Gugatan Suket Gibran Gugur, Penggugat Tawarkan Paket C

tirto.id - Majelis hakim menggugurkan perkara surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Gugatan yang diajukan Mercy Sihombing itu berhenti usai tergugat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memohon tidak melanjutkan perkara tersebut.

Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, bersama para hakim anggota sempat melakukan skorsing persidangan tiga jam. Majelis bermusyawarah atas permohonan penggugat dan tergugat yang meminta perkara dihentikan imbas pencabutan suket Gibran oleh Kemendikdasmen.

Seusai bermusyawarah, majelis hakim memutuskan perkara tersebut gugur dan dihentikan. Terdapat sejumlah pertimbangan hakim yakni pencabutan suket Gibran yang sudah dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Hakim menyebut, permohonan tergugat didasarkan atas fakta bahwa objek sengketa a quo telah diperiksa dan diputus oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 74 K/TUN/2026. Putusan tersebut dinilai berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Tergugat, yakni Kemendikdasmen, dengan menyelidiki Surat Keputusan Tergugat Nomor 2206 tanggal 11 November 2026, yang pada pokoknya telah mencabut objek sengketa a quo dan menyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

“Mengadili: Menyatakan gugatan Penggugat gugur. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,” kata Rahmadi saat membacakan amar putusan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Hakim juga mengungkapkan tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum setelah putusan gugur tersebut.

Dalam pertimbangan hakim, pada persidangan tanggal 12 November 2026, tergugat telah menyerahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026, yakni tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 11 November 2006.

Kemendikdasmen juga memohonkan secara lisan untuk menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.Jakarta dengan alasan Tergugat telah mencabut objek sengketa a quo.

Hakim menimbang dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP, keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo, berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati.

Majelis hakim berpendapat, apabila pemeriksaan sengketa tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan penggugat akan menjadi illusoir dan tidak lagi mempunyai arti. Hal ini juga akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable.

“Setelah dibacakannya putusan ini maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara nomor 255/G/2026/PTUN Jakarta telah berakhir,” kata Ketua Majelis.

Penggugat Menang dan Tidak Ada Upaya Hukum Bagi Tergugat

Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, mengingatkan bahwa sesuai pertimbangan majelis hakim bahwa tidak ruang atau upaya hukum lanjutan atas perkara gugatan suket Gibran.

“Putusan yang majelis tadi sampaikan juga final and binding. Mungkin saja pihak tergugat intervensi, terutama Saudara Gibran Rakabuming Raka mungkin mengajukan banding. Tetapi tadi majelis sudah dengan jelas mengatakan, dalam pertimbangannya tidak dapat mengajukan upaya hukum,” ungkap Denny seusai pembacaan putusan.

Dalam pertimbangan majelis hakim lainnya juga, Denny menilai tidak ada lagi forum hukum yang bisa dijadikan pintu masuk Gibran Rakabuming Raka, untuk menyatakan anak Jokowi tersebut memenuhi syarat pendidikan setelah perkara suket dinyatakan gugur.

Ia menjelaskan, permohonan untuk mencabut gugatan suket pun sempat dilakukan tim kuasa hukum, tepatnya setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA berkaitan bukti ijazah serta suket penyetaraan pendidikan Gibran.

“Awalnya tidak diterima bahkan oleh tergugat. Tapi hari ini tergugat sendiri menyadari, permintaan kami untuk mencabut gugatan itulah sebenarnya yang memang patut dipenuhi sehingga tadi mereka sendiri meminta perkara dihentikan,” jelas Denny.

Advokat dari Integrity Law Firm itu menegaskan, sekalipun gugatan dinyatakan gugur tetapi penggugat, Mercy Sihombing dapat dikatakan menang. Sebab, pada dasarnya, hal yang diinginkan penggugat adalah surat keterangan dibatalkan.

“Dan itu sudah terjadi. Justru kalau dilanjutkan malah jadi masalah. Jadi gugurnya gugatan ini adalah apa yang kami minta dan kami inginkan,” tegasnya.

Pihak Gibran Keberatan Atas Putusan Hakim

Tergugat II Intervensi sekaligus kuasa hukum Gibran, Rullyandi, keberatan atas keputusan majelis hakim. Menurutnya, hukum acara tidak memberikan kesempatan tergugat untuk menghentikan perkara karena regulasi hanya memperbolehkan pihak penggugat.

"Majelis menskors dan akhirnya melanjutkan persidangan hampir 3 jam. Kami cukup kaget, karena majelis menyikapi permohonan tergugat ini dengan adanya suatu putusan, bukan sebuah penetapan," ungkapnya usai persidangan.

Kemudian majelis, lanjut Rullyandi, mengambil sikap dengan menafsirkan bahwa perkara ini dinyatakan gugur. Selain mengabulkan permohonan dari tergugat Kemendikdasmen, majelis menyatakan tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Pihaknya masih belum bisa menerima, serta menilai putusan tersebut merupakan kekeliruan yang harus mereka tanggapi. Karena prinsipnya, persidangan ini kesempatan mereka membuktikan kebenaran hukum itu harus melalui jalur putusan pengadilan.

"Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi kami sudah menyampaikan di persidangan, tapi secara hukum acara, putusan pengadilan di manapun itu bisa diajukan upaya hukum banding. Tentu kami koordinasi dulu dengan Mas Gibran, ya," ucapnya.

Mercy Tawarkan Gibran Paket C

Penggugat suket penyetaraan pendidikan Gibran, advokat sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mercy Smart, Mercy Sihombing, menawarkan Gibran menjalani penyetaraan pendidikan paket C.

"Pesan saya kepada Mas Gibran, ayo bangkit bila perlu raih ijazah setara SMA di Paket C Mercy Smart, di sekolah saya. Kalau untuk Mas Gibran mau gratis nanti kita ngomong di belakang," selorohnya usai persidangan.

Menanggapi putusan majelis hakim, ia menyampaikan rasa syukur lantas sejak awal perkara bergulir di persidangan, Mercy sudah meminta suket tersebut untuk dicabut dan dibatalkan.

"Saya resah mengapa ada surat keterangan seperti ini yang sangat mengganggu kejujuran, kerja keras, dan pelaksanaan ujian nasional yang harus dilalui oleh setiap peserta kalau saya nonformal Paket C di PKBM Mercy Smart. Itu sangat mengganggu," imbuhnya.

Ia juga sebelumnya sudah bersurat kepada kementerian terkait, mempertanyakan dan minta penjelasan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Namun, dirinya tidak pernah mendapat jawaban.

"Kemudian saya mengajukan ke atasan Menteri Pendidikan yakni saya mengirim surat kepada Presiden. Itu juga tidak dijawab. Karena saya advokat, saya tetap penasaran dan saya membawa perkara ini ke PTUN," katanya.

Mercy berharap pendidikan di Indonesia mesti mengedepankan kejujuran dan kualitas. Tidak boleh ada seorangpun bermain-bermain perkara pendidikan. Lantas Ia bersyukur dengan putusan majelis, bahwa masih ada harapan baik untuk meningkatkan kualitas tersebut.

"Saya cuman ibu guru dari sekolah yang kecil. Tetapi dengan perjuangan bersama kuasa-kuasa hukum dan teman-teman sesama penggugat MK hari ini menjadi kenyataan," ujarnya.