Masuk tirto.id
tirto.id - Kuasa hukum penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI ke-14, Gibran Rakabuming, Denny Indrayana mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada majelis hakim.
Ia menegaskan sejak Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Wapres, persidangan di PTUN Jakarta Timur sebenarnya sudah tidak memiliki dasar pijakan.
Menurutnya, objek perkara juga sudah dinyatakan batal berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas kasasi Subhan Palal pada 30 Oktober 2026.
“Dengan sudah dibatalkan dan sudah dicabut, tidak ada lagi objek gugatan. Karena itu, tadi kami menegaskan agar permohonan kami perkara ini, penggugat cabut, dikabulkan,” kata Denny saat sidang menjalani skors di PTUN Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan putusan MK dan putusan MA sudah mengatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan.
"Itu sudah putusan langit ketujuh. Tidak ada lagi di atas itu secara hukum. Karena itu, kalaupun mau diteruskan, dan di sini ingin mengatakan, "Ini ada advance diploma," tidak ada hubungannya dengan surat keterangan objek gugatan,” katanya.
Sementara itu, penggugat keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran, Mercy Sihombing, mempertanyakan dasar ijazah yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden.
“Jangan mengalihkan pertanyaan ini dengan memperlihatkan tumpukan dokumen dari SD sampai S1. Persoalannya bukan berapa banyak dokumen yang Gibran miliki, persoalannya adalah apakah Gibran memiliki bukti kelulusan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diwajibkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ungkapnya.
Undang-undang itu, lanjut Mercy, menggunakan kata tamat, bukan sekadar pernah belajar, hadir di kelas, maupun pernah mengikuti kegiatan akademik. Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu juga secara jelas meminta bukti kelulusan.
“Sebagai pendidik, saya ingin menegaskan, sertificate of attendance bukan otomatis ijazah kelulusan. Academic record bukan otomatis bukti tamat. Mengikuti pendidikan tidak sama dengan menyelesaikan pendidikan,” jelasnya.
Ia menegaskan tidak boleh ada upaya mengaburkan makna kelulusan hanya karena seseorang memiliki jabatan tinggi. Dirinya juga mencermati perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti mengenai ijazah Gibran, menurutnya hal itu dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan SMA atau sederajat.
“Kemudian, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang milik Pak Suban mengabulkan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut kepastian hukum dalam proses pencalonan pemimpin bangsa,” tegasnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
