tirto.id - Presiden Joko Widodo menyentil pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian/lembaga lantaran realisasi belanja produk dalam negeri masih rendah. Padahal, Jokowi bilang ada komitmen belanja produk lokal senilai Rp802 triliun dari kementerian/lembaga dan pemda, serta komitmen Rp296 triliun dari BUMN.
"Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun... Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi?," kata Jokowi saat evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).
Jokowi menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan uang rakyat. Ia bilang uang rakyat seharusnya tidak digunakan untuk pembelian produk impor.
"Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu," ucap Jokowi.
Jokowi juga mendorong produk lokal masuk katalog elektronik yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit, sekarang sangat simpel," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi mendorong peningkatan kuantitas produk-produk dalam negeri dalam e-Katalog Lokal. Hal itu diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah.
"Nanti makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-Katalog. Dan itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari," ucapnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
