Menerka Arah Diplomasi Indonesia di Bawah Menlu Arrmanatha Nasir

tirto.id - Arrmanatha Christiawan Nasir bukan nama baru di panggung diplomasi Indonesia. Sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto menakhodai Kementerian Luar Negeri, diplomat yang akrab disapa Tata itu telah kenyang pengalaman di berbagai pos penting, di antaranya negosiator di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Juru Bicara Kemlu, Duta Besar RI untuk Prancis, hingga Wakil Tetap RI untuk PBB di New York.

Setelah hampir dua tahun mendampingi Sugiono sebagai Wakil Menlu, Tata kini menempati posisi nomor satu di Kemlu. Istana tak mengungkapkan alasan khusus di balik pergantian ini. Namun, secara normatif, pergantian personel kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Pergantian Menlu dari Sugiono pada Tata dipastikan tidak serta-merta mengubah arah diplomasi Indonesia. Diplomat karier itu memastikan tugasnya sebagai Menlu adalah melanjutkan sejumlah kebijakan yang telah dijalankan Sugiono.

Pada masa Sugiono, penguatan multilateralisme menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global.

Indonesia mengambil langkah penting dengan bergabung menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan ini diposisikan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang dan mendorong tatanan global yang lebih inklusif.

BRICS kini mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar 27 persen PDB global sehingga keanggotaan Indonesia menjadi salah satu kanal diplomasi yang harus dilanjutkan Tata.

Dukungan terhadap Palestina juga menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Sugiono menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan pandangan bahwa perdamaian di kawasan Timur Tengah tidak dapat tercapai tanpa penyelesaian persoalan Palestina.

Namun, Tata juga mewarisi dilema di tengah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Indonesia melihat forum tersebut sebagai salah satu wadah untuk mendorong penyelesaian konflik dan mendukung rekonstruksi Gaza. Namun, keanggotaannya juga memunculkan pertanyaan soal prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama karena Palestina tidak terwakili langsung dalam dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Agenda lain yang diwariskan Sugiono kepada Tata adalah pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030. Agenda tersebut sudah memasuki tahap kampanye ketika Sugiono masih menjabat Menlu sehingga Tata kini bertugas melanjutkan penggalangan dukungan hingga proses pemilihan.

Tata mengatakan dirinya siap untuk menghadapi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030..

"Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan BBB periode 2029-2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme," tutur Tata.

Diplomat Karier di Kursi Menlu

Mantan Wamenlu RI, Dino Patti Djalal, menilai pergantian ini sebagai keputusan bijak dan tepat. Sugiono dinilainya sulit membagi waktu dan atensi antara urusan luar negeri dan tanggung jawabnya sebagai petinggi Partai Gerindra.

Dino mengapresiasi sikap Sugiono yang tetap membuka ruang komunikasi, meski kerap menerima kritik, termasuk darinya. Sugiono disebut Dino tidak merespons kritik dengan kemarahan atau menutup diri, melainkan tetap menjaga dialog dan terbuka melakukan penyesuaian jika kritik tersebut dinilai memiliki dasar.

“Dan inilah esensi dari diplomasi, yaitu walaupun berbeda pandangan, namun terus menjaga hubungan dan bahkan menyesuaikan diri dengan kritik jikalau ada benarnya. Dan sikap profesional ini juga perlu ditiru oleh pejabat lainnya,” ujar Dino dikutip melalui akun media sosialnya @dinopattidjalal, Jumat, (2/10/2026).

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai pergantian ini bisa saja berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dalam mengamankan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Untuk menyukseskan target itu, Indonesia memerlukan kapabilitas seorang diplomat yang memahami PBB luar dalam.

Penunjukan Tata yang seorang diplomat karier, menurut Wasisto, dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan pertimbangan meritokrasi dalam mengisi posisi Menteri Luar Negeri.

“Saya pikir tantangan global makin kompleks dan ternyata ini perlu seorang kapasitas diplomat untuk bisa tahu dinamika global,” ucap Wasisto.

Meskipun begitu, pakar hubungan internasional Radityo Dharmaputra menilai Tata mungkin juga tak bisa banyak memengaruhi keputusan politik luar negeri. Pasalnya, arah politik luar negeri saat ini lebih banyak ditentukan oleh Presiden Prabowo. Pergantian Menlu tidak akan otomatis mengubah kebijakan jika pola tersebut tetap berlangsung.

Radityo menyebut aktivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat arah diplomasi Indonesia, termasuk keseimbangan hubungannya dengan negara lain.

“Indikator paling mudah lihat saja apakah Pak Prabowo akan tetap terus berkunjung ke Rusia atau UK atau Prancis, tapi jarang berkunjung ke Cina, ke negara-negara ASEAN, EU, dan Aussie (Australia),” tutur Radityo dihubungi Tirto, Jumat.

Menerka Arah Kebijakan Menlu Tata

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Mohamad Rezky Utama, menilai pengangkatan Tata sebagai Menlu tidak akan mengubah banyak kebijakan utama politik luar negeri Indonesia. Namun, pengalamannya sebagai diplomat karier, baik dalam hubungan bilateral maupun forum multilateral, dapat memperkuat praktik diplomasi Indonesia dan posisi Indonesia dalam percaturan global.

Rezky melihat sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah selama ini masih menimbulkan pertanyaan publik, mulai dari kerja sama keamanan dengan Korea Utara dan Korea Selatan hingga respons Indonesia terhadap isu Palestina.

Karena itu, penempatan diplomat karier di kursi Menlu diharapkan membuat pelaksanaan politik luar negeri lebih terencana dan diplomatis, tanpa mengubah prinsip maupun haluan politik luar negeri Indonesia.

“Menurut saya, kita hanya akan mengeksekusi politik luar negeri secara lebih terencana dan diplomatis,” ujar Rezky kepada Tirto, Jumat.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Sya'roni Rofii, menilai dua tahun awal pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan Indonesia untuk lebih aktif dalam percaturan internasional dengan membangun hubungan dengan berbagai kekuatan global.

Pertemuan Prabowo dengan Presiden Cina, Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin disebutnya mencerminkan upaya Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai pemain kunci demi mendukung agenda nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, dan pertahanan.

“Saya kira ke depan trennya akan sama sebab Pak Tata sebagai Menlu memiliki tugas untuk menafsirkan pikiran-pikiran presiden untuk urusan luar negeri. Presiden memikirkan aspek strategis, menteri menindaklanjuti level teknis dan taktis,” kata Rofii kepada Tirto.

Sementara itu, Radityo memberi sorotan pada sejauh mana Tata dapat memberikan masukan kepada Presiden Prabowo mengingat pada masa Sugiono pun sejumlah rekomendasi dari diplomat Kemlu tidak selalu sampai kepada Presiden.

“Jangan dibaca sebagai upaya perubahan arah kebijakan ataupun penguatan pelaksanaan diplomasi. Siapa pun Menlunya, teman-teman diplomat tetap bekerja keras, cuma kan masalahnya arah kebijakan hanya diambil oleh Presiden,” tuturnya.

Di sisi lain, Radityo menilai Tata memang lebih berpengalaman di bidang diplomasi sehingga dapat berperan dalam menangani persoalan ketika kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan menghadapi masalah di lapangan.

Kenapa Sugiono Isi Posisi di Menko PMK?

Posisi Sugiono sebagai orang dekat Prabowo juga perlu dibaca dalam konteks politik internal kabinet. Wasisto menilai penunjukan Sugiono sebagai Menko PMK dapat dibaca sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan politik di posisi strategis pemerintahan. Sebab, posisi menteri koordinator selama ini banyak diisi oleh ketua umum partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

“Penempatan Sugiono menurut saya lebih pada menyeimbangkan kekuataan politik di posisi kementerian strategis,” katanya.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, juga menilai sama. Jabatan baru tersebut memungkinkan Sugiono lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Sekjen Partai Gerindra, terutama menjelang Pemilu 2029. Agung menilai posisi tersebut juga dapat menjadi ruang bagi Sugiono untuk memperkuat rekam jejak politiknya setelah selama menjabat Menlu menghadapi berbagai kritik dan masukan.

Agung juga menyoroti konfigurasi jabatan Menko sebagai bagian dari relasi politik antara Gerindra dan partai-partai koalisi. Dia melihat Golkar dan PAN memiliki posisi penting dalam pemerintahan saat ini, meski menurutnya tingkat kedekatan masing-masing partai dengan Gerindra masih dapat berkembang menjelang 2029.

“Kita tahu memang ini diafirmasi ketika kemarin saat hari ulang tahun PAN yang ke-28, Pak Zulhas menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa dia saat Pilpres 2029 akan mendukung kembali Pak Prabowo bersama Pak Bahlil. Tapi, kalau untuk Cak Imin, kita belum tahu arahnya seperti apa,” kata Agung kepada Tirto.