tirto.id - Mayoritas perbincangan di media sosial saat ini membahas tentang konflik Palestina-Israel yang menyebabkan tragedi kemanusiaan di Gaza. Bahkan belakangan ramai seruan boikot produk terafiliasi Israel di media sosial.
Gerakan boikot produk Israel ini juga menggema berujung pada ajakan untuk menggantinya dengan menggunakan produk dalam negeri.
Salah satunya, Darmawan Nasution yang punya cara sendiri untuk menyuarakan dukungan terhadap penghentian kekerasan di Gaza. Tidak dengan perang.
Bukan juga lewat aksi demo besar-besaran. Namun, dengan cara mengurangi ketergantungannya kepada seluruh produk-produk yang terafiliasi Israel.
"Pertama, produk-produk kayak sabun itu ada yang saya kurangi. Adanya peristiwa ini kayaknya saya akan total mengurangi," kata Dermawan kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Ia percaya pilihan yang diambilnya, jika dilakukan secara masif oleh seluruh masyarakat Indonesia sedikitnya bisa membantu Palestina. Sebab, menurutnya, tujuan utama dari mengurangi produk tersebut agar pendapatan mereka berkurang, sehingga kekuatan finansial untuk memberikan dukungan ke Israel juga berkurang.
"Boikot bukan berarti mau menyerang pekerjanya atau pemilik perusahaannya, tapi lebih ke aksi korporasinya. Itu kan esensi boikot di situ," kata Darmawan yang juga sebagai pemilik usaha furnitur, Dekorin Wood.
Selain itu, Darmawan berpandangan aksi boikot terhadap produk terafiliasi Israel ini sebetulnya bisa menjadi momentum dan peluang bagi UMKM. Jika saja para pelaku usaha di Indonesia menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina sebagai salah satu bagian dari marketing saja, maka otomatis bisa merebut pasar mereka.
"Sebenarnya ini juga menjadi kesempatan produk lokal untuk ambil bagian. Karena banyak makanan siap saji buatan dalam negeri rasanya juga gak jauh beda. Sekarang itu kan cuma menang nama aja mereka itu," ujar dia.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrurrozi mengatakan, memang tidak ada salahnya beralih meninggalkan produk mereka dan memilih menggunakan dalam negeri. Karena cara ini bisa membantu mendongkrak produk UMKM dalam negeri.
"Membeli produk lain dari perusahaan dalam negeri tentu saja baik, tidak ada salahnya jika kita mengutamakan produk anak bangsa Indonesia," kata dia kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Ketua UMKM Manggasari Kecamatan Tambaksari, Jawa Timur, Hadisatul Ahadiyah mengamini, aksi boikot terhadap produk-produk Israel menjadi peluang besar bagi UMKM. Sebab, hal ini bisa menjadi kesempatan emas agar UMKM bisa berinovasi produknya menjadi lebih setara dengan produk terafiliasi Israel.
"Kalau saya sih menangkap betul satu peluang untuk UMKM," kata dia saat dihubungi Tirto, Senin (6/11/2023).
Kualitas Produk UMKM Belum Mampu Berdaya Saing
Hanya saja, kata Hadisatul, peluang ini tidak bisa ditangkap sendiri oleh UMKM saja. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk mendampingi agar UMKM ini bisa berdaya saing dan naik kelas. Sebab, tidak semua UMKM di Indonesia mampu menyetarakan dengan kualitas produk-produk yang sudah mengglobal, apalagi produk-produk yang terafiliasi Israel.
"Ini bisa menjadi peluang dan kalau bisa pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan produk produk apa sih yang diboikot supaya UMKM bisa bisa produksi," ucap dia.
Dia berharap pemerintah dan seluruh bank BUMN dapat membantu para UMKM. Misalnya, lewat cara pendampingan dan pelatihan-pelatihan diberikan supaya UMKM bisa berdaya saing dengan produk-produk pro Israel.
"Intinya kan inovasi produk baru. Itu peluangnya. Tetap, dari pemerintah memberikan pelatihan atau pembinaan untuk UMKM bisa berinovasi," ujar dia.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, gerakan aksi boikot ini memang bisa menjadi momentum penguatan terhadap produk dalam negeri jika tersedia produk alternatif yang kualitasnya setara di Tanah Air. Sebab, hingga saat ini produk UMKM masih belum bisa bersaing dengan produk-produk yang terafiliasi Israel.
"Ini memang bisa jadi momentum, jika tersedia produk alternatif yang kualitasnya setara di dalam negeri," ujar dia kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Celios, Nailul Huda menambahkan, untuk menggantikan produk high-tech ini merupakan strategi jangka panjang dan tidak bisa langsung di supply produk dalam negeri. "Ini merupakan strategi jangka panjang dan tidak bisa langsung," ujar dia kepada Tirto.
Seberapa Efektif Gerakan Boikot Berdampak ke Produk Israel?
Sejak konflik Palestina-Israel pecah beberapa pekan lalu, masyarakat dunia ramai-ramai mengkampanyekan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) sebagai bentuk perlawanan non kekerasan terhadap Israel. Gerakan ini juga merupakan wujud dukungan untuk Palestina agar perang segera berakhir.
Salah satu upaya dalam gerakan BDS ini adalah dengan memboikot sejumlah produk Israel maupun perusahaan-perusahaan yang mendukungnya. Gerakan ini juga santer diserukan oleh sebagian warga Indonesia mengingat produk-produk yang diduga pro Israel masih menjamur di Tanah Air.
Beberapa saham sejumlah produk pro Israel seperti Starbucks dan McDonald's pun diketahui mengalami fluktuasi. Hal ini diakibatkan oleh aksi boikot para pendukung Palestina terhadap produk-produk tersebut.
Sebagai contoh, saham Starbucks dengan kode SBUX sempat mengalami penurunan dan ditutup di harga 91,35 dolar AS per saham pada Rabu (1/11/2023). Namun, pada Kamis waktu setempat, saham Starbucks naik sebanyak 8,66 poin atau hingga 9,48 persen dan ditutup pada harga 100.01 dolar AS.
Bergeser ke McDonald's, saham McDonald's juga sempat anjlok ke level terendahnya di angka 245,5 dolar AS pada 27 Oktober lalu. Namun, saham restoran cepat saji ini pulih secara perlahan dan akhirnya ditutup di harga 266,85 dolar AS pada Kamis (2/11/2023) setelah naik 1,86 persen.
Kemudian untuk harga Saham Unilever sempat turun di harga 46,26 dolar AS pada 27 Oktober lalu, tapi kemudian menguat hingga akhirnya ditutup di level 47,67 dolar AS pada akhir sesi perdagangan Kamis, 2 November 2023. Namun jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, saham Unilever memang cenderung terus menurun sejak pertengahan tahun.
"Kalau kita lihat memang gerakan boikot dilakukan untuk memberikan efek kepada produk yang diboikot dengan harapan bahwa ketika produk tersebut terdampak dengan adanya hasil boikot maka mereka akan melakukan penyesuaian," ujar ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Tentu, kata Yusuf, kita tidak boleh melupakan bahwa tujuan melakukan boikot produk itu adalah menekan produk tersebut untuk tidak memberikan dana kepada pihak lain yang dianggap kemudian akan merugikan dalam konflik Palestina dan Israel.
Tekanan ini yang kemudian perlu menjadi gerakan bersama dan di satu bersamaan aksi simpati dari masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.
"Ini bisa menjadi dorongan agar konflik yang tengah terjadi itu bisa selesai dan syukur-syukur bisa menghasilkan solusi antara kedua negara," pungkas dia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad juga menambahkan boikot bukan menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah. Karena terlepas dari itu, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perusahaan-perusahaan tersebut.
“Memang boikot bukan solusi ya. Tapi itu cara protes banyak orang ini negara demokrasi," ujar dia.
Dia memahami bahwa di balik aksi boikot ini ada tujuan politiknya, yakni menginginkan adanya upaya damai. "Istilahnya mencari atensi untuk damai karena apa pun perang tidak bagus buat semua negara,” kata Tauhid.
Hal senada disampaikan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai memboikot produk Israel tidak akan berdampak signifikan dalam menghentikan agresi Israel di Gaza, Palestina.
Ia menyebut sejauh ini pun tidak ada produk Israel yang masuk secara langsung ke Indonesia. Kalau ada produk Israel yang masuk Indonesia, kata JK, biasanya melewati negara lain.
"Enggak mempan, apa sih yang kita mesti boikot Israel, barangnya juga tidak ada yang masuk, bisa masuk dari negara lain," kata JK usai menghadiri Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).
Tanggapan Kemenkop UKM
Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari mengamini, aksi boikot dilakukan sejumlah negara, termasuk di Indonesia menjadi sebuah momentum untuk mengalihkan konsumsi masyarakat ke produk lokal.
Pihaknya juga terus berupaya agar penggunaan produk dalam negeri meningkat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan produk dalam negeri dan melakukan subtitusi impor.
"Pemerintah terus mengajak agar masyarakat beralih menggunakan produk dalam negeri, dan saat ini trennya terus meningkat karena mulai muncul gerakan-gerakan bangga menggunakan produk Indonesia yang diinisiasi anak-anak muda," kata dia kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Kendati begitu, peralihan menggunakan produk dalam negeri tidak bisa dilakukan secara cepat. Sebab, UMKM juga harus naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan pelayanan.
Karena jika UMKM tidak naik kelas, lanjut dia, bisa jadi masyarakat beralihnya ke produk lain dari usaha besar yang tidak terafiliasi. "Perlu diperhatikan juga produk-produk yang diboikot ini kan sebenarnya adalah usaha besar," ujar dia.
Fiki melanjutkan, pemerintah saat ini sedang fokus untuk meningkatkan kualitas produk dan kapasitas produksi UMKM. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta sedang memperbaiki UMKM dari hulu-hilir, jadi tidak hanya fokus ke produk akhir tapi juga di produksinya, mulai dari membuat pabrik bersama, pembiayaan berbasis klaster, penguatan model bisnis agregator, dan lain sebagainya.
"Tujuannya adalah supaya UMKM kita mampu bersaing dengan produk asing dengan atau tidak adanya momentum seperti ini di masa depan," imbuh dia
Pemerintah dalam hal ini juga terus mendorong jenama lokal memiliki brand value yang kuat di berbagai kategori produk lewat kampanye berkelanjutan Bangga Buatan Indonesia. Apalagi saat ini 40 persen belanja pemerintah dan melalui platform PaDI UMKM pengadaan BUMN di bawah Rp400 juta, wajib untuk UMKM.
"Jika ini bisa dioptimalkan, nilainya bisa mencapai Rp2.000 triliun. Selain regulasi tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam Permendag 31/2023 yang berpihak pada UMKM," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri
