tirto.id - Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 November 2019 tercatat mencapai Rp1.293 triliun atau 70,1 persen dari target APBN.
Capaian tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp717,8 triliun atau 83,9 persen dari target dan belanja non-KL sebesar 575,4 triliun atau 73,9 persen dari target APBN.
Pada pos belanja K/L, serapan anggaran terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp223,8 triliun atau 99,7 persen dari target dan belanja sosial sebesar Rp106,7 triliun atau 108,9 persen dari target.
Belanja barang pemerintah tercatat Rp268,8 triiun atau masih 78 persen dari target. Sementara realisasi belanja modal--yang diharapkan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi--justru rendah yakni Rp119,5 triliun atau 63,1 persen dari target.
Sementara itu, belanja non K/L paling besar terdiri dari pembayaran bunga sebesar Rp267,6 triliun atau 97 persen dari target dan belanja subsidi sebesar Rp177,7 triliun atau 79,2 persen dari target.
Subsidi energi sampai dengan november 2019 tercatat sebesar Rp123,6 triliun atau lebih rendah dari realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya.
"Hal ini dipengaruhi rendahnya international crude price atau harga minyak dunia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
Total realisasi subsidi energi tersebut sudah termasuk kekurangan bayar subsidi BBM dan LPG sebesar Rp15,9 triliun untuk tahun anggaran 2018 yang totalnya mencapai Rp17,7 triliun. Adapun subsidi non energi tercatat sebesar Rp 54,1 triliun atau 84,1 persen dari target.
"Realisasi subsidi non energi sudah termasuk pelunasan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp9,8 triliun," lanjut Sri Mulyani.
Selain itu, ada pula belanja hibah sebesar Rp2,4 triliun atau 122,1 persen dari target dan belanja lain-lain sebesar Rp26 triliun atau 23 persen dari target.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Ringkang Gumiwang
