tirto.id - "Ada member kami yang dari hasil uang pensiun kerja ingin terjun ke dunia acting suara (dubber) ini. Tidak sebagai talent, tapi justru dia terjun ke industrinya sebagai pemilik studio," kata Presiden Komunitas Voice Over, Dubber, dan Announcer Indonesia (KVDAI), Arif Budiman, kepada Tirto, Jumat (14/8/2026).
Kondisi industri dubbing atau sulih suara di Indonesia saat ini memang sedang bergairah sebagaimana tercermin dari pernyataan Arif tersebut.
Banyak studio-studio baru bermunculan karena pesatnya permintaan dubbing untuk drama Cina (dracin) saat ini. Industri sulih suara Indonesia pun menjadi berkembang pesat karena tingginya minat kepada dracin di indonesia.
Di musim yang tengah bergeliat ini, langkah salah satu member KVDAI membuka bisnis studio dubbing tergolong realistis. Arif mengungkapkan studio rekaman itu saat ini cukup aktif untuk memproduksi dubbing dracin.
Tak hanya menjadi peluang bagi pengusaha studio, popularitas dracin juga membuka jalan rezeki bagi banyak agensi, production house (PH), dan talenta remotedubbing. Hal ini semata-mata karena meningkatnya permintaan pasar.
Studio-studio itu pun menawarkan ragam fasilitas, mulai dari keperluan sulih suara, voice directing, editing, mixing, quality control, bahkan juga penerjemahan dan naskah untuk subtittle. Dengan begitu, proses produksi dracin ini melibatkan banyak pihak dan lebih menghidupkan industri kreatif di Indonesia.
Kemunculan dracin yang disambut baik masyarakat Indonesia ini pun menjadi "ladang" bagi para voice actor. Sebelumnya, tawaran yang datang pada mereka umumnya hanya terkait iklan, film, maupun kartun. Namun, kini mayoritas permintaan dari agensi kepada studio adalah terkait dracin.
"Kalau dulu tuh, dubber-dubber gitu biasanya enggak akan jauh circle-nya dari orang-orang yang memang bermain teater, sandiwara radio, atau penyiar radio. Tapi sekarang, siapa pun bisa menjadi dubber dan punya kesempatan yang sama bekerja sama dengan studio atau bahkan bekerja secara mandiri lewat proses rekaman remote," ucap Arif.

Hal itu pun diamini oleh produser RHS Studio, Qolbi Rachman. Studio yang didirkannya bersama rekan sesama voice actor-nya kini semakin dibanjiri proyek. Padahal, studio itu baru berdiri pada Maret 2026—berawal saat dirinya ditawarkan sebuah agensi untuk memproduksi sendiri dubbing salah satu judul dracin.
Qolbi mengungkapkan beberapa voice actor yang memang sudah lama bergelut di dunia sulih suara sudah memiliki studio pribadi. Mereka lantas mengomersialkannya karena peluang dari maraknya dracin.
“Kami ada macam-macam nih. Ada bidang produksinya, ada yang bikin skrip, ada yang nyisir casting-an, ada yang ngebikin subtitle, nge-mixing, kemudian operatornya gitu. Kami ada banyak bidang dan alhamdulillah berkat dracin ini kami jadi bisa banyak memberikan pekerjaan bagi teman-teman yang ada di luar sana," ungkap Qolbi saat dihubungi reporter Tirto.
Qolbi menyebut durasi pengerjaan satu judul dracin sendiri tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Dari 1,5 jam durasi dracin yang akan disulih suara, normalnya diselesaikan dalam dua sampai tiga hari.
Saat RHS Studio mendapat banyak proyek sulih suara, kata Qolbi, pengerjaan dracin pun hanya bisa dilakukan untuk tiga judul. Masing-masing judul maksimal berkisar antara 200-250 menit.
Terkait dengan anggaran, Qolbi mengatakan setiap judul berbeda-beda berdasarkan durasi dan permintaan pengerjaannya. Sebab, tak semua proyek dikerjakan dengan hasil siap tayang. Ada pula proyek yang hanya berupa dubbing dan mixing.
“Ada yang nilainya let's say Rp10 juta, ada yang Rp12 juta, ada yang Rp15 juta. Beda-beda gitu. Nah, misalnya, dari katakanlah kita pukul pukul rata dulu ya, Rp10 juta nih, untuk durasi 1 setengah jam atau 1 jam 45 menit deh," ujar Qolbi.
Menjamin Kesejahteraan Voice Actor
Dina Amalina, salah satu voice actor, mengaku biasa mengerjakan satu judul untuk satu studio dalam sehari. Namun, dia mengakui pola kerja masing-masing studio berbeda. Ada studio yang menjadwalkan dubber untuk mengerjakan beberapa judul sekaligus dalam satu hari.
“Bahkan ada teman-teman voice actor lain yang menyanggupi lebih dari itu,” ujar Dina kepada Tirto.
Pertumbuhan produksi dracin juga menambah sumber pendapatan baru bagi Dina. Meskipun demikian, besaran honor yang diterima dubber pada dasarnya bergantung pada kebijakan studio, platform, serta jenis perannya.
Dari pengalaman Dina, honor untuk pemeran utama berada di kisaran Rp400.000 hingga Rp700.000 per judul. Sementara itu, pemeran pendukung memperoleh honor sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 per judul.
Ada pula studio yang menggunakan sistem honor berdasarkan jumlah line atau kalimat yang harus direkam voice actor.
Besaran honor tersebut pun, kata Dina, tidak bisa dipukul rata karena masing-masing studio memiliki kebijakan sendiri. Namun, bagi para voice actor, banyaknya proyek yang datang membuat dracin menjadi ceruk pekerjaan yang menarik.
“Short atau dracin adalah proses yang fun dan membuka banyak peluang baru untuk seorang voice actor,” kata Dina.
Bagi sebagian voice actor, proyek-proyek tersebut bahkan berpotensi menjadi penopang pendapatan bulanan. Sebab, tawaran untuk mengisi suara drama pendek saat ini relatif banyak dan belum terlihat kapan tren tersebut akan mereda.
Terkait dengan honor para voice actor, Arif dari KVDAI menegaskan perlunya aturan agar ada jaminan ekosistem kerja yang adil dan profesional. Sejauh ini, kata dia, masih diperlukan payung hukum mengenai kontrak kerja, ruang lingkup suara untuk peruntukannya, transparansi hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta perlindungan hasil karya.
“Yang terjadi sekarang memang ironisnya banyak talent-talent pemula yang terjebak pada proyek-proyek yang penting asal dibayar. Sehingga, perusahaan memanfaatkan celah itu untuk menggunakan suara para talent baru ini dengan tidak memperhatikan hak-hak mereka dengan benar," ucap Arif.
Oleh karenanya, perlu ada aturan perlindungan hak cipta terhadap setiap dubbing yang dilakukan. Hal ini tentunya juga sangat penting demi tidak menggerus kemampuan murni para voice actor di tengah berkembangnya akal imitasi (AI).
Peneliti Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, menilai maraknya dracin memberikan catatan tebal mengenai kualitas pekerjaan dan beban kerja. Volume proyek yang meningkat pesat tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup para pekerjanya.
"Kalau jumlah proyek dubbing meningkat, tetapi tarif benar-benar ditekan karena persaingan yang sangat tinggi, maka indikasinya adalah volume pekerjaan naik, tetapi kesejahteraan dubber belum tentu naik—atau bahkan menurun karena burnout," tutur Putu.
Menurut Putu, isu mendasar industri ini bukan lagi memperdebatkan asal-usul kontennya, melainkan bagaimana posisi tawar pekerjanya. Kesejahteraan seorang penyulih suara ditentukan oleh beberapa kombinasi aspek, mulai dari tarif, kontinuitas proyek, jam kerja, hingga perlindungan dalam kontrak.
Putu mengemukakan jika platform digital mengeruk keuntungan besar, sementara para dubber hanya diberi porsi nilai tambah yang minim, ketimpangan distribusi ekonomi nyata terjadi. Sebaliknya, posisi tawar penyulih suara baru bisa terangkat jika tingginya permintaan menciptakan persaingan sehat antarrumah produksi untuk merekrut talenta berkualitas.

Nilai Ekonomi vs Penetrasi Budaya
Pengamat ekonomi kreatif, Harry Waluyo, menerangkan tak bisa dipungkiri bahwa maraknya produk tayangan hiburan dari luar negeri yang masuk melaui platform OTT memberikan suntikan dana dan lapangan kerja segar bagi para pelaku dubbing. Namun, Harry mengingatkan ekonomi kreatif membawa dua pijakan utama yang tak boleh berpisah, yakni nilai ekonomi dan nilai budaya.
"Kalau bicara ekonomi sih pasti banyak pemasukan. Tapi, ini efesien jangka panjang terhadap perubahan perilaku, khususnya anak-anak yang belum bisa memilah dan memilih bahwa apa yang mereka lihat itu sebetulnya bukan budaya mereka," ungkap Harry saat dihubungi Tirto.
Harry kemudian menekankan pentingnya menjaga jati diri bangsa di tengah gempuran persaingan global. Menurut dia, media seperti film dan drama adalah sarana paling halus, namun juga paling ampuh untuk mentransfer nilai budaya.
"Kalau memberi pengaruh pada satu market, yang paling mudah masuk itu melalui budaya. Karena, kalau melalui budaya, kita enggak merasa dipengaruhi atau dipaksa. Kita merasa 'kok ini dekat banget sama kita ya,' padahal itu hanya dikemas," ujar Harry.
Dia kemudian menyoroti penggunaan bahasa gaul atau serapan sehari-hari dalam naskah sulih suara dracin yang sangat mudah diresapi oleh kawula muda. Jika tidak ada mekanisme filter atau pendampingan yang memadai, Harry menilai, keterpaparan secara terus-menerus ini lambat laun dapat mengikis nilai lokal.
Harry pun mendorong perlunya perhatian regulasi terhadap tayangan OTT dan konten impor. Setidaknya, kata dia, yang mengatur mengenai bahasa dalam subtittle sebuah dracin.
"Perlu ada satu kebijakan, minimal jangan dubber deh, subtitle saja minimal. Subtitle ini agak sedikit terfilter karena selain melihat gambar, kita juga membaca. Minimal kita bisa menerimanya dalam pemahaman sebagai orang Indonesia," tutur Harry.
Efek Domino dan Tantangan Industri Lokal
Maraknya dracin juga memicu diskursus soal opportunity cost (biaya peluang) bagi ekosistem konten nasional. Putu Rusta Adijaya memaparkan dampak dracin memiliki dua sisi mata uang.
Di satu sisi, multiplier effect positif terjadi karena sektor pendukung seperti content creator, sosial media marketer, hingga teknisi suara ikut kecipratan rezeki. Namun di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar.
"Waktu dan modal yang digunakan untuk mengerjakan konten impor seperti dracin tidak dapat digunakan pada saat yang sama untuk memproduksi konten Indonesia. Jadi, yang perlu kita tanyakan bukan 'apakah dracin boleh masuk?', melainkan apakah ekosistem industri kreatif Indonesia sudah cukup kompetitif dan siap sehingga pelaku lokal juga mampu mendapatkan investasi, talenta, dan penonton?" kata Putu.
Di sisi lain, dia tetap mengimbau agar pemerintah tidak mengambil langkah regresif dengan membatasi atau memblokir konten asing atas nama proteksionisme semata. Dalam kebebasan ekonomi, konsumen berhak memilih hiburan, dan pelaku usaha berhak berbisnis.
Intervensi negara, menurut Putu, hanya sah dilakukan jika terjadi market failure (kegagalan pasar), seperti eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak cipta, atau persaingan tidak sehat.
"Pemerintah lebih baik menciptakan level playing field, seperti penegakan hak cipta, transparansi kontrak dan pembayaran pekerja, persaingan usaha yang sehat, serta peningkatan kemampuan industri kreatif lokal," ujar Putu.
Harry Waluyo pun senada dengan apa yang dikatan Putu. Meskipun, harus diakui bahwa saat ini posisi Indonesia masih dominan sebagai penerima (importir), bukan pengekspor karya.
"Ini kan bentuk persaingan global yang kita belum jadi pemain unggul di situ. Sehingga, kita banyak menerima pengaruh dari luar. Sebetulnya kita harusnya juga membuat hal seperti itu di negara lain, supaya budaya kita juga dikenal luas," tutur Harry.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































