Merunut Jejak Ricuh Demo Yogyakarta hingga Gas Air Mata di UGM

tirto.id - Malam di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendadak mencekam tatkala aksi demonstrasi berujung pada bentrokan fisik antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan pada Selasa (10/11/2026). Kericuhan yang mula-mula meletus di depan Gedung DPRD DIY di kawasan Malioboro itu bak api yang cepat menjalar, merembet melintasi Tugu Pal Putih hingga terpusat di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ironisnya, percikan kerusuhan ini terjadi setelah aksi demonstrasi utama usai. Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer menyuarakan sejumlah tuntutan masyarakat senyampang momentum Hari Pahlawan.

Aksi tersebut terpantau bubar dengan tertib sekitar pukul 19.00 WIB, di mana massa telah kembali ke titik kumpul masing-masing. Namun, eskalasi mendadak naik. Bersamaan dengan mahasiswa yang membubarkan diri, sekelompok massa tak dikenal yang datang dari arah lain, justru bergerak menuju utara Gedung DPRD DIY.

Sekitar pukul 20.00 WIB, kelompok ini merangsek masuk dengan cara mendobrak dan menjebol pagar gedung dewan. Petugas kepolisian berpakaian anti-huru-hara yang bersiaga di lokasi langsung berupaya menghalau intrusi tersebut.

Massa dipukul mundur ke arah utara menggunakan semprotan meriam air (water cannon) dan tembakan gas air mata. Tindakan represif ini memicu perlawanan balik dari massa yang membalas dengan rentetan tembakan kembang api serta lemparan batu. Jalanan berubah menjadi arena pukul-mundur.

Pukul 21.40 WIB, massa terus terdesak hingga ke kawasan Tugu Yogyakarta. Di titik ikonis ini, massa terpecah menjadi dua kelompok di sisi utara dan timur, sembari terus melakukan perlawanan menggunakan kembang api.

Polisi terus mendesak kerumunan hingga massa berupaya mencari titik pertahanan di Bundaran UGM. Di kawasan yang berbatasan langsung dengan area pendidikan inilah, bentrokan sengit antara polisi dan massa terus berlangsung alot hingga menjelang subuh, sekitar pukul 04.00 WIB.

Buntut Penangkapan Mahasiswa Kampus Biru

Imbas dari kerusuhan panjang tersebut, sejumlah mahasiswa UGM turut menjadi korban penangkapan aparat. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, mengonfirmasi bahwa terdapat delapan mahasiswanya yang ditahan oleh pihak kepolisian terkait kericuhan malam itu.

"Ada delapan. Enam dari Fisipol, satu Fakultas Filsafat, dan satu Fakultas Kehutanan," ujar Wening di Kampus UGM, Rabu (11/11/2026).

Tidak hanya penangkapan, Wening mengungkapkan bahwa insiden tersebut juga memakan korban luka dari kalangan sivitas akademika UGM, baik mahasiswa aktif maupun alumnus, yang kini harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Pihak rektorat menyatakan masih terus mengidentifikasi dan memantau kondisi para korban.

Menyikapi penahanan anak didiknya, Wening menegaskan bahwa UGM berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh proses hukum. Ia memastikan pihak kampus tidak akan tinggal diam jika aparat melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa yang hanya menggunakan hak kebebasan berpendapatnya.

"Kita akan proses protes secara hukum, kalau misalnya ada mahasiswa UGM yang ditangkap, sampai masuk penjara, kita akan melawan proses jalur hukum," ucap Wening.

Sengketa Narasi Tembakan Gas Air Mata

Kawasan Bundaran UGM malam itu sempat diwarnai kepungan asap gas air mata dari petugas kepolisian yang memukul mundur massa. Pihak kampus menyebut gas air mata ditembakkan hingga mencapai gerbang masuk UGM.

Namun, klaim ini memicu sengketa narasi dengan pihak kepolisian. Kapolda DIY Irjen Pol, Langgeng Purnomo, secara tegas membantah institusinya telah mengerahkan kendaraan taktis maupun personel hingga menerobos masuk ke area otonomi kampus.

Ia juga menepis tudingan adanya tembakan gas air mata yang diarahkan sengaja ke dalam kawasan UGM. Menurut analisis Kapolda, terdapat kelompok massa yang sengaja memprovokasi aparat agar masuk ke area kampus demi memicu sentimen yang lebih besar.

"Polisi dipancing, peristiwa bundaran UGM itu polisi dipancing masuk UGM. Massa masuk ke UGM kemudian masuk lingkungan UGM. Massa memancing supaya polisi masuk ke kampus," klaim Langgeng, Rabu (11/11/2026).

Langgeng berdalih, penembakan gas air mata adalah tindakan terpaksa guna mengendalikan situasi anarkis, dan pelaksanaannya dipastikan berada jauh dari batas lingkungan kampus.

"Polisi (dipancing) menembakkan gas air mata ke kampus. Kemudian polisi (dipancing) melakukan aksi anarkis di kampus. Ini sudah kami mitigasi, sehingga tidak dilakukan. Di UGM itu, kalau ada gas air mata itu bukan ke kampus tapi ke jalan yang di kiri, Jalan Colombo, Jalan Mirota," urai Langgeng.

"Waktu itu ada sekelompok massa yang kemudian melempar batu segala macam, sehingga kami dengan pasukan Brimob dengan yang bersenjata motor diurai, nah kemudian mereka kabur. Mereka kabur, itu bukan di kampus," lanjut Langgeng.

Namun, klaim kepolisian tersebut disorot tajam oleh Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele.

Meski satpam kampus tidak menemukan selongsong proyektil di dalam area gerbang, Gabriel menekankan bahwa Bundaran UGM adalah wajah dan pintu masuk utama kampus yang tak semestinya menjadi arena gas air mata.

"Kalau penembakan gas air mata di sekitar bundaran, iya. Kalau temuan kita, kita sudah pastikan ke para satpam yang berjaga tadi malam, mereka mengatakan tidak," tutur Gabriel.

"Tolong catat, Bundaran UGM itu adalah pintu masuknya UGM, ya. Saya kira tidak ada satu pun di antara kita yang mau rumahnya pintu masuknya itu di diganggu oleh siapapun," tegas Gabriel.

Hal senada diungkapkan Wakil Rektor Prof. Wening Udasmoro yang mengecam keras tindakan aparat keamanan merangsek hingga memicu ketakutan di kawasan kampus.

Tindakan represif di ambang gerbang universitas dinilai mencederai prinsip kebebasan akademik dan merusak ruang aman bagi sivitas akademika.

"Ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah kita, aktivitas akademik yang itu kebebasannya dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak habis. Tolak habis!" tegas Wening.

Enam Peringatan Dewan Guru Besar UGM

Merespons eskalasi yang merembet ke ranah akademik, Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof. Panut Mulyono langsung merilis sikap resmi kelembagaan.

Mantan Rektor UGM tersebut memaparkan enam poin pandangan strategis terkait dinamika demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Pertama, penyampaian aspirasi masyarakat dan mahasiswa dijamin mutlak oleh konstitusi.

Kedua, eskalasi unjuk rasa merupakan gejala dari penyakit yang lebih besar, yakni adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam dimensi ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Ketiga, UGM mendesak adanya keterbukaan komunikasi yang setara antara lembaga negara dengan rakyat.

Selanjutnya, universitas menyerukan kepada pemerintah, elite politik, dan pejabat negara agar lebih peka terhadap jeritan kemasyarakatan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kekuasaan.

"Poin lima, kami menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan aparat bersifat proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak provokatif. Poin keenam, kami menolak kehadiran, intimidasi dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan," tegas Panut menyampaikan dua poin puncaknya.

Solidaritas Menolak Fobia Protes

Kecaman terhadap tindakan represif aparat turut bergema dari Serikat Pekerja Gadjah Mada (Sejagad). Menggelar aksi solidaritas di Balairung UGM, Sejagad merumuskan sepuluh poin tuntutan yang salah satu poin utamanya mendesak Polda DIY segera membebaskan delapan mahasiswa yang ditahan.

Juru Bicara Sejagad yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Pratiwi Utami, menegaskan bahwa para mahasiswa tidak melakukan kejahatan pidana sehingga penahanan tersebut cacat legitimasi.

"Kami ingin membebaskan, meminta pihak-pihak terkait untuk membebaskan mahasiswa kami karena mereka tidak melakukan tindak pidana," ujar Pratiwi di Balairung UGM.

Menurut Pratiwi, unjuk rasa dan ekspresi politik adalah nyawa dari sistem demokrasi yang dijamin undang-undang. Karenanya, tindakan aparat yang menyapu bersih massa menggunakan kekuatan berlebih patut dikecam.

Pratiwi meluruskan bahwa demonstrasi mahasiswa telah usai secara damai sejak pukul 19.30 WIB.

Eskalasi yang memicu kerusakan adalah situasi yang berada di luar kendali dan agenda massa mahasiswa, namun ironisnya penangkapan terus dilakukan secara acak sejak malam hingga subuh.

Hal ini memaksa sejumlah mahasiswa yang ketakutan harus menginap dan bertahan di dalam kampus guna menghindari penyisiran aparat.

Lebih jauh, Sejagad mengkritik taktik kepolisian yang memukul mundur massa hingga terpusat di Bundaran UGM. Tindakan tersebut dinilai tidak presisi, tidak memperhitungkan manajemen risiko, dan justru membahayakan karena lokasi bentrok sangat berdekatan dengan fasilitas vital kemanusiaan seperti Rumah Sakit Panti Rapih.

"Menurut kami ini adalah langkah-langkah yang sangat-sangat mencerminkan sikap-sikap yang fobia protes," tegas Pratiwi.

Ia mengingatkan aparat penegak hukum untuk kembali pada pakem penertiban yang berlandaskan prinsip kebutuhan (necessity), proporsionalitas, dan pendekatan nir-kekerasan, bukan justru merepresi hak asasi manusia.

"Mahasiswa kami bukan perusuh. Mahasiswa kami tidak terlibat pada aksi kerusuhan apa pun yang dimulai dan dipicu oleh siapa pun tadi malam," pungkas Pratiwi.