Menuju konten utama

Jokowi Kesal Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Baru 74%

Anggaran pemerintah daerah baru terealisasi 64 persen dan pemerintah pusat sekitar 74 persen.

Jokowi Kesal Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Baru 74%
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) meninjau penanaman pohon di kawasan Hutan Kota Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wpa.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pusat yang belum selesai di penghujung 2023. Data tersebut terungkap setelah Jokowi membaca laporan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait realisasi anggaran.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74. Realisasi. Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun triliun, ini kita ulang ulang terus setiap tahun," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengakui kejadian ini terus terjadi setiap tahun. Dia pun mengaku kesulitan untuk mengubah praktik ini.

"Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja mengubah mindset tidak mudah," tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mendesak agar para kepala daerah, kementerian/lembaga untuk segera mengeksekusi anggaran. Dia pun meminta belanja anggaran segera dilakukan di awal tahun 2024.

Kemudian, dia juga meminta harmonisasi penggunaan APBD dengan kebijakan pusat diperlukan agar pembangunan di Tanah Air lebih selaras.

“Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, (tapi) irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa. Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa,” katanya dikutip Antara.

"Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan," tambahnya.

Jokowi juga meminta daerah memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan.

“Agar segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah di seluruh Tanah Air harus kita jaga betul." ungkapnya.

Baca juga artikel terkait REALISASI ANGGARAN atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin