Menguji Keinginan Prabowo Luncurkan Motor Listrik Nasional

tirto.id - Keinginan Presiden Prabowo Subianto yang hendak meluncurkan program motor listrik nasional menuai beragam respons, mulai dari asosiasi hingga pengamat. Ambisi itu disebut dapat menguntungkan sebagian pihak.

Namun, ambisi Prabowo juga dinilai dapat membuat buntung pemain motor listrik yang sudah jauh lebih dulu beroperasi di Indonesia. Lantas, bagaimana baiknya pemerintah menyikapi ambisi Prabowo?

Ambisi Prabowo

Prabowo menyampaikan soal peluncuran program motor listrik nasional saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Ia berharap, dengan adanya program itu, petani setidaknya dapat menggunakan motor listrik saat bekerja.

"Saya akan launching beberapa minggu ini, motor listrik nasional," tuturnya.

"Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semuanya," lanjut dia.

Prabowo mengklaim program motor listrik nasional kelak akan melibatkan masyarakat Tanah Air. Selain motor listrik, mobil listrik juga disebut akan diproduksi anak negeri.

"Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia," tuturnya.

Akan Gerakkan Ekonomi

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menilai positif rencana Indonesia yang akan memiliki motor listrik nasional. Rencana itu disebut akan menggerakkan sektor manufaktur, yang berimbas positif kepada perekonomian nasional serta penyerapan tenaga kerja.

Meski begitu, Ajib mengingatkan data makro ekonomi menunjukkan perekonomian Indonesia masih mengalami deindustrialisasi, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia di kisaran 19,2 persen.

"Hal ini yang membuat serapan tenaga kerja belum maksimal dan peningkatan nilai tambah produk belum optimal. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di atas enam persen dan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja selama lima tahun akan berat ketika sektor manufaktur hanya berkontribusi di bawah 20 persen dari PDB," ucap Ajib dalam keterangan resmi, Rabu (22/7/2026).

Ajib memepertanyakan apakah komitmen Prabowo dapat dilanjutkan di tataran teknis kementerian terkait. Mendorong produksi motor listrik nasional disebut akan menjadi momentum reindutrialisasi perekonomian Indonesia.

Akan tetapi, ia menyatakan, hal yang lebih penting adalah pengaplikasian konsep motor listrik nasional tersebut. Produk motor listrik nasional dinilai minimal memenuhi dua unsur agar memberikan dampak trickle down effect untuk industri kecil menengah.

Pertama, mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50 persen termasuk IP lokal, misalnya chassis, body pack, wiring, dan lainnya. Kedua, rantai pasok komponen lokal.

"Bagian-bagian komponen harus menumbuhkan industri-industri kecil sehingga ekosistem ekonominya bisa memberikan dampak luas ke masyarakat. Rantai pasok ini bisa menggandeng koperasi-koperasi atau persatuan industri kecil-menengah otomotif," urai Ajib.

Ia menyatakan ketika motor listrik nasional bisa terwujud, paling tidak ada tiga hal positif yang berdampak terhadap ekonomi nasional. Pertama, kesesuaian dengan use case, kesesuaian antara rancangan dengan kebutuhan dan penggunaan sepeda motor di masyarakat Indonesia.

Kemudian, pengurangan emisi gas buang hingga lebih dari 95 persen. Hal ini disebut telah sejalan dengan gagasan green economy. Ketiga, yakni pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Saat ini, teridentifikasi bahwa pengguna motor di Indonesia lebih dari 145 juta unit. Jika asumsi penggunaan per hari 1 liter Pertalite per hari per motor, pemerintah perlu menggelontorkan subsidi lebih dari Rp500 miliar per hari," sebutnya

"Angka ini adalah asumsi selisih subsidi yang harus dibayar pemerintah, selisih antara harga ekonomi Pertalite dengan harga subsidi yang ditetapkan," lanjut Ajib.

Ia menekankan terdapat hal lain yang menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah, yakni apakah konsep motor listrik nasional ini benar-benar produk dalam negeri atau hanya stempel ulang dari produk luar negeri.

"Kalau Indonesia benar-benar bisa memproduksi motor listrik nasional, ini akan menjadi momentum reindustrialisasi untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang kuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," urainya.

Tanggapan Asosiasi

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi, menilai kehadiran program tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi pelaku industri motor listrik yang sudah lebih dulu beroperasi, jika dibarengi dengan pembangunan ekosistem secara menyeluruh.

Namun, ia mengaku hingga kini masih menunggu kejelasan konsep motor listrik nasional yang dimaksud pemerintah. Sebab, Indonesia saat ini telah memiliki puluhan produsen motor listrik.

"Kami sih masih menunggu ya, seberapa jauh pemerintah akan membangun itu [program motor listrik nasional] seperti apa. Karena mungkin kalau bagi kami sih sangat beruntung. Artinya kalau pemerintah membangun itu, ya pastinya semua effort-nya untuk bisa sustain itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah. Misalnya mungkin infrastrukturnya, charging-nya, bengkelnya," ucapnya melalui sambungan telepon kepada Tirto, Rabu (22/7/2026).

Menurut dia, jika pemerintah memang akan membangun industri motor listrik nasional, pengembangan infrastruktur pendukung hingga upaya mempercepat penyerapan produk di masyarakat juga ikut dilakukan.

Kondisi tersebut dinilai akan memberikan dampak positif terhadap industri motor listrik yang telah berkembang sejak 2019.

"Dengan demikian kan pastinya akan berimbas untuk industri yang sudah eksisting sekarang, yang dari tahun 2019 sudah ada di Indonesia dan sekarang sudah cukup banyak. Itu akan mendapatkan manfaat yang positif dari apa yang dibangun oleh pemerintah," ujarnya.

Budi mengatakan, saat ini sudah terdapat sekitar 36 pabrikan motor listrik yang beroperasi di Indonesia. Karena itu, ia mempertanyakan tujuan pemerintah, jika kembali membangun merek atau pabrikan baru.

Katanya, jika sasaran utama pemerintah adalah mempercepat penggunaan motor listrik di masyarakat, langkah yang lebih efektif justru mendorong merek-merek yang sudah ada melalui berbagai insentif.

"Yang sekarang tinggal didorong saja, kan juga ada Gesits. Gesits kan punya BUMN juga, artinya punya pemerintah juga. Jadi, kalau memang targetnya percepatan penggunaan motor listrik, ya yang sekarang adanya karena cukup banyak merek-mereknya kita, itu saja didorong dengan subsidi atau bantuan pembelian," katanya.

Meski demikian, Budi menilai pemerintah tetap dapat membangun industri baru, jika tujuannya memperkuat kemandirian industri nasional. Namun, ia menekankan, belum ada penjelasan apakah yang dimaksud adalah membangun merek baru, pabrik baru, atau memperbesar TKDN.

Ia menilai, industri motor listrik nasional saat ini masih bergantung pada impor sejumlah komponen utama, terutama sel baterai, controller, dan motor penggerak.

"Apakah mau bikin merek baru, atau bikin pabrik baru, atau kemudian TKDN-nya diusahakan semua dalam negeri. Karena kan ada komponen baterai yang belum bisa dibuat di Indonesia. Kita juga masih tergantung dengan negara lain untuk impor baterai terutama di cell-nya, kemudian controller, kemudian motor," tuturnya.

Menurut Budi, jika pemerintah mampu membangun industri komponen tersebut di dalam negeri, produsen motor listrik yang sudah ada justru akan memperoleh manfaat karena tidak lagi bergantung pada impor.

Budi mengatakan industri motor listrik nasional sebenarnya sudah memiliki kemampuan produksi yang memadai. Tantangan terbesar disebut terletak pada sisi permintaan atau penerimaan masyarakat.

Masyarakat disebut masih memandang motor listrik sebagai produk baru sehingga membutuhkan berbagai insentif dan edukasi agar mau beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak.

"Tantangannya itu ada di end user. Di masyarakat ini kan barang baru. Makanya kenapa perlu ada insentif. Kalau masyarakat tertarik kan di awal [disalurkan] insentif saja biar murah," ucapnya.

"Nah, kalau sudah merasakan, 'Oh ternyata pakai motor listrik enak nih, efisien, tidak butuh bensin,' mungkin akan cepat juga pertumbuhannya di Indonesia," lanjut Budi.

Ia menilai masyarakat juga masih mempertimbangkan berbagai aspek lain, mulai dari keberadaan bengkel, fasilitas pengisian daya, hingga nilai jual kembali motor listrik. Persoalan tersebut dinilai akan membaik seiring meningkatnya jumlah pengguna.

Karena itu, Budi meminta pemerintah fokus menjalankan kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik yang sebenarnya telah tersedia. Pemerintah disebut tidak perlu menyusun kebijakan baru apabila targetnya hanya memperluas penggunaan motor listrik.

Budi menilai, tantangan terbesar tetap terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Sebab, masyarakat Indonesia dinilai sudah terbiasa menggunakan motor berbahan bakar minyak sehingga proses peralihan menuju motor listrik membutuhkan waktu.

"Pokoknya mengedukasi supaya bisa segera masif. Karena kan terbiasa dengan motor bensin. Namanya mengubah budaya, mengubah culture, mengubah kebiasaan kan tidak gampang," pungkasnya.

Ganggu Produsen Motor Listrik Nasional Lokal

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai program tersebut berpotensi mengganggu produsen motor listrik lokal yang lebih dulu berinvestasi ketika tak dirancang untuk memperkuat ekosistem industri secara keseluruhan.

Di sisi lain, Fabby mengakui Indonesia memang memiliki pasar yang sangat besar untuk pengembangan motor listrik. Dengan populasi sepeda motor mencapai sekitar 160 juta unit dan penjualan tahunan sekitar 6 juta unit, kebutuhan mengganti motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dinilai sangat besar.

Namun, menurut dia, tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya pasar, melainkan kemampuan menghadirkan motor listrik yang memiliki harga kompetitif dengan kualitas yang baik.

"Kalau dilihat dari potensi pasar, kemudian kebutuhan itu ada di situ. Nah, pertanyaannya sekarang apakah motor listrik nasional ini bisa diproduksi dengan harga yang kompetitif. Yang murah, tapi kualitasnya bagus dan kapasitas baterainya tinggi, paling enggak 3 kWh ke atas. Nah, itu tantangannya," katanya melalui sambungan telepon, Rabu (22/7/2026).

Fabby menyampaikan rendahnya adopsi motor listrik di Indonesia hingga kini masih dipengaruhi harga jual yang belum mampu bersaing dengan motor berbahan bakar minyak. Harga motor listrik yang terlihat lebih murah umumnya disebabkan adanya subsidi atau spesifikasi baterai yang lebih rendah dibandingkan motor konvensional dengan performa setara.

Ia mencontohkan harga motor listrik di Indonesia masih relatif lebih mahal dibandingkan India. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan industri motor listrik domestik masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.

"Kalau saya bilang motor itu adopsinya rendah karena harganya masih belum bisa bersaing dengan motor combustion. Kalau pun harganya bisa lebih murah, itu karena ada subsidi atau spesifikasi motor listriknya tidak sama," tuturnya.

"Harga motor listrik di Indonesia relatif mahal. Saya bandingkan dengan India misalnya, harga motor listriknya sekitar 40 persen lebih murah daripada Indonesia," lanjut dia.

Kata Fabby, tingginya harga motor listrik di Indonesia disebabkan industri dalam negeri masih bergantung pada impor. Sementara itu, rantai pasok domestik dan skala produksi belum terbentuk secara optimal.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat biaya produksi tetap tinggi sehingga harga jual kepada masyarakat sulit ditekan.

"Ya, saya kira itu karena kita impor, enggak banyak produksi di sini. Terus memang kalau produksi sendiri rantai pasoknya belum banyak, belum terbentuk. Dan juga economies of scale-nya belum ada, masih kecil kapasitasnya," ucap dia.

Fabby mengingatkan pemerintah agar kehadiran motor listrik nasional tidak justru mematikan investasi yang sudah dilakukan produsen lokal. Saat ini, sudah banyak investor yang disebut membangun pabrik motor listrik di Indonesia, meski industrinya masih berada pada tahap awal pertumbuhan.

Misalnya, pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut seluruhnya masih menggunakan produk impor, padahal produsen dalam negeri telah tersedia.

"Nah, ini juga menjadi penting bagaimana motor nasional ini tidak crowding out investasi swasta yang sudah dilakukan di motor listrik. Kan sudah ada banyak investor yang sudah membangun pabrik untuk motor dalam negeri," urai dia.

"Jangan sampai hadirnya itu mematikan justru, karena sekarang mereka ini baru tumbuh sebenarnya," lanjutnya.

Karena itu, Fabby mendorong pemerintah membangun sinergi dengan pelaku industri yang sudah ada. Motor listrik nasional dinilai sebaiknya diarahkan untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik, bukan mengambil ceruk pasar yang telah diperebutkan produsen lokal.

"Menurut saya memang perlu dibangun sinergi. Bangun ekosistem, tapi jangan ngambil ceruk pasar mereka juga. Bagaimana motor nasional ini bisa mengembangkan ekosistem motor listrik sehingga nanti ekosistemnya terbentuk dan biaya produksinya bisa lebih murah," tutur Fabby.

Ia turut menilai, pemerintah dapat mengarahkan motor listrik nasional pada segmen yang belum banyak digarap pelaku usaha. Misalnya, kendaraan untuk kebutuhan petani atau angkutan hasil pertanian di pedesaan.

Strategi tersebut dinilai akan mengurangi risiko persaingan langsung dengan puluhan merek motor listrik yang telah lebih dahulu beredar di pasar.

"Yang sebenarnya bisa dipikirkan itu peruntukan khusus, misalnya untuk petani. Jangan ngambil pasar yang saat ini sudah crowded, sudah penuh. Jangan mematikan investasi mereka. Kalau bisa justru bersinergi," ucapnya.

Di sisi lain, Fabby mengingatkan pemerintah yang belum menyampaikan konsep secara jelas terkait motor listrik nasional. Dalam kesempatan itu, ia bahkan menyinggung rencana mobil listrik nasional yang pernah diumumkan pemerintah pada tahun lalu tetapi hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.

"Sampai hari ini kita masih belum tahu rencananya seperti apa. Tahun lalu juga sempat ramai soal mobil listrik nasional, tapi sampai sekarang realisasinya juga belum ke mana-mana. Prototipenya saja belum ada, padahal sudah lebih dari setahun," kata Fabby.

Sementara itu, rendahnya permintaan motor listrik saat ini dinilai bukan disebabkan keterbatasan fasilitas pengisian daya. Sebab, pengguna disebut masih dapat melakukan pengisian di rumah maupun menggunakan sistem penukaran baterai.

Ia menilai persoalan utama tetap berada pada harga, pilihan model yang terbatas, serta performa motor listrik yang belum sepenuhnya mampu menyamai motor konvensional.

Fabby menambahkan, pemerintah tetap perlu merealisasikan insentif pembelian motor listrik dalam jangka pendek. Sementara itu, pembangunan industri dan rantai pasok domestik memerlukan waktu lebih lama sehingga keduanya harus berjalan bersamaan.

"Menurut saya dalam jangka pendek insentif motor listrik tetap dibutuhkan. Bangun industri itu satu hal, karena bangun industri enggak bisa cepat. Paling enggak butuh waktu 2-3 tahun sampai rantai pasoknya lengkap," urainya.

Tantangan Besar Pelaku Industri Motor Listrik

Pelaku industri menilai keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan rantai pasok, serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan motor listrik.

Direktur Operasional PT Gaya Abadi Sempurna, Wilson Teoh, mengatakan, inisiatif pemerintah membangun proyek motor listrik nasional merupakan langkah positif, jika disertai kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri lokal.

"Untuk proyek motor listrik nasional jika bisa diinisiasi oleh pemerintah adalah hal yang bagus, karena pemerintah bisa melalui skema insentif fiskal untuk mendorong supaya industri lokal bisa tumbuh, terutama supply chain dari motor listrik yang masih tergolong baru tumbuh di Indonesia," kata Wilson kepada Tirto, Kamis (23/7/2026).

Menurut Wilson, tantangan terbesar industri motor listrik saat ini bukan semata-mata belum adanya merek motor listrik nasional. Persoalan yang lebih mendesak dinilai berasal dari harga jual motor listrik yang masih relatif mahal sehingga membatasi daya beli masyarakat.

Selain itu, ia mengakui, tingkat kesadaran masyarakat untuk beralih dari sepeda motor berbahan bakar fosil ke motor listrik juga masih rendah. Kondisi tersebut dinilai membuat pertumbuhan permintaan motor listrik belum secepat yang diharapkan.

"Persoalan utama adalah harga motor listrik yang masih tergolong tinggi dan juga kesadaran untuk berpindah dari motor listrik konvensional belum tinggi," ujar Wilson.