Menuju konten utama

Menkeu Suahasil Bahas Anggaran Universitas Republik Indonesia

Menkeu Suahasil Nazara membahas dukungan anggaran dan draft Perpres URI bersama Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto untuk memperkuat pendidikan dan SDM.

Menkeu Suahasil Bahas Anggaran Universitas Republik Indonesia
Menkeu Suahasil menerima kunjungna Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto di kantornya, Senin (28/9/2026). Doc: Instagram @menkeuri
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menjamu Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Donny Ermawan Taufanto, di kantornya hari ini, Senin (28/9/2026). Persamuhan tersebut membahas sejumlah hal terkait pembentukan URI, salah satunya dukungan anggaran.

"Pembahasan ini menjadi bagian dari persiapan, termasuk dukungan dari sisi anggaran, agar URI dapat segera menjalankan perannya dalam mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," terang Suahasil, dikutip dari unggahan Instagram @menkeuri.

Selain membahas perihal anggaran, keduanya turut membincangkan draft Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan hukum operasional URI.

Suahasil berharap kehadiran URI dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. "Di samping itu, kehadiran URI diharapkan turut memperkuat ekosistem perguruan tinggi di Indonesia," imbuhnya, dikutip dari sumber yang sama.

Sejak awal diwacanakan, Presiden Prabowo Subianto, menegaskan kehadiran URI dimaksudkan sebagai wadah untuk mencetak calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan sistem merit.

“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujar Prabowo, disadur dari rilis rilis Bakom, Kamis (17/9/2026).

Dalam ekosistem URI, pemerintah juga berencana memperbarui Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar kembali pada fungsi aslinya dan tidak sekadar menjadi formalitas kenaikan jenjang karier birokrasi semata.

Selain menyiapkan administrator, pengembangan URI juga dirancang mencakup pembentukan akademi kepemimpinan bagi kepala daerah hingga pejabat eselon, seperti Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan Akademi Dirjen.

Penggemblengan sebelum menjabat dinilai krusial agar seluruh pejabat selaras dengan kebijakan pemerintah dan tidak ada lagi birokrat yang bersikap resistan atau merasa kebal evaluasi.

“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” tutur Prabowo.

Baca juga artikel terkait LATEST NEWS atau tulisan lainnya dari Mukhtar Abdullah

tirto.id - Flash News
Reporter: Mukhtar Abdullah
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Hendra Friana