Ketika Elite Politik Tak Henti Berpolemik, Rakyat Dapat Apa?

tirto.id - Hari-hari belakangan ini, perhatian publik tersedot dalam beberapa polemik elite politik yang seakan tak ada habisnya. Mulai dari dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh politik, gugatan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo, hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Polemik-polemik ini terjadi berbarengan dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, tertekannya daya beli masyarakat, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan layak.

Salah seorang pekerja di perusahaan swasta Jakarta, Sultan Bayu, menyayangkan polemik politik yang hari-hari ini mencuat. Menurutnya, itu sama sekali tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Baginya, konflik para elite politik hari-hari ini sebatas pertikaian antara Geng Hambalang (Prabowo Subianto) dan Geng Solo (Joko Widodo).

"Tapi, sayangnya ini balik lagi ke isu kepentingan belaka. Ya justru ini berdasarkan kepentingan mereka sendiri," keluh Bayu kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Bayu lantas mempertanyakan mengapa pemerintah seakan tidak memperhatikan persoalan mendasar masyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan keterbatasan akses pekerjaan layak. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah lebih memperhatikan isu-isu krusial yang menyangkut kondisi riil warga Indonesia.

"Kalau saat ini, isu-isu yang paling genting mungkin ada di sisi karhutlah atau mungkin soal bahan pokok yang semakin naik, serta citra dari pejabat publik yang mungkin memang sangat kotor untuk saat ini, mungkin ya tiga hal itu dapat dibereskan secara cepatlah," sambung Bayu.

Lain Bayu, lain Cammile. Guru salah satu sekolah swasta di Jakarta ini menyoroti ketidakseriusan pemerintah menangani masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Dengan diangkatnya Gibran sampai jadi wapres, ini udah kayak KKN 2.0 gitu," ungkap Cammile saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (10/11/2026).

Cammile turut mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Selain itu, dia merasakan penyempitan ruang kebebasan berpendapat akibat merebaknya fenomena pendengung (buzzer) di media sosial. Dia merasa warga seperti dirinya terkesan dibungkam karena dihujani komentar-komentar negatif ketika mengunggah pandangannya terhadap suatu isu.

“Nge-posting isu tentang apa gitu, misal, tentang Jokowi, kok jadi ngerasa kayak makin dibungkam," kata Cammile.

Bagi Cammile, sejumlah bantuan ekonomi yang ditawarkan pemerintah juga belum mampu menjawab kesulitan warga. Dia merasa para elite politik malah fokus mengurusi kepentingannya sendiri, alih-alih berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komentar serupa itu juga meluncur dari pekerja swasta di Jakarta bernama Anggi. Dia menganggap pertikaian elite saat ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dia berujar cara elite bertikai dan bersiasat mencerminkan sejauh mana prioritas mereka dalam menangani permasalahan negara dan masyarakat.

"Satu sisi memang jadi cerminan krisis politik pemerintah pusat. Sisi lain, rasanya lebih seperti pertarungan antar elite saja. Toh kalau orang-orangnya diganti pun, sirkelnya masih sama dan sistem yang lama masih terus bercokol," ujar Anggi melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Berakar dari Konflik Kekuasaan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ruang publik hampir tak pernah sepi dari konflik antarelite politik. Tak hanya menyedot perhatian rakyat, energi para elite sendiri pun sebenarnya juga terkuras.

Padahal, masih banyak masalah yang harusnya mendapat fokus lebih dari pemerintah dan segera diselesaikan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

“Ini cukup luar biasa melelahkan banyak elite yang sebenarnya sudah merasa jenuh dengan isu-isu yang dinilai cukup berjarak dengan kebutuhan masyarakat secara umum," terang Adi melalui sambungan telepon, Selasa (10/11/2026).

Bagi Adi, konflik elite politik yang berkepanjangan tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Harusnya, para elite yang duduk di pemerintahan lebih memprioritaskan penyelesaian gejolak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau konflik sudah mereda, sudah mulai terkonsolidasi, ya mestinya problem-problem utama di bidang ekonomi bisa selesai dan bisa teratasi," kata Adi.

Lebih jauh, Peneliti Politik PARA Syndicate, Lutfia Harizuandini, memandang rentetan polemik ini sebagai bentuk pertarungan antarfaksi di internal koalisi kekuasaan, khususnya friksi antara faksi Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Fakta-fakta hukum yang diproses saat ini dinilai sarat akan kalkulasi politik.

“Fakta-fakta hukum itu bekerja layaknya Chekhov’s gun, di mana senapan yang dipajang di babak awal bakal ditembakkan di babak berikutnya. Polemik ijazah ini kan sudah bertahun-tahun tergantung, lalu baru ditembakkan sekarang,” jelas Lutfia kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Menurut Lutfia, dampak paling fatal dari konflik elite ini adalah melambatnya mesin birokrasi yang semestinya bekerja untuk kepentingan rakyat. Waktu dan konsentrasi pengambil kebijakan terbelah untuk menyusun strategi krisis dan lobi partai. Di saat yang sama, aparatur negara dan menteri menjadi saling curiga, membuat implementasi kebijakan di lapangan tersendat karena birokrasi memilih melihat dan menunggu untuk mengamankan posisi.

“Pemerintah yang sibuk curiga dengan dirinya sendiri tidak akan efektif melayani publik. Ruang publik kita tersedot memikirkan siapa penyadapnya, keabsahan ijazah, atau jadi tidaknya pemakzulan. Padahal, demonstrasi belakangan menuntut penyelesaian inflasi dan gelombang PHK,” tegas Lutfia.

Tidak Cukup Sekadar Bantuan Ekonomi

Di tengah gejolak politik saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2026 berhasil tumbuh impresif di angka 5,47 persen secara tahunan. Angka ini diklaim lebih tinggi dari rata-rata negara anggota G-20 lain.

Pemerintah juga optimistis pertumbuhan kuartal selanjutnya akan sama.

“Untuk Q4 (kuartal IV), pemerintah tetap menargetkan, secara year to date, 5,4. Jadi, targetnya kira-kira hampir sama dengan apa yang dicapai di Q3," terang Airlangga dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (5/11/2026).

Pemerintah turut memberikan sejumlah bantuan pada kuartal IV-2026. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari bantuan subsidi upah untuk 13,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, bantuan pangan dalam bentuk beras seberat 10 kilogram yang menyasar 33,24 juta keluarga, hingga diskon tiket kereta api dan kapal Pelni sebesar 30 persen, pembebasan biaya penyeberangan ASDP, hingga pembebasan PPN 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Dipo Ramli, menyatakan stimulus yang diberikan pemerintah belum mencukupi untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi seperti sekarang. Dia melihat stimulus dan subsidi dari pemerintah tidak mampu meredam kenaikan beberapa item bahan pangan seperti beras dan cabai.

Dan, semua masalah itu bahkan tak terlihat menjadi pokok soal dalam polemik atau konflik para elite politik.

"Kegaduhan politik elite ini tidak berdampak pada stabilitas ekonomi. Apa pun hasil perubahannya, pada esensinya tidak ada perubahan pada kebijakan ekonomi. Saya melihatnya tidak ada concern pada ekonomi pada situasi politik saat ini," ujar Dipo via aplikasi perpesanan kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Dipo mengungkapkan, masyarakat telah menghadapi tantangan ekonomi sejak awal tahun akibat pelemahan rupiah yang membuat harga bahan baku naik. Itu pun dibarengi tekanan harga BBM, kenaikan suku bunga, dan inflasi pangan.

Dia juga melihat kemungkinan adanya efisiensi yang akan dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena dampak subsidi energi yang membengkak.

"Menurut saya, memang harus ada kebijakan pengurangan pajak pada kelas menengah dan UMKM. Karena, kelas menengah dan UMKM memang adalah motor pertumbuhan. Kelas menengah sebenarnya tidak membutuhkan subsidi atau stimulus, tetapi harga perlu dikontrol atau dijaga," saran Dipo.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, membaca klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 belumlah mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Persoalan lainnya bagi Rizal adalah tekanan harga pangan serta terbatasnya pekerjaan berkualitas yang membebani daya beli masyarakat.

"Persoalan utamanya bukan sekadar ekonomi tumbuh, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat," jelas Rizal melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Menanggapi polemik elite hari ini, Rizal menilai hal ini tidak otomatis mengguncang ekonomi. Namun, dia menggarisbawahi bahwa efek gejolak tersebut dapat menghasilkan ketidakpastiaan berkepanjangan akan meningkatkan premi risiko, menekan investasi, dan memperlemah kepercayaan pasar.

Rizal menilai konflik elite berisiko menciptakan biaya peluang ekonomi karena perhatian pemerintah bergeser dari pengendalian harga, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan daya beli. Risiko ekonomi muncul ketika konflik politik mulai mengganggu kepastian usaha, konsistensi regulasi, dan efektivitas koordinasi pemerintah.

"Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus memastikan anggaran menghasilkan manfaat ekonomi nyata, bukan sekadar memperbanyak program tanpa dampak terukur," kata Rizal.

Terakhir, Rizal menyarankan pemerintah untuk fokus pada stabilisasi harga pangan, perlindungan daya beli, dan penciptaan pekerjaan produktif melalui investasi dan penguatan industri domestik. Ia menilai, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran dan pertumbuhan PDB, tetapi harus tercermin pada harga yang terjangkau, peningkatan upah riil, dan kualitas pekerjaan.

"Masyarakat membutuhkan bukti perbaikan kesejahteraan, bukan sekadar klaim keberhasilan ekonomi di tengah dinamika politik elite," tutup Rizal.