Masuk tirto.id
tirto.id - Polri menegaskan hasil pemeriksaan laboratorium forensik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dilakukan secara prosedural dan sah secara hukum untuk menolak permintaan pengujian ulang dari kubu Roy Suryo. Keputusan tersebut dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan forensik tambahan di persidangan.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Trunoyudo bilang, hasil uji forensik yang merupakan kelengkapan berkas perkara penyidikan juga telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). Hasil pengujian forensik terhadap ijazah Jokowi dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.
Dia pun menegaskan, pengujian forensik telah dilakukan oleh Puslabfor Polri, sehingga tidak diperlukan pengujian forensik baru terhadap objek ijazah.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” tutur Trunoyudo.
Polemik pengujian ijazah Jokowi di Labfor Polri menjadi hal yang diragukan oleh pihak Roy Suryo cs. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat kepada majelis hakim dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Refly mengatakan pengujian ulang tersebut akan dilakukan dengan menggunakan tiga ijazah pembanding yang telah terverifikasi dan terbit pada November 1985.
"Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata Refly dalam persidangan.
Dia sekaligus menjelaskan bahwa pihaknya turut mengirimkan tembusan kepada sejumlah lembaga dan pejabat negara. Pihak yang menerima tembusan surat tersebut di antaranya Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, dan Ketua Komisi III DPR.
“[Mengajukan surat ke] Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi,” terangnya.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
