Masuk tirto.id
tirto.id - Ambisi Indonesia untuk menjadi penentu harga (price maker) sejumlah komoditas strategis kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 di parlemen, Jumat (15/8/2026), Prabowo menekankan target tersebut akan direalisasikan melalui pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jika tak ada aral melintang, platform perdagangan tersebut akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam rantai pasok komoditas global.
“Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas, ini masa mereka menentukan harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal,” ucap Prabowo dalam pidatonya.
Upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar komoditas strategis bukan kali ini saja dilakukan. Dalam pidatonya pada Hari Kebangkitan Nasional, Mei lalu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan lembaga ekspor komoditas. Lembaga tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberantas praktik under-invoicing hingga misinvoicing yang dinilai masih marak terjadi.
Tiga komoditas strategis, yakni feronikel, batu bara, dan kelapa sawit, menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Namun, belakangan Danantara Sumber Daya Investasi (DSI), yang semula digadang-gadang menjadi BUMN Ekspor untuk menjalankan mandat tersebut, justru menggeser haluan. DSI kini difokuskan sebagai badan monitoring ekspor, bukan eksportir tunggal komoditas strategis.
Seiring perubahan tersebut, pemerintah kini berupaya mewujudkan lembaga baru yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas ekspor unggulan nasional. Tak tanggung-tanggung, ekosistem perdagangan yang selama ini telah berjalan, seperti Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), akan diintegrasikan ke dalam bursa tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan, peluang untuk mengintegrasikan ICDX ke dalam bursa bernama Indonesia Comodity Exchange (Icomex) tersebut tengah dimatangkan secara bertahap—sembari mencermati berbagai kemungkinan dan dampak dalam pembentukannya.
Yang jelas, kata dia, pembentukan bursa mineral dan komoditas bukan dimaksudkan sekadar menambah lembaga atau bursa baru, melainkan justru memperkuat kedaulatan Indonesia terhadap komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Berbeda dengan pembentukan DSI, yang sasaran komoditasnya telah ditentukan sejak awal, pemerintah masih mengkaji hasil sumber daya alam apa saja yang nantinya diperdagangkan melalui Icomex. "Yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara," ujarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia M Ishak Razak menilai peluang Indonesia menjadi price maker terbuka untuk sejumlah komoditas, terutama nikel. Peluang serupa juga ada pada komoditas crude palm oil (CPO), meski diperlukan koordinasi erat dengan Malaysia yang juga merupakan salah satu produsen utama sawit dunia.
"Rencana pemerintah menjadikan Indonesia price maker lewat bursa Icomex paling realistis untuk nikel karena Indonesia menguasai lebih dari separuh produksi bijih nikel dunia, juga untuk CPO bila berkoordinasi dengan Malaysia. Tapi sulit untuk batu bara karena produsennya cukup banyak dan Indonesia tidak dominan, sementara harga emas ditentukan pasar keuangan global," ujar Ishak melalui pesan singkat, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, kemampuan menjadi price maker tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi komoditas. Indonesia disebut juga perlu memiliki kemampuan mengendalikan ketersediaan komoditas melalui pengelolaan stok, sehingga dapat memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan.
Karena itu, kredibilitas bursa menjadi faktor penting untuk menarik pelaku pasar internasional, yang terdiri dari kepastian kualitas komoditas, pengiriman, hingga mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi.
"Secara umum syarat utamanya adalah pangsa produksi dominan yang sulit disubstitusi dan kemampuan menahan stok saat harga rendah dan melepasnya saat harga tinggi," ucapnya.
"Selain itu, kredibilitas kontrak dan settlement juga harus tinggi, [misalnya] kualitas barang, pengiriman, kliring yang bisa dipercaya trader asing," lanjut Ishak.
Ia menyatakan, dengan terpenuhinya sejumlah prasyarat tersebut, bursa komoditas Indonesia dapat membangun likuiditas secara bertahap. Likuiditas yang tinggi ini lah yang nantinya akan menjadi daya tarik bagi pembeli dan trader internasional untuk bertransaksi di dalam negeri.
Ishak turut menilai, pembentukan Icomex sendiri tidak langsung membuat Indonesia menjadi price maker. Bursa itu disebut membutuhkan waktu untuk membangun rekam jejak dan kepercayaan pelaku pasar global sebelum harga yang terbentuk di dalamnya digunakan sebagai acuan internasional.
"Pembentukan Icomex tidak otomatis membuat Indonesia price maker, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun rekam jejak agar harga acuannya benar-benar dipakai dunia," sebut Ishak.
Dalam kesempatan itu, ia m mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap pembentukan harga di bursa. Campur tangan yang terlalu besar dinilai dapat mengurangi kredibilitas harga yang terbentuk dan mendorong pelaku pasar mencari bursa lain.
"Tidak boleh ada intervensi harga yang berlebihan sebab akan menurunkan dan bahkan menghilangkan kredibilitas sehingga trader akan mencari pasar lain yang lebih kredibel dan transparan," ujarnya.
Sementara itu, Head of Strategic Communications Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Podogiri Hatmoko mengaku pihaknya mendukung rencana pemerintah membentuk BMKS.
Pembentukan bursa tersebut dinilai dapat menjadi langkah untuk mendorong kedaulatan Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Sebagai pelaku industri, ICDX disebut akan mengikuti keputusan pemerintah terkait tata kelola perdagangan komoditas melalui BMKS.
"Terkait pembentukan BMKS, kewenangan pembentukannya sepenuhnya ada pada pemerintah," ucap Podogiri dalam keterangannya. Menurut dia, ICDX mendukung pembentukan BMKS sebagai upaya Indonesia memiliki harga referensi nasional untuk komoditas strategis.
Meski demikian, Podogiri menyatakan, ICDX saat ini tetap menjalankan perannya sebagai bursa komoditas dan derivatif di bawah pengawasan otoritas terkait. "Pembentukan BMKS merupakan sebuah langkah yang mulia agar Indonesia berdaulat dan memiliki harga referensi national atas komoditas strategis nasional," ujarnya.
"Saat ini, kami tetap fokus dalam peran ICDX sebagai Bursa Komoditi dan Derivatif di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi," lanjut dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
