PM Netanyahu Sebut Inggris "Republik Islam Britania", Kenapa?

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Britania”. Ucapan itu merupakan sindiran Netanyahu terhadap sekutu historis Israel tersebut. Apa maksud Netanyahu dan mengapa ia mengatakannya?

Menukil Al Jazeera, Netanyahu mengucapkan sindiran itu dalam sebuah siniar (podcast) yang dipandu Melech Bliter Haim. Siniar itu ditayangkan pada Kamis (13/8/2026).

Ucapan “Republik Islam Britania” disampaikan Netanyahu ketika berbicara tentang pemberitaan media Inggris terhadap Israel. Menurutnya, media Inggris saat ini telah menerbitkan laporan yang buruk terhadap Israel.

Netanyahu kemudian menyebut penulis Inggris bernama Randolph Churchill. Menurutnya, Churchill merupakan penulis di masa lalu yang patut ia puji karena memberitakan hal “positif” tentang Israel selama Perang Enam Hari pada 1967.

“Sekarang carilah hal semacam itu di Inggris, [wilayah] yang sudah bisa Anda sebut sebagai Republik Islam Britania,” katanya.

Sindiran Netanyahu itu tampaknya merujuk pada pernyatan JD Vance di masa lalu. Pasalnya, Netanyahu melanjutkan obrolannya di siniar dengan mengungkapkan hal serupa.

“Seseorang mengatakan bahwa republik Islam pertama dengan senjata nuklir adalah Republik Islam Britania,” tutur Netanyahu.

Pernyataan yang disampaikan Netanyahu itu seragam dengan pernyataan Vance pada 2022 lalu. Kala itu, Vance menyebut Inggris mungkin akan menjadi “negara Islamis” pertama yang memiliki senjata nuklir.

Sementara itu, dalam siniar, Netanyahu memberikan konteks pernyataannya tersebut dengan agenda perang melawan Iran. Politikus sayap kanan ini mengatakan dirinya tidak akan membiarkan Iran jadi negara Islam dengan senjata nuklir.

“Kami memastikan tidak akan ada lagi kejadian serupa di sini, di Iran,” katanya.

Pernyataan PM Benjamin Netanyahu Dikecam

Usai siniar itu ditayangkan secara daring, pernyataan Netanyahu itu dengan cepat menuai polemik. Ucapannya dikecam, tak hanya dari publik non-Yahudi, tetapi juga dari para pemimpin umat Yahudi sendiri.

Beberapa di antaranya adalah Rabby Charley Baginsky dan Rabbi Josh Lev. Keduanya merupakan pemimpin Gerakan Yudaisme Progresif yang berbasis di Inggris.

“Pada saat antisemitisme, kebencian anti-Islam, dan perpecahan sosial menyebabkan ketakutan nyata di seluruh negeri kita, bahasa seperti ini berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” kata keduanya melalui pernyataan bersama.

Dua pemimpin umat Yahudi di Inggris itu juga menyebut pernyataan Netanyahu tidak mewakili aspirasi para Yahudi yang tinggal di Inggris. Menurut mereka, PM Israel ini sama sekali tak mewakili kepentingan mereka.

“Perdana Menteri Netanyahu tidak mewakili Yahudi Inggris. Kata-katanya tidak mewakili kami,” tambah mereka.

Kecaman juga datang dari mantan pejabat Inggris, Gavin Barwell. Ia adalah mantan kepala staf Downing Street pada masa PM Theresa May. Menurutnya, apa yang disampaikan Netanyahu adalah “Islamofobia terang-terangan”.

“Semoga semua orang sekarang akan melepaskan kepura-puraan yang masih dipegang teguh oleh sebagian orang bahwa orang ini [Netanyahu] adalah teman Inggris,” tulis Barwell di X.

Secara historis, Inggris merupakan sekutu dekat Israel. Inggris bahkan berperan penting dalam pembentukan negara Israel di tanah Palestina. Deklarasi Balfour yang dirilis pada 1917 oleh pejabat Inggris Arthur Balfour hingga kini masih jadi salah satu dasar argumen dalam klaim hak pendirian negara Israel di tanah Palestina.

Akan tetapi, hubungan dua negara itu belakangan merenggang, terutama sejak Israel melancarkan operasi genosida di Jalur Gaza pada 2023. Ketegangan ini kemudian meningkat saat Partai Buruh berkuasa di Inggris pada 2024.

Mantan PM Inggris dari Partai Buruh Keir Starmer saat itu menghentikan pembicaraan perdagangan bebas dengan Israel. Pemerintahannya juga menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata negara Zionis itu ke Inggris.

Sejak itu, Inggris juga bergabung dengan negara lain macam Prancis yang menjatuhkan sanksi kepada pejabat kabinet sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Tahun 2025, Inggris menyatakan pengakuannya atas negara Palestina.

PM Inggris yang kini berkuasa, Andy Burnham, baru-baru ini juga meminta maaf atas tanggapan awal Partai Buruh terhadap genosida di Gaza. Burnham menyebut partainya telah terlalu lambat dalam menyerukan gencatan senjata.

“Itulah mengapa kita perlu berbuat lebih banyak, termasuk mempertimbangkan sanksi lebih lanjut terhadap mereka yang terlibat dalam kekerasan di Gaza, tetapi juga mempertimbangkan langkah-langkah untuk melarang perdagangan barang dengan permukiman ilegal,” kata Burnham.

“Kita harus berbuat lebih banyak untuk menekan pemerintah Israel,” tambahnya.