Masuk tirto.id
tirto.id -
Salah satu unggahan di media sosial Threads dengan nama akun karsidiniwansusanto (arsip) menampilkan foto Suyudi dengan seragam lengkap. Pada bagian bawah foto tertulis 'Perintah KAPOLRI Tegas Kepada BARESKRIM Untuk Segera Uji Forensik Ulang ljazahnya Jokowi'.
Hingga berita ini ditulis pada Selasa (10/11/2026) unggahan yang diunggah pada Senin (9/11/2026) tersebut, telah mendapatkan 7,2 ribu suka, 334 komentar, dan 348 membagikan ulang.
Gambar yang sama juga diunggah di Facebook dengan nama akun "Ricki Mamon" pada Sabtu (7/11/2026) tulisan pada gambar juga menggunakan kalimat yang sama. Pada bagian keterangan akun tersebut menuliskan 'Keadilan sejati butuh keberanian! Salut dan apresiasi tinggi atas ketegasan yang ditunjukkan. Saatnya membuktikan transparansi dan menjawab keraguan publik secara objektif dan ilmiah. Teruslah berdiri di sisi kebenaran, Jenderal!'.
Tirto juga menemukan unggahan dengan klaim serupa, namun dengan foto yang relatif berbeda, dan narasi yang lebih panjang, di antaranya pada akun "Reski Nasution", "Michael Sanjaya", "Makmun Daulay", "MATA NTT", "Moslem Cyber Army 7". Semua akun tersebut mengunggah foto Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan beberapa menambahkan foto Jokowi mengenakan batik, dengan klaim serupa bahwa Kapolri dengan tegas memerintahkan Bareskrim untuk melakukan uji forensik ulang ijazah Jokowi, agar masalah tersebut cepat selesai dan terungkap kebenarannya.
Lantas, benarkah klaim tersebut?
Pemeriksaan Fakta
Dalam artikel tersebut detiknews memberitakan bahwa Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Ketua Umum PUI Raizal Arifin berharap Jenderal Suyudi bisa menjalankan amanah sebagai Kapolri dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, serta pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Tirto juga melakukan penelusuran dengan menggunakan Google Search. Di situ, tidak ditemukan berita dari media kredibel manapun yang menyebut bahwa Kapolri memerintahkan Bareskrim untuk melakukan uji forensik ulang terhadap ijazah Jokowi.
Sementara, berdasarkan pemberitaan Tirto dorongan uji forensik ulang terhadap ijazah Jokowi, hadir dari tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo dalam sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Dorongan ini, hadir dari kubu Roy Suryo menyusul kesaksian Jokowi yang dihadirkan secara langsung dalam persidangan, di mana dalam sidang tersebut, Jokowi turut menunjukkan ijazahnya yang selama ini menjadi perdebatan.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyatakan bahwa pengujian dokumen secara sekilas atau sekadar ditunjukkan di ruang sidang tidak memadai untuk membuktikan substansi perkara yang menjadi inti sengketa.
Menurut Refli, publik dan pihak terdakwa berhak mendapatkan kepastian hukum yang objektif melalui metode pengujian ilmiah yang melibatkan ahli independen.
Kubu Roy Suryo juga meragukan validitas penampakan fisik dokumen ijazah yang dihadirkan dalam persidangan. Mereka mengklaim terdapat perbedaan visual jika dibandingkan dengan dokumen yang sebelumnya pernah ditunjukkan oleh pihak kepolisian pada Desember tahun sebelumnya.
Sementara, Jokowi menolak permintaan uji forensik ulang, mengingat ijazahnya tersebut sudah pernah diperiksa dan dinyatakan asli oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri sebelumnya.
Anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Josua Sinambela, menilai pemeriksaan dokumen forensik oleh Puslabfor Polri sudah memiliki dasar kompetensi yang kuat. Menurut Josua, Puslabfor Polri merupakan lembaga yang memiliki sumber daya manusia dan peralatan untuk melakukan pemeriksaan forensik dokumen.
Dia juga menyebut laboratorium tersebut telah memiliki sertifikasi ISO khusus forensik. Josua pun menilai hasil pemeriksaan Puslabfor semestinya menjadi rujukan dalam proses pembuktian karena lembaga tersebut mewakili negara dalam pemeriksaan forensik.
Josua juga berpendapat Puslabfor bekerja secara independen dan tidak dapat dikendalikan oleh penyidik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tidak semestinya langsung diragukan tanpa dasar teknis yang jelas.
"Jangan sampai kita mengikuti keinginan si terdakwa yang sebenarnya tidak memiliki dasar atau menuduh sejak awal terkait keaslian dokumen tersebut," ungkap Josua kepada Tirto.
Josua menambahkan, hasil teknis pemeriksaan Puslabfor perlu dijelaskan oleh ahli yang melakukan pemeriksaan dalam persidangan. Dengan begitu, para pihak dapat mengetahui metode, temuan, dan dasar kesimpulan yang dihasilkan laboratorium.
"Jangan mengikuti keinginan dan nafsu para terdakwa yang menginginkan pemeriksaan uji forensik ulang. Lagipula Universitas yang menerbitkan yang memiliki kewenangan tertinggi menyatakan keaslian ijazah tersebut, bukan Puslabfor atau hasil uji lembaga manapun," tutur Josua.
Kesimpulan
Oleh karena itu, sejumlah unggahan yang mengklaim bahwa Kapolri memerintahkan uji forensik ulang terhadap ijazah Jokowi adalah informasi yang bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id
Editor: Tim Riset Tirto
