoko Nemoto terlambat sadar bahwa dia sebatas pion. Kubo dianggap hanya memanfaatkan asmara mereka untuk mendongkrak citra demi kepentingan bisnis di Indonesia. Pada 1966, Kubo membantah segala tuduhan yang mengarah ke dirinya soal mendulang keuntungan bisnis dari Sukarno.

Namun, sebagaimana ditulis Masashi Nishihara di buku yang sama (hlm. 114), "Ia (Kubo) mengakui bahwa perusahaannya telah menyediakan tempat tinggal untuk wanita itu (Naoko Nemoto) di Jakarta, tempat Sukarno mengatakan telah mengunjunginya."

Antara tahun 1960-1963, Kubo Masao menerima empat kontrak reparasi besar untuk perusahaannya dari Pemerintah Indonesia. Dugaan kuat mengarah pada hasil buah comblang antara Sukarno dengan Naoko Nemoto.

Pada 1961, Kubo membangun Indonesia Hall atau Wisma Indonesia berlantai empat di Tokyo. Dia juga menang tender sebagai kontraktor perluasan gedung Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo dengan dana renovasi pada 1960. Dana itu juga mencakup penyediaan kapal patroli kargo dan sebagian peralatan serta fasilitas properti tiga hotel resor yang dibangun di Bali, Yogyakarta, dan Pelabuhan Ratu di Jawa Barat.

"Selain kontrak-kontrak reparasi tersebut, Kubo memperoleh hak untuk membangun guest house di Istana Presiden, Monumen Nasional, dan menara transmisi televisi, semuanya di Jakarta," tulis Masashi Nishihara mengutip Laporan Tahunan 1961 yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Tokyo.