Jejak Rahasia Indonesia-Israel dan Jerman Usai Tragedi 1965

tirto.id - Januari 1967, sebuah delegasi Indonesia datang diam-diam ke Israel. Identitas mereka disembunyikan dari publik. Kepada pihak luar, rombongan itu diperkenalkan sebagai warga Korea Selatan.

Mereka berkunjung ke berbagai fasilitas industri, lembaga penelitian Israel, Weizmann Institute, dan mendapat akses ke fasilitas reaktor nuklir Israel. Dokumen Israel mencatat perjalanan itu secara rinci, termasuk menonton pertunjukan King Solomon dan menyaksikan peragaan busana pakaian renang Gottex di sela kunjungan. Padahal beberapa tahun sebelumnya, hubungan Indonesia dengan Israel nyaris tidak terbuka sama sekali.

Sejak awal 1950-an, Jakarta menolak memberikan pengakuan diplomatik kepada Israel. Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Israel Moshe Sharett mengirim telegram kepada Mohammad Hatta untuk memberitahukan pengakuan Israel atas Indonesia. Hatta membalas dengan ucapan terima kasih, tetapi tidak memberikan pengakuan timbal balik.

Pada 1952, pemerintah Indonesia kembali menegaskan tidak berniat mengakui Israel. Sikap itu semakin kuat di bawah Sukarno, sejalan dengan politik luar negeri antikolonial Indonesia dan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

Kunjungan pada awal 1967 itu muncul tidak lama setelah perubahan politik besar di Jakarta pada 1965–1966.

Sebelum 1965, Jerman Sudah Membangun Jalur ke Militer Indonesia

Selain membuka jaringan baru setelah 1965, Indonesia juga mempertahankan sebagian jaringan lama dengan negara-negara Barat, termasuk Jerman Barat. Penelusuran jurnalis dan produser dokumenter Hüseyin Doğru terhadap arsip Jerman menunjukkan bahwa pada Desember 1964 hingga Januari 1965, pejabat di Bonn menyusun Action Programme Indonesia, sebuah program yang menempatkan Indonesia sebagai wilayah penting dalam persaingan Perang Dingin. Mereka ingin mempertahankan pengaruh Jerman Barat di Jakarta dan memberi perhatian khusus kepada kelompok yang dianggap bersahabat, termasuk kalangan militer.

"Indonesia dianggap sebagai penghalang atau batu loncatan bagi komunisme menuju Australia," tulis notulen bertanggal 7 Januari 1965.

Catatan diplomatik berikutnya memperlihatkan perhatian yang semakin besar terhadap Angkatan Darat Indonesia. Dalam laporan Duta Besar Luitpold Werz pada 8 Maret 1965, militer disebut sebagai kekuatan yang dapat menjadi penyeimbang terhadap kaum komunis. Pada 18 Juni, pejabat militer Indonesia bahkan dilaporkan sedang menunggu kesempatan untuk bertindak.

Pada tanggal 4 Oktober 1965, sebuah telegram rahasia dikirimkan ke Bonn. Bunyinya, "Upaya kudeta berhaluan kiri dengan sebagian Resimen Tjakrabirawa gagal. Sukarno dan Nasution bersama pasukan pemerintah menguasai keadaan. Diculik oleh pemberontak: Jenderal Yani, Soeprapto, Parman, Pandjaitan, Hartono, dan Soetojo. Laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Pandjaitan ditembak ketika melawan, yang lain kemudian dibunuh." Kawat diplomatik itu juga memuat "ENFIN!" atau yang berarti "Akhirnya!" di ujung dokumen.

Setelah peristiwa Oktober 1965, laporan dari Kedutaan Besar Jerman Barat di Jakarta semakin intensif. Para diplomat Jerman mengikuti langkah Angkatan Darat dan perkembangan kekerasan antikomunis. Dalam laporan 14 Desember 1965, Werz mencatat perkiraan sekitar 128 ribu orang telah tewas sejak awal Oktober. Angka itu merupakan perkiraan diplomatik pada saat itu, bukan angka korban yang kemudian ditetapkan sebagai jumlah pasti.

Pada periode itu, muncul nama Rudolf Oebsger-Röder, wartawan dengan nama alias O. G. Roeder yang berada di Indonesia dari Juli 1964 hingga Maret 1966. Ia pernah menjadi anggota SS pada masa Nazi dan kemudian bekerja untuk organisasi Gehlen, pendahulu BND. Sejarawan Till Florian Tömmel dalam tesisnya menyebut meski hubungan resminya dengan BND telah diputus pada 1964, ia masih menjadi informan badan tersebut di Indonesia sampai 31 Maret 1966.

Dokumen BND yang dikutip Bundestag mencatat permintaan dana sekitar 1,2 juta Mark Jerman dari pihak keamanan Indonesia pada November 1965 untuk "aksi khusus" terhadap pejabat PKI, demonstrasi yang diarahkan, serta propaganda antikomunis. Tetapi nasib dana tersebut tidak jelas. Dokumen tersebut juga menyebut persoalan pengawasan terhadap oposisi Indonesia di Jerman Barat.

Warsa 1968, hubungan tersebut juga mencakup pengadaan perlengkapan militer Indonesia dari Jerman Barat. Melalui dokumen itu, Pemerintah Jerman menyatakan bahwa dari arsip BND yang telah diteliti, belum ditemukan bukti bahwa kerja sama dengan dinas Indonesia dilakukan untuk secara langsung atau tidak langsung membantu pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan.

Di saat yang sama, Jakarta mulai membuka jalur dengan Israel.

"House and Garden" Membuka Pintu ke Israel

Sama seperti Amerika Serikat dan Inggris, Israel melihat Peristiwa 1965 melalui lensa Perang Dingin. Dokumen Israel menunjukkan bahwa intelijen mereka mengetahui secara mendetail skala pembantaian yang terjadi antara tahun 1965 hingga 1966. Laporan-laporan intelijen mereka mencatat perkiraan angka korban jiwa antara 300.000 hingga 700.000 orang, serta keterlibatan militer di bawah kendali Jenderal Soeharto.

Laporan-laporan itu juga memperlihatkan bahwa melemahnya kekuatan kiri di Indonesia dipandang positif dari sudut pandang kepentingan geopolitik Israel.

Setelah perubahan politik 1965, hubungan rahasia Indonesia-Israel kembali terjalin. Menurut dokumen Israel, kontak ekonomi dan perdagangan rahasia antara Israel dan Indonesia sering kali menggunakan nama sandi Beit Gan, House and Garden, atau transaksi melalui pihak ketiga. Dokumen tersebut berisi arsip kumpulan kawat, memo, dan laporan rahasia dari Kementerian Luar Negeri Israel, Kementerian Pertahanan, dan badan intelijen Mossad dari tahun 1957 hingga 1967.

Pihak Israel mengumpulkan informasi mengenai pemilik dan pengelola hingga kapasitas produksi, rencana ekspansi, kebutuhan modal asing, kredit, pengetahuan teknis, dan kemungkinan pengiriman tenaga ahli.

Pada Januari 1967, delegasi Indonesia datang secara rahasia ke Israel menggunakan tamu asal "Korea Selatan". Pendekatan itu berlanjut pada Februari. Perwakilan RI bertemu pihak Israel di Bangkok untuk membicarakan perdagangan, investasi dan kredit. Beberapa bulan kemudian, pembicaraan menghasilkan dokumen yang jauh lebih konkret.

Dokumen mencatat kembali kunjungan delegasi Indonesia ke Israel pada April 1967 untuk membahas kerja sama pembangunan pabrik pupuk, pabrik kopra, pasokan traktor, ban, jip, hingga masalah pengiriman barang melalui pelabuhan pihak ketiga, seperti Singapura atau Hong Kong agar identitas Israel tidak mencuat ke publik.

Surat kabar Jerman Berliner Zeitung dalam artikel investigasinya menyebutpada Mei 1967, Perusahaan Pilot Projek Berdikari menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan Israel. Perjanjian itu, sebagaimana dikonfirmasi dokumen sebelumnya, mencantumkan pinjaman komoditas sebesar 150 ribu dolar AS untuk pabrik pengolahan kopra dan kredit komersial bergulir hingga 1 juta dolar AS dengan bunga 5 persen per tahun.

Kesepakatan juga menyebut rencana perdagangan kedelai, jagung, karet, lada dan kopi, ekspor anggrek Indonesia ke Eropa, proyek pertanian, serta pengadaan dua kapal atau lebih melalui skema sewa-beli hingga 1 juta dolar AS. Pihak Israel juga menawarkan peralatan medis untuk klinik berkapasitas 20 tempat tidur sebagai bagian dari kerja sama tersebut.

Pada Juni dan Juli 1967, pembicaraan berlanjut ke pengadaan kapal dan urusan teknis. Pada akhir Juli, Berliner Zeitung mencatat kedatangan delegasi Indonesia di Jerusalem, yang terdiri dari pimpinan Berdikari Jenderal Suhardiman dan Kepala Badan Kordinasi Intelijen (Bakin) Yoga Sugama. Mereka bertemu dengan pejabat tinggi Israel, termasuk Kepala Mossad Meir Amit untuk membicarakan transaksi senjata.

Kontak ekonomi juga terus berkembang. Pada Oktober 1967, tim Israel melakukan survei pertanian di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan bertanggal 23 November menyebut tim itu berangkat pada 8 Oktober dan membahas proyek pertanian sekitar 5.000 hektare dengan kebutuhan investasi sekitar 250 ribu dolar AS.

Dokumen menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dan militer itu sudah memiliki bentuk yang jauh lebih konkret sejak 1966–1967. Sebab selama ini, perhatian sering diarahkan pada jaringan pengusaha seperti Saul Eisenberg pada awal 1970-an atau pembelian pesawat Skyhawk dari Israel pada 1979.

Langkah Indonesia membuka jaringan dengan Israel dan tetap mempertahankan kontak dengan Jerman Barat kala itu memiliki sejumlah alasan. Saat itu, RI sedang menghadapi krisis ekonomi, di mana inflasi melonjak, pembayaran utang luar negeri menumpuk, sementara pemerintah membutuhkan kredit, investasi, teknologi, dan akses perdagangan.

Pada 1966, negara-negara kreditur Barat dan Jepang menyepakati penjadwalan kembali utang Indonesia. Jerman Barat termasuk di dalamnya. Setahun kemudian, bantuan internasional untuk Indonesia mulai dikoordinasikan melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).

Jalur Israel menawarkan peluang kerja sama lewat kredit, perdagangan komoditas, teknologi pertanian, kapal kargo, dan peralatan medis. Dalam pembicaraan itu juga muncul kebutuhan Indonesia atas suku cadang peralatan militer buatan Soviet.