Demo Pinjaman Rp786 M di Jember: Massa dan Kades Cekcok

tirto.id - Aksi unjuk rasa menolak rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember senilai sekitar Rp786 miliar di Gedung DPRD Jember, Senin (10/8/2026), memanas. Massa Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) terlibat cekcok dengan sejumlah kepala desa yang pada saat bersamaan berada di gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi anggaran desa.

Kericuhan bermula saat massa FKMCJ yang sebelumnya menggelar aksi di pelataran Gedung DPRD Jember masuk ke dalam gedung sekitar pukul 10.00 WIB. Massa hendak menemui anggota DPRD Jember untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pinjaman daerah yang dinilai berpotensi membebani APBD dan masyarakat.

Pada waktu bersamaan, sekitar dua ratus kepala desa se-Jember berada di Gedung DPRD Jember. Mereka datang untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Jember, guna menyampaikan keluhan mengenai pemangkasan dan efisiensi anggaran yang dinilai membuat pemerintah desa kesulitan menjalankan pembangunan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pertemuan kedua kelompok terjadi di lobi Gedung DPRD Jember. Situasi kemudian memanas setelah seorang warga yang mengikuti aksi penolakan pinjaman terlibat cekcok dengan seorang kepala desa. Keduanya sempat adu mulut dan saling berteriak hingga sejumlah pihak turun tangan untuk mencegah pertikaian semakin meluas.

Koordinator lapangan aksi, Jumantoro, mengatakan sejumlah anggota Satpol PP dan Polri serta beberapa kepala desa kemudian berupaya memisahkan kedua pihak. Dalam kericuhan tersebut, salah seorang massa aksi, Busyairi, mengaku dirinya dicekik oleh seseorang dari kelompok kepala desa.

“Saya dicekik sama dia,” ujar Busyairi saat suasana masih memanas.

Situasi tersebut berlangsung selama beberapa menit sebelum kedua kelompok akhirnya dipisahkan. Ratusan kepala desa kemudian diarahkan menuju lantai dua, tepatnya ke ruang paripurna DPRD Jember. Sementara massa FKMCJ diarahkan masuk ke ruang Badan Musyawarah DPRD Jember di lantai satu, untuk melanjutkan agenda penyampaian aspirasi.

Sebelum hearing dengan DPRD dimulai, Busyairi meminta agar pihak yang disebut melakukan tindakan terhadap dirinya dihadirkan. “Sebelum hearing ini dimulai saya minta agar dihadirkan dulu orangnya,” ujarnya dengan nada keras.

Meski sempat meminta persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu, pertemuan dengan anggota DPRD Jember akhirnya tetap dilanjutkan. Enam anggota Komisi C DPRD Jember, di antaranya Ketua Komisi C DPRD Ardi Pujo Prabowo kemudian menemui massa dan menerima aspirasi mereka hingga sekitar pukul 11.30 WIB.

Namun, persoalan tersebut belum sepenuhnya berakhir setelah massa meninggalkan Gedung DPRD Jember. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, ketegangan berlanjut di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember.

Ratusan massa yang sebelumnya mengikuti aksi di DPRD Jember disebut bergerak menuju Kantor Bapenda Jember untuk mencari pihak yang mereka tuding terlibat dalam kericuhan sebelumnya. Salah satu nama yang disebut massa adalah Kepala Desa Kawangrejo, Bebet Budianto.

Bebet dituding oleh massa sebagai pihak yang memicu pertikaian di Gedung DPRD Jember. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pengakuan Busyairi yang menyebut dirinya dicekik saat kericuhan terjadi.

Namun, tudingan tersebut merupakan klaim dari pihak massa aksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa klarifikasi dari Bebet Budianto.

Ketegangan kembali terjadi di Kantor Bapenda Jember. Massa mencari pihak yang mereka anggap terlibat dalam kejadian sebelumnya, sementara di lokasi tersebut juga terdapat agenda lanjutan ratusan kepala desa yang sebelumnya menyampaikan keluhan di Gedung DPRD Jember.

Penjelasan Pemkab Jember soal Anggaran dan Pinjaman

Agenda para kepala desa di Kantor Bapenda Jember merupakan kelanjutan dari pembahasan mengenai kondisi anggaran desa. Mereka masih menyampaikan persoalan terkait pemangkasan dan efisiensi anggaran yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, konfirmasi mengenai kondisi anggaran desa dan rencana pembiayaan daerah juga dilakukan kepada Kepala Bapenda Jember yang sekaligus menjabat Pj Sekda Jember, Achmad Imam Fauzi.

Fauzi menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk desa pada APBD 2026 tetap akan disalurkan. Namun, pemerintah masih memperhitungkan aspek operasional dan ruang fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Alokasi bulan di APBD 2026 pasti sampai ke desa. Masih dipikirkan operasionalnya melihat ruang fiskal juga di desa itu ada efisiensi. Bupati berpihak ke sana, sepertinya akan menganggarkan aspek itu,” kata Fauzi di sela situasi yang berlangsung di Kantor Bapenda Jember.

Terkait rencana pinjaman daerah, Fauzi mengatakan salah satu penggunaannya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, termasuk jalan desa. Ia menyebut pemerintah berencana memastikan manfaat pembiayaan tersebut dapat dirasakan seluruh desa.

“Kalau terkait pinjaman, memang untuk infrastruktur desa, jalan desa salah satunya. Dan itu pun akan diadilkan semua, dipastikan semua desa dapat ini. Semua desa dapat? 226 dapat,” ujarnya.

Selain jalan desa, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi bagian yang tengah dihitung pemerintah. Imam menyebut kebutuhan PJU di Jember mencapai sekitar 41.900 hingga 42.000 titik, sedangkan kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Sementara itu, rencana pinjaman yang disiapkan pemerintah daerah untuk kebutuhan tersebut sekitar Rp200 miliar. Karena itu, pemerintah masih melakukan penghitungan agar pembangunan jalan dan penerangan dapat disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan DPRD Jember, Koordinator aksi FKMCJ Jumantoro menegaskan penolakan terhadap rencana pinjaman sekitar Rp786 miliar tetap menjadi tuntutan utama massa.

“Kita mendesak seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember menolak usulan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar. Jangan jadikan DPRD sebagai stempel kebijakan yang akan membebani APBD dan masyarakat Jember selama bertahun-tahun ke depan,” kata Jumantoro.

Massa juga mendesak Bupati Jember Muhammad Fawait membatalkan usulan pinjaman dan lebih memprioritaskan pembenahan tata kelola pemerintahan, percepatan penyerapan APBD serta penyelesaian proyek yang telah dianggarkan.

FKMCJ juga meminta belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas masyarakat dikurangi, termasuk kegiatan seremonial dan program yang dianggap lebih menonjolkan pencitraan.

Anggaran tersebut diminta dialihkan untuk kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur dasar dan pengentasan kemiskinan.

Pedemo lainnya, H. Dirgan, menilai percepatan pembangunan tidak harus dilakukan melalui utang. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia dan melakukan efisiensi terhadap program yang tidak mendesak.

“Lebih baik menggunakan anggaran yang sudah ada dan melakukan efisiensi program yang tidak perlu,” tegas Dirgan.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan rencana pinjaman daerah tersebut masih dalam tahap pembahasan. Banggar DPRD Jember bersama tim anggaran belum mengambil keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembiayaan tersebut.

“Kita masih belum ada kesepakatan bersama. Kita bersama tim anggaran masih membahas bersama,” ujarnya.

Legislator Gerindra ini menegaskan, DPRD akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, termasuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya.

Persoalan kericuhan yang terjadi dalam rangkaian aksi tersebut juga berlanjut ke jalur hukum. Koordinator aksi Jumantoro mengatakan Busyairi memilih melaporkan dugaan tindakan kekerasan yang dialaminya ke Polres Jember.

“Iya, melapor ke Polres,” ujar Jumantoro.

Rangkaian kejadian tersebut berlangsung di tengah dua agenda berbeda yang berlangsung di sejumlah kantor pemerintahan. FKMCJ datang untuk menolak rencana pinjaman daerah sekitar Rp786 miliar, sedangkan ratusan kepala desa mendatangi DPRD dan kemudian melanjutkan agenda ke Bapenda Jember untuk menyampaikan persoalan keterbatasan anggaran desa akibat pemangkasan dan efisiensi.

Sementara rencana pinjaman daerah senilai sekitar Rp786 miliar hingga kini masih dalam pembahasan antara Pemkab Jember dan DPRD Jember, serta belum menjadi keputusan final.