Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahli Lahadalia menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk izin panas bumi wilayah kerja Gunung Ungaran, Semarang. Wilayah kerja panas bumi tersebut nantinya akan diberikan kepada PT PLN.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam peringatan 100 tahun pengeboran panas bumi di Indonesia.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri karena telah merilis penerbitan SK untuk izin panas bumi yang nanti akan diberikan, untuk wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran nanti akan diberikan kepada PLN," sebutnya dalam kegiatan The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Selain Gunung Ungaran, Eniya menyebutkan, ada pula SK untuk wilayah kerja panas bumi Telaga Ranu akan diberikan kepada PT Telaga Ranu Geothermal.
Pemerintah juga memberikan penugasan baru untuk survei pendahuluan panas bumi dan eksplorasi di Cugudang Panti kepada Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Lalu, pennugasan survei pendahuluan di wilayah Bituang diberikan kepada PT Cakrawala Bituang Geothermal.
Eniya mengatakan, pengembangan panas bumi menjadi salah satu energi terbarukan yang diandalkan Indonesia. Mengingat, panas bumi memiliki kemampuan menghasilkan listrik selama 24 jam sehingga dapat bersaing dengan energi berbasis fosil.
"Jadi, rasanya memang panas bumi yang kita kenal ini nantinya sangat bisa bersaing dengan diesel, sangat bisa bersaing dengan bahan bakar, bahan bakar dari fosil, ya, batu bara ataupun diesel, karena 24 jam bisa menghadirkan listrik," ujarnya.
Dia berujar, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, meski kapasitas terpasang saat ini masih berada di posisi kedua dunia. Pemerintah menargetkan kapasitas energi baru terbarukan bertambah 5,2 gigawatt sesuai RUPTL PLN yang telah disahkan.
Bauran energi baru terbarukan saat ini disebut mencapai sekitar 17 persen. Dari bauran tersebut, biodiesel atau FAME memiliki porsi 5,2 persen, hidro 3,5 persen, panas bumi 2,2 persen, sedangkan tenaga surya baru 0,5 persen.
Dengan penambahan kapasitas 5,2 gigawatt tersebut, porsi panas bumi diharapkan meningkat menjadi 4,5 persen.
Eniya menjelaskan, pemerintah juga tengah membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7. Salah satu terobosan yang diusulkan adalah proses lelang wilayah panas bumi dilakukan dalam satu tahap untuk mempersingkat regulasi.
"Kami mengusulkan revisi di Peraturan Pemerintah yang saat ini akan harmoni minggu depan, Bapak," tuturnya.
Selain pembangkitan listrik, ia menyebutkan, steam panas bumi dapat dimanfaatkan secara langsung. Uap tersebut diyakini dapat digunakan sebagai sumber air panas maupun untuk mengeringkan kopi.
Pemerintah juga melihat potensi pemanfaatan mineral ikutan dari steam panas bumi, terutama silika.
Sementada itu, dari sisi penerimaan negara, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari energi baru terbarukan mencapai Rp2,45 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan PNBP tersebut meningkat menjadi Rp2,6 triliun.
Sari sisi investasi, target investasi pada 2026 mencapai 1,1 miliar dolar AS. Dengan pelaksanaan lelang baru, pemerintah berharap investasi dapat mencapai 2,2 miliar dolar AS.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
