Sanatorium Pacet dan Wabah TBC di Hindia Belanda

tirto.id - Pada 6 September 1919, sebuah sanatorium baru dibuka di Patjet, Priangan. Prasasti di kompleks itu menyebutnya sebagai “Eerste sanatorium voor longlijders in Nederlandsch Oost-Indië”—sanatorium pertama untuk penderita penyakit paru di Hindia Belanda. Pembukaannya dilakukan oleh N. gravin van Limburg Stirum, istri dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johan Paul van Limburg Stirum.

Sanatorium ini dibangun di atas lahan yang luas. Biaya pembangunannya menghabiskan dana sekitar 45.000 gulden. Sejak awal, sanatorium ini ditujukan bagi berbagai golongan penduduk. Orang Eropa, kaum Indo, hingga penduduk pribumi disebut memiliki hak yang setara.

Namun, persoalan segera muncul. Ketika baru dibuka, sekitar 50 permohonan perawatan telah diterima. Tempat yang tersedia tidak mampu menampung seluruh penderita. Bahkan pengelola segera memikirkan penambahan bangsal bagi pasien yang tidak mampu membayar.

Ketika sebuah fasilitas kesehatan dinyatakan terbuka bagi berbagai golongan, namun ketersediaannya terbatas, siapa yang pada akhirnya mampu mengaksesnya?

TBC Menjadi Masalah di Hindia Belanda

Tuberkulosis bukan penyakit baru di Hindia Belanda. Gambaran mengenai bahayanya sudah muncul sebelum Sanatorium Pacet berdiri. Pada 1913, sebuah laporan mengenai kondisi kesehatan di Batavia yang dikutip De Hollandsche Lelie menyebut angka kematian akibat tuberkulosis paru mencapai 18 orang per 10.000 penduduk di Batavia, 20 di Semarang, dan 23 di Surabaya. Angka tersebut menunjukkan tingginya kematian akibat TBC paru di tiga kota utama Jawa.

Masalahnya, angka kematian di rumah sakit tidak pernah menggambarkan seluruh penderita. Dalam laporan Staten-Generaal 1928–1929, pemerintah kolonial menyebut tuberkulosis sebagai penyakit yang "zeer verbreid" atau sangat tersebar luas di Hindia Belanda. Pemerintah bahkan mengingatkan bahwa kondisi penduduk kota tidak dapat dijadikan gambaran keseluruhan penduduk Hindia Belanda.

"Tentu saja, hampir tidak ada informasi mengenai jumlah orang yang menderita tuberkulosis paru," tulis laporan tersebut.

Penduduk kota memang lebih mudah tercatat karena lebih sering berhubungan dengan tenaga medis. Sebaliknya, banyak penduduk di luar jangkauan pelayanan kesehatan tidak masuk dalam statistik. Dokumen tersebut juga mengaitkan penularan dengan kondisi tempat tinggal, makanan, dan pekerjaan.

Persoalan itu tidak hanya terlihat dari statistik kota. Dalam pembahasan anggaran kesehatan di Majelis Rendah (Tweede Kamer) pada Desember 1927, pemerintah juga menghadapi perkiraan jumlah penderita yang jauh lebih besar di daerah lain. Di Minahasa, misalnya, jumlah penderita TBC diperkirakan mencapai sekitar 40.000 orang. Angka tersebut kemudian dipersoalkan dalam perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah telah melakukan pemberantasan penyakit itu.

Seorang anggota parlemen mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar menganggap kasus TBC di Minahasa bukan ancaman besar bagi lingkungan mereka. Ia menuntut tiga hal yang sangat konkret: perawatan langsung bagi penderita, perumahan yang lebih baik, dan makanan yang cukup. Pertanyaan itu memperlihatkan bahwa persoalan TBC sudah dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan akan tempat perawatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi hidup penderita.

Mengutip dokumen tersebut, pemerintah menyatakan bahwa, "di sini pun banyak yang dapat diharapkan dari propaganda." Maksudnya adalah upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai TBC, termasuk bahaya penularan dan cara mencegahnya. Namun, Dr. Otten, pejabat sementara kepala Dienst der Volksgezondheid, justru menilai propaganda dan penyuluhan semacam itu tidak banyak membawa hasil.

Keterbatasan itu membuat pemberantasan TBC menjadi persoalan yang jauh lebih besar daripada menyediakan tempat tidur bagi pasien. Pada 1928, pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa "eene systematische bestrijding der tuberculose als volksziekte"—pemberantasan TBC sebagai penyakit rakyat secara sistematis—belum dapat dilakukan.

Beberapa sanatorium memang telah beroperasi dengan dukungan pemerintah, tetapi jumlahnya masih terlalu kecil dalam upaya pemberantasan TBC secara menyeluruh.

Pacet dan Pengobatan TBC di Udara Terbuka

Sanatorium Pacet merupakan hasil kerja Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch-Indië, organisasi yang menghimpun dukungan masyarakat untuk menghadapi TBC. Pembangunannya berlangsung sekitar tiga tahun, melewati masa Perang Dunia I dan wabah influenza 1918–1919.

Arsip Staatscommissie inzake de bestrijding der tuberculose menunjukkan bahwa pada dekade 1910-an pemerintah dan organisasi kesehatan telah mendiskusikan pembangunan jaringan pemberantasan TBC, mulai dari penyuluhan hingga fasilitas perawatan.

Dukungan lalu datang dari berbagai kalangan. C.M.R. van Limburg Stirum-van Sminia, istri Gubernur Jenderal, menjadi pelindung perhimpunan dan aktif menggalang donasi. Bantuan dari Pemerintah Belanda disebut tidak dapat diberikan karena keadaan setelah perang, tetapi Ratu Emma memberikan sumbangan pribadi yang disebut sebagai kontribusi pertama bagi dana pembangunan.

Keterlibatan tokoh elite tidak berhenti pada lingkungan istana. Para pengusaha dan perusahaan di Hindia Belanda turut menyumbang. Sejak berdiri, pembangunan Patjet melibatkan filantropi, organisasi masyarakat, dan dukungan pemerintah.

Pendekatan tersebut membuat lokasi sanatorium menjadi penting. Pasien tidak hanya ditempatkan di sebuah bangunan untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi di lingkungan yang dianggap mendukung pemulihan melalui istirahat, makanan, aktivitas, dan udara terbuka.

Gambaran tersebut terlihat jelas dalam fasilitas Patjet. Sebuah bangsal terbuka untuk pasien (lighal) yang luas ditempatkan di bagian belakang kompleks, pada lokasi yang lebih tinggi. Koran Bataviaasch Nieuwsblad pada 8 September 1919 menyebut tempat itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Pada saat pembukaan, dinding-dindingnya masih terbuka; kelak seluruh sisinya akan diberi kaca. Ruang tersebut dirancang agar pasien dapat berada di udara terbuka sambil tetap terlindung dari cuaca.

Bangunan utama juga terhubung dengan lighal melalui koridor beratap. Dengan rancangan seperti itu, pasien tidak harus terus berada di dalam kamar. Udara luar, cahaya, dan waktu beristirahat di ruang terbuka menjadi bagian dari keseharian mereka.

Patjet dibangun mengikuti pendekatan sanatorium yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari terapi. Ruang terbuka dan posisi bangunan dibuat untuk mendukung pola perawatan tersebut. Namun fasilitasnya masih kecil. Saat dibuka, sanatorium hanya memiliki 10 tempat tidur, sementara jumlah permohonan perawatan telah mencapai sekitar 50 orang.

Pembukaannya menandai bertambahnya satu fasilitas khusus dalam upaya menghadapi TBC.

Terbuka untuk Semua, Tetapi Siapa yang Bisa Dirawat?

Sanatorium Pacet diperkenalkan sebagai fasilitas yang terbuka bagi semua golongan. Namun keterbukaan itu segera berhadapan dengan persoalan yang lebih sederhana sekaligus lebih sulit: tempat tidur dan biaya.

Dalam perdebatan di Tweede Kamer pada 1917, anggota parlemen Belanda telah menyoroti mahalnya perawatan di sanatorium. Pemerintah didesak memberikan subsidi yang lebih besar agar biaya yang harus ditanggung penderita tidak semakin berat. Salah satu argumen yang muncul adalah bahwa kenaikan biaya operasional sanatorium jangan sampai dibebankan kepada pasien melalui kenaikan biaya perawatan.

Karena itu, akses tidak hanya ditentukan oleh siapa yang boleh masuk. Perawatan TBC membutuhkan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Bagi pasien miskin, persoalannya bukan hanya biaya masuk. Perawatan dalam waktu lama berarti harus meninggalkan pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal, sementara kebutuhan makan, tempat tinggal, dan tenaga perawat tetap harus dipenuhi. Karena itu, fasilitas yang secara resmi terbuka bagi berbagai golongan belum tentu mudah dijangkau oleh semua orang.

Pacet sendiri dibangun melalui inisiatif organisasi masyarakat, tetapi Pemerintah Hindia Belanda ikut menopang kegiatan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda memberikan dukungan kepada Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose, termasuk subsidi untuk sanatorium yang dibangun organisasi tersebut. Menurut Sjoerd Zondervan (2016), subsidi pemerintah dapat mencakup 75 persen biaya investasi dan defisit operasional.

Pacet memang bukan rumah sakit pemerintah, tetapi negara ikut menopang keberlangsungannya. Pada saat yang sama, kapasitasnya tetap terlalu kecil dibandingkan kebutuhan. Pada 1930 bahkan baru terdapat beberapa sanatorium TBC yang dikelola organisasi tersebut di Jawa dan Sumatra.

Sumber yang ada belum menunjukkan bahwa bumiputra dilarang mendapatkan perawatan di Pacet. Persoalan akses yang lebih jelas terlihat adalah kapasitas dan biaya.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa upaya yang ada belum cukup untuk disebut sebagai pemberantasan TBC sebagai penyakit rakyat. Pacet menyediakan tempat untuk merawat sebagian penderita. Penyakit yang telah tersebar luas membutuhkan lebih dari sekadar tempat tidur di pergunungan.