Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia menghadapi dilema seiring meningkatnya tekanan di dalam negeri untuk menarik diri dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, di tengah eskalasi konflik AS-Israel versus Iran.
Mantan Menko Polhukam sekaligus calon Wakil Presiden pada Pemilu 202 lalu, Mahfud MD, baru-baru ini mencatat bahwa keluar dari BoP kemungkinan besar tidak akan menyebabkan kerugian signifikan dan dapat dilakukan dengan mudah jika pemerintah "tidak sedang disandera".
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto mungkin perlu mengevaluasi kembali keputusan-keputusan Indonesia, terutama karena negara ini cenderung dipandang mengikuti kepentingan AS–mulai dari bergabung dengan BoP hingga menandatangani perjanjian perdagangan dengan Washington (Agreement on Reciprocal Trade).
Persepsi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia kehilangan independensinya dalam urusan global dan menjauh dari kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah lama dianut.
Di saat yang sama, Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk "mengevaluasi" peran Indonesia di BoP. Selain itu, Indonesia sempat menawarkan diri untuk menjadi mediator antara AS dan Iran, namun peluang keberhasilannya tetap rendah.
Sebaliknya, situasi saat ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali apakah kerangka kerja BoP masih relevan dan efektif bagi tujuan kebijakan luar negeri Indonesia.
Opsi Indonesia di Dalam Board of Peace
Peran Indonesia dalam BoP selama konflik yang berlangsung di Asia Barat kemungkinan akan mengikuti beberapa arah.
Pertama, Indonesia mencoba mempertahankan netralitas dengan menawarkan diri untuk memfasilitasi dialog dan mendesak semua pihak guna memprioritaskan diplomasi. Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyambut baik tawaran ini, meskipun belum ada langkah konkret yang menyusul.
Duta Besar Iran menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Iran adalah kekuatan menengah (middle powers) yang berpotensi dapa memengaruhi dan mempromosikan perdamaian, serta kerja sama yang lebih erat untuk memperkuat stabilitas regional.
Indonesia juga telah meningkatkan komunikasi dengan negara-negara Timur Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan intensitas keterlibatan diplomatik Indonesia dengan Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Kedua, Indonesia diperkirakan akan tetap berada di BoP meskipun ada kritik dan desakan untuk mundur. Presiden Prabowo telah meyakinkan para ulama bahwa jika ia melihat tidak ada manfaat bagi Palestina dan menemukan bahwa hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, ia akan menarik diri.
Pemerintah memandang BoP sebagai platform penting untuk menangani masalah Israel-Palestina. Kondisi ini memang memungkinkan Indonesia membela kepentingan Palestina. Namun catatan besarnya, Palestina sama sekali tidak terwakili secara langsung dalam dewan tersebut.
Ketiga, konflik ini menyajikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat citranya sebagai negara yang berorientasi pada perdamaian. Jika Indonesia berhasil memfasilitasi dialog, hal itu dapat memosisikan Indonesia sebagai aktor penyeimbang yang berkontribusi pada stabilitas global.
Upaya mediasi juga dapat membantu meredakan tekanan ekonomi, terutama terkait lonjakan harga minyak.
Keanggotaan BoP Sebagai Alat Strategis?
Meskipun menarik diri dari BoP tampak seperti sebuah opsi, Indonesia kemungkinan akan kehilangan daya tawar dengan Amerika Serikat jika hengkang. Strategi jangka panjang Indonesia adalah menghindari konflik dengan kekuatan besar seperti China dan AS sambil memperoleh keuntungan selektif, terutama dalam negosiasi perdagangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan kunci: apakah posisi geopolitik Indonesia akan menjadi terlalu terikat dengan AS? Jawabannya kompleks. Ikatan perdagangan, investasi, dan impor Indonesia dengan AS telah membatasi kebebasan negara ini sampai batas tertentu.
Keanggotaan BoP dan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan Washington mencerminkan pendekatan hati-hati yang bertujuan menghindari benturan dengan kekuatan besar.
Mengkritik tindakan AS di Iran secara terbuka juga dapat mengganggu agenda diplomatik Indonesia, khususnya di dalam BoP. Menawarkan mediasi memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan mendorong de-eskalasi tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Washington.
Indonesia saat ini tengah menavigasi situasi sulit terlebih di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran: mencoba menegaskan dirinya sebagai kekuatan menengah yang berkomitmen pada perdamaian namun menghadapi kritik di dalam negeri dan tekanan ekonomi.
Isu ini penting karena Indonesia—yang sejak lama menjadi pendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel—kini menjadi bagian dari platform di mana para aktor seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru muncul bersama dengan Presiden Republik Indonesia.
Saat Indonesia mempertimbangkan untuk meninjau kembali keanggotaannya di BoP, keputusan tersebut akan membentuk posisi masa depannya di dewan tersebut serta upayanya dalam mendukung penentuan nasib bagi rakyat Palestina.
*Artikel ini pertama kali dipublikasikan tanggal 18 Maret 2026 di bawah lisensi Creative Commons oleh 360info™
**Artikel ini ditulis oleh Teuku Rezasyah, Dosen Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Editor: Rina Nurjanah
