Anggaran Karhutla Baru Terserap Rp1,17 T dari Alokasi Rp5,1 T

tirto.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Namun, hingga 10 November 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp1,17 triliun.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L), termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita sediakan pagu Rp5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa periode Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Realisasi anggaran penanganan karhutla baru mencapai sekitar 22,9 persen dari total pagu yang disediakan pemerintah. Artinya, masih terdapat sekitar Rp3,94 triliun anggaran yang belum terealisasi.

Selain penanganan karhutla, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana lainnya. Secara keseluruhan, pagu anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp59,35 triliun dengan realisasi Rp33,69 triliun per 10 November 2026.

Suahasil menjelaskan, anggaran penanggulangan bencana pada 2026 meningkat signifikan, terutama setelah bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025.

Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra bagian utara melalui APBN 2026.

"Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Sumatera bagian utara dan anggaran penanggulangannya muncul di APBN 2026," jelasnya.

Secara khusus, pemerintah menyediakan pagu anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera bagian utara sebesar Rp50,84 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembiayaan rencana induk sebesar Rp30 triliun, kegiatan pendukung rencana induk Rp8,5 triliun, serta tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun.

"Tambahan transfer ke daerah yang beberapa kali sudah kita umumkan sebesar Rp10,6 triliun telah ditransfer ke seluruh daerah untuk daerah terdampak bencana di Sumatera bagian utara, sehingga total keseluruhannya mencapai Rp50,84 triliun anggaran bencana untuk rehab-rekon Sumatera bagian utara," tutur Suahasil.

Namun, hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut baru mencapai Rp30,78 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp20 triliun anggaran yang perlu diserap hingga akhir tahun.

Suahasil berharap sisa anggaran tersebut dapat direalisasikan secara cepat dalam dua bulan terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap meminta agar penggunaannya mengikuti prioritas yang telah dirancang dan memperhatikan efisiensi.

"Ini yang tadi saya katakan, kita berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," pungkasnya.