Netanyahu Perintahkan Tentara Israel Rebut 70 Persen Jalur Gaza

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah memerintahkan tentara Zionis untuk menguasai 70 persen wilayah Jalur Gaza, Palestina. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas kegagalan gencatan senjata yang rapuh dan menciptakan krisis kemanusiaan mengerikan.

Menukil The Guardian, Netanyahu mengutarakan keinginan merebut 70 persen Jalur Gaza itu pada Kamis (28/5/2026). Dalam sebuah konferensi di Tepi Barat yang dijajah, ia menjelaskan sejauh mana Israel akan mencaplok wilayah Gaza.

“Saat ini kami sedang menekan Hamas. Kamis sekarang mengendalikan 60 persen Jalur Gaza. Anda tahu, kami berada di 50 persen, kami naik menjadi 60 persen. Arahan saya adalah untuk naik menjadi 70 persen,” kata Netanyahu.

Pernyataan itu keluar sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyebut bahwa pemerintahan Zionis itu kini memiliki tujuan utama untuk membuat sejumlah besar rakyat Palestina meninggalkan Gaza.

Dalam keterangannya pada Rabu (27/5), Katz menyebut hal itu akan dilakukan lewat “migrasi sukarela”. Namun, aktivis hak asasi manusia menggambarkannya sebagai upaya pembersihan etnis jangka panjang dengan membuat kondisi kehidupan di dalam Gaza tidak dapat ditoleransi lewat blokade ekonomi, politik, maupun militer.

Namun, pernyataan Netanyahu tentang perluasan kendali militer ke 70 persen wilayah Gaza akan menjadi pelanggaran langsung terhadap gencatan senjata yang diteken Israel sendiri pada Oktober 2025 lalu. Dalam kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat (AS) itu, Gaza akan dibagi menjadi dua dengan “garis kuning” selagi dilakukan negosiasi perdamaian lanjutan.

Semula, “garis kuning” ini memberikan Israel kendali langsung atas 53 persen wilayah pendudukan. Namun, sejak itu, pasukan Israel terus merangsek masuk ke wilayah Palestina di Gaza hingga menekan wilayah ini menyusut ke arah barat.

Israel kemudian mengeklaim wilayah yang makin meluas sebagai tanah tak bertuan. Pasukan mereka lalu memutuskan siapa yang bisa melintas dan menembak siapa pun yang dianggap sebagai ancaman.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menjelaskan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas “tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza”. Kesepakatan perdamaian yang dicanangkannya juga disebut akan “mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza lebih baik”.

Akan tetapi, Israel telah memaksa penduduk Palestina di Gaza yang diduduki untuk mengosongkan rumah mereka. Selama delapan bulan sejak kesepakatan gencatan senjata, pasukan Zionis juga terus melakukan serangan udara ke Gaza yang makin menjorok ke arah barat.

Serangan udara Israel di Gaza selama 8 bulan terakhir itu telah membunuh sedikitnya 900 warga Palestina di Gaza.

Tak hanya nyawa manusia, bangunan sebagai tanda peradaban manusia juga telah menjadi target pasukan Israel. Sekitar 60 persen wilayah Gaza kini hancur lebur, tinggal puing, dan terlalu ekstrem untuk ditinggali.

Warga Palestina di Gaza Terhimpit

Sementara itu, visi ekspansionis Netanyahu berpotensi menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih parah di Gaza. Dengan 70 persen wilayah Gaza yang dikuasai pasukan Israel, penduduk Palestina di Gaza hanya punya sepertiga wilayah tersisa yang harus ditinggali 2,2 juta warga yang selamat dari genosida.

Muhammad Shehada, peneliti tamu di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, menyebut bahwa kondisi tersebut akan membuat warga Palestina makin terhimpit. Kepadatan wilayah juga berpotensi menciptakan tempat tinggal yang tak layak huni.

“Kondisi di sana sudah mengerikan. Itu adalah tempat paling padat penduduk di muka bumi,” kata Shehada. “Setiap meter persegi terdapat keluarga pengungsi, tenda darurat, atau semacam tempat berlindung improvisasi. Jadi itu akan menjadi hukuman mati bagi banyak orang yang secara fisik tidak punya tempat tinggal.”