tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan menggenjot akselerasi percepatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah pada sisa kuartal IV-2022. Percepatan ini perlu dilakukan karena belanja pemerintah belum maksimal.
“Saya akui kecepatan belanja masih perlu terus diperbaiki. Tiga bulan terakhir kuartal IV ini akan menjadi tiga bulan di mana belanja pemerintah pusat dan daerah akan terakselerasi,” katanya dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Dia menjelaskan mayoritas pemerintah baik daerah dan pusat baru membelanjakan anggaran di bawah 60 persen, sehingga masih terdapat sisa sebesar 40 persen dari pagu yang harus dikebut hingga akhir tahun ini. Bendahara Negara itu mengakui bahwa percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah masih perlu diperbaiki.
Terlihat dari sisa pagu yang harus dibelanjakan masih tinggi yaitu mencapai sekitar Rp1.770 triliun. Sri Mulyani merinci anggaran belanja tersebut meliputi Rp970 triliun oleh pemerintah pusat dan Rp800 triliun oleh pemerintah daerah.
“Jadi you can imagine, 40 persen belanja pemerintah pusat dan daerah akan terkonsentrasi pada tiga bulan terakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan optimalisasi belanja pemerintah pusat dan daerah ini akan membuat pemulihan pada kuartal IV semakin kuat. Sri Mulyani pun optimistis saat ini sangat tepat, sebab ekonomi global diprediksi akan mulai melemah pada akhir tahun ini sehingga optimalisasi belanja akan menjadi booster bagi Indonesia.
“Ini yang akan membuat di kuartal IV kita, government spending akan kuat dan ini timing-nya sesuai dengan waktu dunia mulai melemah,” tegasnya.
Untuk diketahui, belanja pemerintah pusat pada Agustus 2022 hanya mencapai Rp1.167 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai sebesar Rp1.178 triliun dan transfer ke daerah Rp478 triliun.
Adapun belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.178 triliun itu terdiri dari belanja KL Rp575 triliun. Ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 dan kegiatan operasional KL.
Kemudian untuk belanja non KL tercatat sebesar Rp602,3 triliun. Belanja ini diarahkan utamanya untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13) serta jaminan kesehatan ASN.
Sementara, jumlah simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) ada di perbankan mencapai Rp203,42 triliun hingga akhir Agustus 2022. Posisi ini naik Rp9,96 triliun atau 5,15 persen dibandingkan posisi Juli sebelumnya yang hanya Rp193,46 triliun.
Secara wilayah, provinsi Jawa Timur memiliki saldo tertinggi simpanan di bank mencapai Rp27,18 triliun pada Agustus 2022. Sementara Sulawesi Barat merupakan yang paling rendah yaitu Rp1,12 triliun.
Sementara berdasarkan provinsi, per Agustus 2022 nominal saldo tertinggi berada di DKI Jakarta sebesar Rp10,94 triliun. Sedangkan terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp345,26 miliar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
