Masuk tirto.id
tirto.id - Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menyanggah klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada Jumat (14/8/2026) bahwa penghasilan pengemudi ojek daring (ojol) telah meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat.
Sebelumnya, Prabowo mengakui bahwa pemerintahannya telah melakukan "intervensi" terhadap perusahaan aplikator teknologi transportasi daring demi mendongkrak kesejahteraan para mitranya.
"Saya enggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi, sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi kita sekarang mendapatkan 92 persen [sebelumnya 80 persen] dari jerih payah mereka," kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
Dalam pandangan Prabowo, intervensi pemerintah terkait pendapatan ojol ini berkaitan erat dengan peran strategis pengemudi sebagai penghubung masyarakat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, mempertanyakan basis data yang digunakan oleh Presiden Prabowo. Peningkatan itu disebut sebagai hasil dari turunnya potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 8 persen.
Berdasarkan simulasi dan kalkulasi IDEAS, penurunan potongan aplikasi memang menaikkan pendapatan bersih pengemudi, tetapi jumlahnya jauh dari klaim dua hingga tiga kali lipat.
“Kami mempertanyakan sumber data yang menyebut penghasilan ojol naik dua sampai tiga kali lipat. Berdasarkan simulasi IDEAS, memang ada kenaikan, tetapi tidak signifikan. Kenaikannya hanya sekitar Rp19 ribu per hari,” tegas Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/08/2026).
Anwar memaparkan angka kenaikan Rp19.000 tersebut didapatkan menggunakan asumsi ceteris paribus, yakni sebuah kondisi saat faktor lain (seperti jumlah pesanan, tarif, jam kerja, dan biaya operasional) diasumsikan tidak berubah.
Berdasarkan survei IDEAS pada Desember 2025 yang melibatkan 1.018 pengemudi di 62 kabupaten/kota, rata-rata pendapatan kotor pengemudi dengan sistem potongan 20 persen berada di angka Rp126.313 per hari.
Setelah dikurangi rata-rata biaya operasional harian sebesar Rp65.694, pendapatan bersih pengemudi hanya tersisa Rp60.619 per hari.
Ketika disimulasikan dengan potongan aplikasi yang turun menjadi 8 persen, pendapatan kotor pengemudi naik menjadi sekitar Rp145.260 per hari. Dikurangi beban biaya operasional yang sama, pendapatan bersihnya menjadi Rp79.566 per hari.
“Memang ada kenaikan, tetapi bukan berarti pendapatan pengemudi menjadi dua atau tiga kali lipat. Dari sekitar Rp60 ribu menjadi Rp80 ribu per hari. Tambahannya sekitar Rp19 ribu per hari. Itu pun dengan asumsi skema lainnya tidak berubah,” urai Anwar.
Jika diakumulasikan dalam 25 hari kerja, tambahan penghasilan pengemudi hanya berkisar Rp474.000 per bulan. Total pendapatan bersih mereka setelah potongan 8 persen hanya menyentuh angka Rp1,99 juta per bulan.
Angka ini masih jauh di bawah rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional 2026 yang berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan.
Anwar juga mengingatkan bahwa di dunia nyata, kondisi ceteris paribus sulit terjadi. Penurunan potongan aplikasi menjadi 8 persen tidak ada artinya jika pada saat yang sama pihak aplikator melakukan penyesuaian terselubung pada skema lain, seperti menurunkan tarif, meniadakan insentif, atau menaikkan biaya layanan.
“Pada kenyataannya justru ada banyak kasus di mana penghasilan pengemudi justru turun,” pungkas Anwar.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
