Masuk tirto.id
tirto.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat untuk menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 total anggota dewan pengusul terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan parlemen selanjutnya telah resmi menerima usulan HMP wacana pemakzulan Gibran terkait syarat keabsahan ijazah.
Rapat krusial yang merespons polemik keabsahan ijazah wapres tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), serta dihadiri secara lengkap oleh perwakilan dari seluruh delapan fraksi partai politik di Senayan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin jalannya agenda tersebut secara terbuka mempersilakan kepada para inisiator untuk menyampaikan draf usulannya.
"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3," jelas Saan dalam rapat yang berlangsung di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta (11/11/2026).
Dalam penjelasannya, Saan menerangkan bahwa berdasarkan mandat konstitusi pada Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI dibekali dengan tiga hak pengawasan tertinggi, yakni Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen.
Saan memaparkan, merujuk pada salah satu poin dalam pasal regulasi tersebut, HMP dapat digulirkan secara sah oleh parlemen guna merespons dugaan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, atau dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional untuk menduduki jabatannya.
"Total yang mengusulkan untuk HMP ini, berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang," jelas Saan.
Pemandangan menarik terlihat dari tingkat kehadiran forum tersebut. Rapat penerimaan usulan HMP ini dihadiri secara kompak oleh seluruh anggota perwakilan dari delapan fraksi partai politik di DPR RI.
Dari Fraksi PDIP, tampak hadir Dolfie O.F.P. dan Lasarus. Fraksi Partai Golkar diwakili oleh Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Sementara dari kubu Fraksi Partai Gerindra, hadir Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Dukungan kehadiran juga ditunjukkan oleh Fraksi PKB yang diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Fraksi Partai NasDem yang mengutus Fauzi Amro dan Martin Manurung.
Turut hadir pula perwakilan Fraksi PKS yakni Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh. Fraksi PAN diwakili oleh Sarifudin Sudding, serta Fraksi Partai Demokrat yang dihadiri langsung oleh Benny K. Harman.
Kehadiran utusan dari seluruh fraksi ini menandai eskalasi politik yang kian serius di tingkat legislatif. Rincian pengusul HMP terdiri dari 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan kemudian menutup rapat dan menyatakan pembahasan usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait syarat ijazah Wapres Gibran bakal dilanjutkan dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (12/11/2026) besok.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur
