Ke Mana Relawan Tegak Lurus Jokowi saat Gibran Terdesak?

tirto.id - Halaman istana wakil presiden (wapres) di Jalan Medan Merdeka Selatan, tampak riuh pada Kamis (12/11/2026). Sekitar pukul 12.26 WIB, Gibran Rakabuming Raka tiba kembali di kompleks istana seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai orang nomor dua di Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lantas berpamitan pada Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih dirundung suasana muram, kembalinya putra sulung Joko Widodo ke istana wapres justru disambut meriah. Sejumlah gerobak pedagang kaki lima terlihat mangkal di halaman mantan sahibulbait itu. Para hadirin juga tak dibiarkan lapar, terdapat 500 porsi sate dan lontong yang disediakan dan telah dipesan sehari sebelumnya.

Begitu turun dari mobil, kerumunan relawan Gibran menyambutnya dengan yel-yel penuh semangat yang mengiringi langkah Gibran menyusuri lorong istana.

"Wapres pilihan rakyat!" teriak sejumlah relawan diiringi pekik nama Gibran berulang kali.

Di tempat yang sama, Ketua Penggalangan Relawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pasang badan membela keputusan mundur Gibran. Menurutnya, langkah tersebut justru membuktikan mantan Wali Kota Surakarta itu memiliki moralitas tinggi dan tidak haus kekuasaan.

"Seorang pemimpin muda tidak punya ambisi untuk menjadi wakil presiden yang mereka perebutkan. Beliau adalah dilamar, kemudian diminta untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto," ucap Furqan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Sehari sebelumnya, nada pembelaan serupa terucap dari Kelompok Sedulur Kaesang-Jokowi. Mereka menyatakan menerima keputusan mundurnya Gibran dengan lapang dada serta menegaskan loyalitas terhadap keluarga besar Jokowi tidak bergantung pada jabatan. Kelompok ini juga siap mengevaluasi diri menuju Pemilu 2029.

“Kami tidak ingin relawan hanya dijadikan alat dalam kontestasi politik. Kami ingin perjuangan politik memiliki tujuan yang jelas. Jika politik dijalankan secara tidak sehat dan mengorbankan masa depan bangsa, kami juga memiliki sikap dan prinsip untuk menentukan langkah ke depan," dikutip dari Sedulur News.com.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Kemeriahan perpisahan Gibran di muka istana wapres berbanding terbalik dengan kondisi minggu-minggu sebelumnya, ketika Gibran menghadapi sejumlah tekanan politik menyusul gugatan terhadap keaslian surat keterangan pendidikan miliknya. Sampai puncaknya saat 120 anggota parlemen dari 8 fraksi menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Rabu (11/11/2026), tak terlihat mobilisasi massa barisan relawan yang mengaku tegak lurus kepada Jokowi.

Padahal di puncak kekuasaan Jokowi, jaringan relawan menjelma mesin politik non-partai yang efektif memberikan dukungan. Merujuk riset Peneliti Tamu ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, dalam Indonesia's Political Volunteer Organizations: Tools of Mobilization and of Patronage (2025), terdapat sekitar 1.400 organisasi relawan pada Pilpres 2014 yang mendukung pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla.

Jumlah tadi melonjak menjadi 1.843 kelompok relawan pada Pilpres 2019 yang tercatat di Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Menjelang Pilpres 2024, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, bahkan mengklaim total relawan Jokowi mencapai 2.300 kelompok.

Kendati sempat terbelah karena karena 300 organ relawan menyeberang mendukung Ganjar Pranowo, tetapi gerbong utama relawan Jokowi seperti Pro-Jokowi (Projo), Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), hingga 15 kelompok relawan Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur tetap menyongsong pasangan Prabowo-Gibran setelah persamuhan di Omah Semar Solo pada Mei 2023.

Kini, mesin raksasa yang dielukan Jokowi itu seakan nampak rapuh menyusul banyaknya relawan Jokowi memilih mencabut dukungan terhadap orang nomor satu Indonesia itu. Misalnya, tiga elite PSI, yaitu Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka yang memilih undur diri serentak dari kepengurusan partai pimpinan Kaesang Pangarep itu dengan alasan fokus membantu pemerintahan Prabowo.

Kemudian, mantan Bendahara Umum sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pilpres (Bappilpres) DPP Projo, Panel Barus, menyusul keluar dari organisasi relawan Jokowi. Ia memiliki alasan serupa agar fokus membantu pemerintah Prabowo sehingga perlu menanggalkan atribut relawannya.

"Saya bermaksud menegaskan di sini bahwa fokus saya adalah mengawal agenda-agenda kerakyatan yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo. Saya undur diri dulu dari politik praktis," ungkap Panel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).

Melemahnya Sang Patron

Bagi Made Supriatma yang melakukan penelitian terhadap mobilisasi relawan politik di Indonesia, menghilangnya daya gedor relawan Jokowi bukanlah fenomena mengejutkan. Dalam risetnya, ia membedah mobilisasi relawan mulai menonjol saat Jokowi mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta 2012, lalu dilanjutkan dalam pilpres tahun-tahun selanjutnya.

Made membaca, kemunculan relawan berakar dari lemahnya institusionalisasi partai politik serta tingginya ambang batas pencalonan. Sehingga Jokowi yang bukan berasal dari elite PDI Perjuangan membutuhkan instrumen mobilisasi kampanye di luar partai yang dapat dikendalikan sepenuhnya.

Namun, Made menemukan karakter berbeda relawan politik di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lain yang membawa konsep civic engagement. Makanya, alih-alih bergerak karena ikatan ideologis, jaringan relawan tumbuh subur di atas relasi patronase dan transaksi sumber daya.

Mengacu pada penelitian Made, selama masa kampanye, operasional relawan disokong dari dana kandidat, sumbangan pebisnis, serta jejaring politisi-birokrat yang sedang mencari posisi di pemerintahan baru. Bila calonnya menang, loyalitas itu akan dibayar melalui pembagian kue kekuasaan.

Dalam risetnya, Made menemukan, sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi (2014-2019), mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memberikan posisi komisaris dan jabatan strategis kepada 22 pendukung dan elit relawannya. Lalu pada periode kedua, Jokowi memberikan jabatan untuk 28 orang yang memegang posisi menteri, wakil menteri, dan staf khusus.

Relasi transaksional itulah yang menjelaskan mengapa barisan pendukung Jokowi mulai berguguran ketika pusat kekuasaan bergeser. Menurut Made, baik politisi di sekitar PSI maupun pentolan relawan kini mulai malih (istilah Jawa untuk menyebut perubahan haluan) demi menyelamatkan diri.

"Kalau di Indonesia, relawan itu sebenarnya kalau ada duit saja dia jalan," kata Made kepada Tirto.id melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026).

Made lantas membedakan daya tahan relawan dengan kader politik yang memiliki basis ideologi seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia melemparkan, jika kader partai bersedia turun ke jalan di tengah hujan dan angin tanpa dibayar karena terikat disiplin organisasi, kelompok relawan bekerja dengan logika transaksional. Oleh sebab itu, ia menyebut organisasi relawan semacam kontraktor swasta untuk memobilisasi suara.

"Jadi lebih kayak kita bangun rumah, ini kontraktornya. Kalau bangun rumah enggak ada duit, kan kontraktornya enggak jalan," gambar Made.

Kata Made, tersingkirnya gerbong Jokowi dalam pemerintahan sekarang merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan yang kian dominan mendapat sokongan dari militer dan koalisi partai di parlemen. Ia melihat adanya kegelisahan orang-orang di sekitar Prabowo akibat Jokowi masih kerap blusukan ke daerah dan mendapat sambutan hangat masyarakat.

"Kalau dia enggak dihentikan, ini bakal jadi gede dan Prabowo beserta orang-orangnya akan tersingkir lagi. Itu dipotong saja sekarang," tutur Made.

Meski begitu, Made menilai klaim relawan Jokowi yang siap mengkonsolidasikan diri menuju 2029, memiliki peluang terealisasi. Ia melihat di luar segelintir loyalis garis keras, Jokowi dinilai masih menyimpan modal finansial guna menggerakan kembali jaringan relawannya.

"Kalau Jokowi punya dana untuk mobilisasi, relawan-relawan ini akan bergerak. Bagi yang enggak punya dana ya enggak akan jalan. Dan kita enggak bisa mengabaikan bahwa Jokowi memang punya dana, memang punya logistik untuk melakukan mobilisasi ini," kata Made.

Sedangkan, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai basis massa Jokowi di akar rumput, khususnya Pulau Jawa masih cukup besar. Sehingga, ia menganggap dukungan partai politik dan elite saat ini memusat kepada Prabowo karena partai-partai memiliki kepentingan langsung di dalam kabinet.

Arya memprediksi, Jokowi mungkin akan mengambil jeda terlebih dahulu beberapa waktu ke depan sebelum kembali mengkonsolidasikan kekuatan, termasuk kemungkinan meleburkan organisasi relawan seperti Projo ke dalam PSI. Namun, langkah menuju 2029 tetap membutuhkan kerja keras agar PSI mampu melampaui ambang batas parlemen.

"Cukup sulit Gibran akan maju di 2029 setelah ia mundur dan adanya putusan MK dan MA. Yang mungkin dilakukan Jokowi adalah mempromosikan Kaesang atau calon alternatif lain," terang Arya melalui aplikasi perpesanan kepada Tirto.id, Kamis (12/11/2026).

Bagian Strategi Politik Jokowi?

Peneliti Senior Indo-Pacific Research Center Murdoch University sekaligus penulis buku Politik Jatah Preman, Ian Douglas Wilson, melihat terdapat dua faktor mengapa jaringan relawan tidak termobilisasi ketika polemik Gibran bergulir. Pertama, adanya kemungkinan instruksi langsung dari internal Jokowi sendiri untuk menahan diri agar pengunduran diri sang anak tidak memicu kegaduhan terbuka. Kedua, memang karena kekuatan riil jaringan relawan Jokowi dan Gibran sudah melemah.

"Mungkin mereka diminta demikian untuk tidak termobilisasi dan tidak seolah-olah ada konflik," ujar Ian kepada Tirto.id melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026).

Menurut Ian, organisasi semacam relawan memang selalu berorientasi pada kekuasaan dan mustahil bertransformasi menjadi kekuatan oposisi. Walhasil, begitu Jokowi menanggalkan jabatan presiden, daya ikatnya ikut menguap.

"Mereka tidak mungkin menjadi kubu yang berlawanan dengan yang berkuasa, karena operasionalnya semuanya mengarah ke power itu untuk mendapat keuntungan, mendapat jatah, mendapat posisi," jelas Ian.

Bagi para loyalis keluarga Jokowi yang memilih bertahan, Ian melihat adanya kalkulasi jangka panjang menuju Pemilu 2029. Kemungkinan, mereka menjadikan PSI sebagai sekoci politik dengan perhitungan bahwa faktor usia akan menyulitkan Prabowo untuk maju dua periode, sehingga Gibran tetap berpeluang memposisikan diri dalam bursa calon presiden.

Dalam kacamata Ian, keputusan Gibran untuk mundur secara beradab tanpa perlawanan jalanan justru dibaca sebagai manuver strategis untuk melepaskan diri dari keterbatasan jabatan wapres demi menata ulang jaringannya selama 2 hingga 3 tahun ke depan.

"Kalau menjadi wakil presiden, untuk nanti kampanye menjadi presiden sulit sebenarnya. Karena kami tahu di politik Indonesia wakil presiden itu seperti lame duck, executive power-nya sedikit. Jadi mungkin dia berpikir ini momennya dia lepas untuk mencoba membangun jaringan dan kekuatan politiknya sendiri," tutup Ian.