tirto.id - Selasa (30/6/2020) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan tak segan menegur kementerian/lembaga yang lamban dan tak memenuhi target penyerapan anggaran. Tapi ternyata serapan belum juga maksimal hingga sekarang.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran kesehatan untuk biaya penanganan COVID-19 baru mencapai 5,12 persen dari total Rp87,55 triliun per hari ini, 8 Juli 2020. Angka ini hanya naik tipis dibanding dua pekan lalu, 24 Juni, yaitu 4,68 persen.
Anggaran kesehatan ini adalah salah satu dari keseluruhan pos biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan kendala dari lambannya realisasi ini adalah keterlambatan klaim. “Jadi penyalurannya sudah dilaksanakan, tapi belum klaim,” kata Kunta Wibawa dalam diskusi virtual, Rabu (8/7/2020).
Realisasi paling besar ada pada pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran di sini biasa digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), alat kesehatan lain, test kit, hingga mobilitas logistik. Nilainya mencapai Rp2,9 triliun atau 82 persen dari total Rp3,5 triliun.
“Yang paling direalisasi itu BNPB, lainnya masih rendah. Terutama insentif perpajakan bidang kesehatan,” ucap Kunta.
Total anggaran Rp75 triliun yang sedianya dipakai untuk belanja penanganan COVID-19, insentif tenaga kesehatan, santunan, dan bantuan iuran JKN cukup rendah: realisasinya baru 30,66 persen atau setara Rp23 triliun.
Kemudian, realisasi pos insentif perpajakan di bidang kesehatan yang berisi keringanan PPh, PPn, dan bea masuk dalam urusan penanganan COVID-19, juga baru Rp1,4 triliun dari total Rp9,05 triliun atau setara 15,46 persen saja.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
