Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membandingkan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pernyataan berhenti Presiden Soeharto pada 1998 silam.
Yusril menyebut format pernyataan dalam surat Gibran memiliki kemiripan dengan surat pengunduran diri Soeharto, yakni memiliki frasa "menyatakan berhenti".
Yusril mengatakan dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri dan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
"Jadi ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, pernyataan berhenti atas kemauan sendiri tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lain karena merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," ujarnya.
Meski begitu, Yusril menegaskan terdapat perbedaan konstitusional antara pengunduran diri Soeharto dan Gibran. Soeharto saat itu menjabat sebagai Presiden, sedangkan Gibran merupakan Wakil Presiden.
Sehingga, ketika Presiden berhenti, Wakil Presiden secara otomatis menggantikannya untuk melanjutkan masa jabatan. Namun, apabila Wakil Presiden yang berhenti, posisi tersebut tidak otomatis diisi oleh pejabat lain.
"Karena Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan," jelasnya.
Yusril mengatakan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong harus dilakukan melalui pemilihan di MPR, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," pungkas Yusril.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
