Jalan Buntu Gibran Ajukan PK Putusan MA & Fight di PTUN

tirto.id - Upaya Gibran mempertahankan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazahnya kini menemui jalan buntu. Mahkamah Agung pada Jumat (30/10/2026), telah mengetok Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan atas gugatan advokat H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut, majelis hakim kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, lalu mengadili sendiri dengan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Melalui salinan putusan yang dirilis Rabu (11/11/2026), MA mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut suket yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Majelis hakim kasasi menilai penerbitan suket tersebut melanggar asas kecermatan formal karena hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang menerangkan kehadiran perkuliahan, bukan bukti tamat belajar setingkat SMA.

Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyatakan niatnya mengundurkan diri dari jabatannya. Persamuhan ini berlangsung selama 2,5 jam di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Menurut Gibran, Prabowo ikut memberikan nasihat kepadanya ihwal polemik ijazahnya.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai dengan S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA,” kata Gibran di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Tirto mencoba mengkonfirmasi tindak lanjut eksekusi putusan MA sekaligus kabar koordinasi pengajuan PK kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, dan Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat, melalui pesan teks, tetapi tidak mendapat tanggapan hingga artikel ini ditulis.

Tertutupnya Pintu PK

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Yoppy Adhi Hernawan, menjelaskan Gibran secara personal tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan MA. Dia merujuk Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara.

Dalam konteks gugatan suket ijazah Gibran, pihak berperkaraadalah H.M. Subhan selaku penggugat dan Dirjen Dikdasmen selaku tergugat. Sementara itu, Gibran bukan tergugat intervensi dalam perkara itu.

"Dengan demikian, kepentingan Gibran terhadap surat keterangan yang dibatalkan tidak serta-merta memberikannya hak untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut," ujar Yoppy melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, Yoppy menjelaskan bahwa peluang Kemendikdasmen untuk mengajukan PK pun telah terkunci oleh Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK memaknai Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dengan mengecualikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dari hak mengajukan PK.

Terkait pernyataan Gibran yang ingin tetap fight di PTUN, Yoppy membedakan antara pembuktian riwayat pendidikan secara personal dan pengujian keabsahan keputusan administratif pemerintah. Saat ini, Gibran memang berstatus sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan Mercy Sihombing dkk. dengan kuasa hukum Denny Indrayana.

Menurut Yoppy, keabsahan dokumen pendidikan Gibran tidak otomatis membuktikan prosedur penerbitan suket pada 2019 telah sesuai hukum, begitu pula sebaliknya. Namun, karena suket yang menjadi objek sengketa di Perkara 255 telah dibatalkan oleh MA lewat Perkara 742, PTUN Jakarta tentu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut masih ada setelah dieksekusi pencabutannya oleh Kemendikdasmen.

"Secara strategi hukum, Gibran tetap dapat menghadirkan dokumen pendidikan untuk menjelaskan riwayat pendidikannya. Namun, langkah tersebut tidak dapat digunakan untuk menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dibatalkan MA," jelas Yoppy.

Ketimbang memaksakan PK yang terhalang hukum acara, Yoppy menilai koordinasi dengan Kemendikdasmen lebih masuk akal apabila diarahkan untuk penyelesaian administratif. Upaya itu bisa ditempuh melalui dua kemungkinan. Pertama, menyerahkan bukti kelulusan pendidikan menengah luar negeri untuk diverifikasi secara substantif guna menerbitkan suket penyetaraan baru. Kedua, menggunakan ijazah sarjana dari University of Bradford MDIS sebagai dokumen alternatif pembuktian syarat calon wakil presiden.

"Dari perspektif etika ketatanegaraan, koordinasi tersebut tidak boleh diarahkan untuk memengaruhi proses peradilan ataupun menghindari kewajiban melaksanakan putusan MA," tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, juga berpendapat Putusan Kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap dan tertutup bagi upaya PK oleh pemerintah. Dia merujuk pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang membatasi hak PK di peradilan TUN hanya bagi penggugat agar warga negara tidak dirugikan oleh ulur waktu pejabat negara.

"Kalaupun dia (Gibran) rapat sama Biro Hukumnya Kemendikdasmen untuk meminta dilakukan PK lalu dikirim, saya yakin MA akan menolak," kata Bivitri melalui pesan suara kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Bivitri juga menyangsikan klaim Gibran bahwa Presiden Prabowo serius menginstruksikan langkah PK ke MA, mengingat pernyataan tersebut langsung dipatahkan oleh analisis hukum Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, yang berada di lingkaran Istana. Dia menduga respons Prabowo dalam pertemuan informal dengan Gibran hanyalah tanggapan kasual saat Gibran mengeluhkan persoalannya.

"Karena itu pernyataan Gibran, kita harus triangulasi, cross-check dengan pernyataan Pak Yusril. Jangan-jangan ada semacam basa-basi, bukan memerintahkan," sambung Bivitri.

Kemudian, Bivitri menyoroti langkah kuasa hukum Gibran yang menolak pencabutan gugatan oleh kubu Denny Indrayana dkk. dalam Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Menurutnya, perkara di PTUN Jakarta itu sejatinya tidak dapat lagi dilanjutkan karena objek sengketanya sama persis dengan suket yang telah dibatalkan MA sehingga berlaku prinsip nebis in idem (perkara dengan objek serupa yang telah berketetapan hukum tetap tidak dapat diperiksa ulang).

Oleh karena itu, menurut Bivitri, manuver di PTUN sekadar untuk membuka ruang negosiasi politik.

"Saya melihatnya ini adalah langkah desperate. Enggak ada strategi hukumnya sebenarnya. Yang terjadi adalah strategi politik untuk buying time," ujarnya.

Objek Sengketa Dianggap Tak Pernah Ada

Pakar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, turut meluruskan bahwa objek sengketa yang diuji di PTUN bukanlah keabsahan fisik ijazah Gibran secara langsung, melainkan keabsahan surat keterangan Dirjen Dikdasmen yang menyetarakan dokumen tersebut.

Karena MA menjatuhkan putusan batal demi hukum, surat keterangan bertahun 2019 itu dianggap tidak pernah ada sejak awal.

"Mengingat itu adalah dokumen yang Gibran lampirkan sebagai syarat pada waktu pencalonan Wapres, maka pencalonannya tidak sah," ujar Richo melalui pesan tertulis kepada Tirto, Rabu (11/11/2026).

Merujuk Pasal 83 UU PTUN, Richo menilai keinginan Gibran untuk bertarung di pengadilan sudah amat terlambat dan tertutup. Semestinya, apabila ingin mempertahankan keabsahan suket tersebut, Gibran masuk sebagai pihak intervensi sejak persidangan perkara Subhan bergulir di tingkat pertama, banding, hingga kasasi, bukan baru bereaksi ketika tahapan menyisakan wacana PK yang mewajibkan syarat bukti baru.

"Sulit untuk membayangkan Gibran tiba-tiba masuk fight di proses PK. Bukan saja karena dia harus membawa bukti baru, tapi juga karena dia tidak pernah jadi pihak di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Maka, sebaiknya Gibran mengundurkan diri saja dari posisinya sebagai Wapres," terang Richo.

Sementara itu, Pengajar Hukum Administrasi Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi, memaparkan dua konsekuensi langsung dari perspektif Hukum Administrasi Negara pasca-Putusan MA. Pertama, suket tahun 2019 tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar pengakuan penyetaraan pendidikan Gibran. Kedua, pembatalan itu berimplikasi pada gugurnya pemenuhan syarat legitimasi Gibran sebagai wakil presiden karena dokumen penyetaraan SMA-nya dinyatakan tidak sah.

"Pasca-Putusan MA tersebut, sesungguhnya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Gibran karena sedari awal tidak pernah hadir menjadi tergugat intervensi dalam perkara TUN tersebut," kata Beni melalui pesan tertulis kepada Tirto.

Menurut Beni, ketiadaan status Gibran sebagai pihak terkait membuat peluangnya mengajukan PK tertutup rapat sekalipun diklaim ada temuan bukti baru. Di sisi lain, apabila Kemendikdasmen tetap mencoba mencari celah untuk mengajukan PK, langkah itu dinilai sia-sia mengingat cacat substansi dan prosedur penerbitan suket 2019 sudah sangat terang di mata majelis kasasi.

"Boleh saja, tapi apakah Kemendikdasmen punya novum untuk membuktikan keabsahan tersebut? Karena SK-nya sudah jelas dan terang benderang baik secara substansi maupun prosedur," tutup Beni.