Indeks Ijazah Jokowi

Roy Suryo menilai penerapan Pasal 32 Ayat 1 UU ITE di kasusnya tidak bisa dilakukan karena yang ditayangkan di medsos belum tentu sama dengan asli.

Hal ini, dilakukan Roy Suryo atas kekecewaannya terhadap penyataan yang disampaikan Ahmad Khozinudin dalam sebuah acara di salah satu televisi nasional.

Kejari Jaksel sebut gugatan praperadilan Roy Suryo salah alamat karena statusnya sudah terdakwa dalam kasus ijazah palsu.

Polda Metro Jaya minta hakim tolak gugatan praperadilan Roy Suryo karena sudah kantongi 3 alat bukti sah terkait kasus ijazah palsu.

Secara normatif, praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial atas upaya paksa yang dilakukan penyidik.

Meski melontarkan kritik terkait aturan hukum yang tumpang tindih, Roy tetap mengapresiasi putusan praperadilan.

Langkah hukum praperadilan kedua Roy Suryo khusus ditujukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo yang dijerat Pasal 32 UU ITE.

Tim kuasa hukum Dokter Tifa turut menyoroti kejanggalan fatal pada konstruksi dakwaan.

Dokter Tifa didakwa pasal berlapis dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Roy Suryo mendoakan agar Dokter Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan terhadapnya.

Dari tiga saksi yang dihadirkan, hanya satu saksi yang berada di lokasi saat penangkapan berlangsung.

Video tersebut diputar dalam agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan pihak Roy Suryo bernama Muhammad Khoiri.

Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah alat bukti video dan foto yang berkaitan dengan proses penangkapan.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, juga menilai penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah dan melawan hukum.

Roy Suryo naik pitam saat sidang praperadilan kasus ijazah palsu di PN Jaksel diintervensi pengacara inisial CS yang diduga barisan loyalis Jokowi.

Tersangka Roy Suryo belum ada penetapan waktu sidang pertama karena masih ada gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Tifa, pihaknya sudah kooperatif karena sudah melakukan wajib lapor sebagaimana ketentuan kepolisian.

Pengacara dr. Tifa, Aziz Yanuar, mencabut permohonan praperadilan sebagai strategi untuk menghadapi sidang perkara pokok.

Pelimpahan berkas dakwaan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114/KMA/SK.HK2.2/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026.

Gugatan diajukan mengenai sah tidaknya upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.