tirto.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menuturkan, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM tercatat sebesar Rp221,49 triliun hingga 1 November 2023. Sementara itu, produk dalam negeri (PDN) tercatat sebesar Rp474,62 triliun.
"Sampai dengan 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan PDN sebesar Rp474,62 triliun, angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita," ungkap Teten di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Teten menyebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengungkapkan potensi PDN yang signifikan dalam rencana umum pengadaan, mencapai Rp810,91 triliun. Angka tersebut telah menggambarkan komitmen yang kuat.
"LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan, mencapai Rp810,91 triliun, sebuah angka yang menggambarkan komitmen kita yang kuat untuk mendukung Pembelian Dalam Negeri dan pengembangan UMKM," kata Teten.
Selain itu, Teten mengatakan negara perlu mengatasi isu strategis salah satunya adalah optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikat TKDN yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan PDN yang belum merata, hingga pemberdayaan UMK di era disrupsi global yang dituntut untuk beradaptasi terhadap inovasi yang cepat.
"Pengakuan atas tantangan ini akan mengarahkan kita dalam mencari solusi efektif, dan forum ini adalah tempat yang tepat untuk kolaborasi dalam meningkatkan sektor pengadaan kita," ujar Teten.
Teten menuturkan pihaknya berkomitmen untuk mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa melalui Program pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pembiayaan, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan untuk sertifikasi, meningkatkan kapasitas produksi UMKM, dan memfasilitasi persamaan bisnis atau bussines matching, mengelola katalog, serta memperkiat regulasi.
"Kita akan menguatkan klaster UMKM dengan kerjasama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan," ucap Teten.
Lebih lanjut, Teten juga turut mendorong optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar. Hal ini, bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan.
"Akhirnya, kita akan meningkatkan skema pembiayaan dan inisiatif R&D untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi UMKM, memungkinkan mereka untuk bersaing secara global," kata Teten.
"Dalam setiap langkah kebijakan ini, mari kita ingat bahwa setiap usaha kita adalah investasi untuk masa depan bangsa," lanjut Teten.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
