Menuju konten utama

BGN Sebut Motor Listrik Belum Tercatat Aset, Masih Penyidikan

Agustina menambahkan BGN juga masih memiliki potensi tagihan yang harus diselesaikan pada pihak ketiga sebesar Rp743 miliar.

BGN Sebut Motor Listrik Belum Tercatat Aset, Masih Penyidikan
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari usai audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). tirto.id/ Auliya Umayna
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan pengadaan motor listrik belum tercatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Uang muka belanja di tahun 2025 itu adalah uang muka pembayaran motor listrik, yang kemudian jadi ramai. Uang muka dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 Rp243,9 miliar. Tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan Kejagung," kata Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026) sebagaimana dikutip Antara.

Untuk melunasi tagihan pengadaan motor listrik, kata dia, BGN sempat mengikuti mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), yakni proses pengamanan dana APBN pada akhir tahun untuk pekerjaan kontraktual yang belum selesai.

BGN juga masih memiliki potensi tagihan yang harus diselesaikan pada pihak ketiga sebesar Rp743 miliar.

"Rekening penampungan akhir tahun ada mekanisme RPATA, penyelesaian pembayaran tahun 2025 tetapi bisa diselesaikan. Waktu itu dipakai untuk melunasi motor, Internet of Things (IoT), dan beberapa proses pengadaan, termasuk ada koreksi dari rencana motor yang semula 25 ribu menjadi 21 ribu," katanya.

Dalam rapat yang membahas mengenai realisasi anggaran tersebut, Agustina menyampaikan pada salah satu indikator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, realisasi anggaran hanya sekitar 59 persen dari target, di mana dukungan manajemen termasuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) juga belum mencapai realisasi penuh.

"Ada yang tidak tercapai dari sisi kinerja, alokasi anggaran Rp18,7 triliun itu realisasi anggarannya Rp11 triliun sekian. Capaian kami hanya 59 persen, artinya secara kinerja belum memenuhi target. Selain itu dari dukungan manajemen SPPI, anggaran dan realisasinya tidak 100 persen," ucapnya.

Agustina juga menyampaikan total realisasi belanja BGN pada tahun 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 60,49 persen dari pagu anggaran Rp85,2 triliun.

Baca juga artikel terkait MAKAN BERGIZI GRATIS

tirto.id - Flash News
Sumber: Antara
Editor: Andrian Pratama Taher